Pemilu, Peran Akuntan Jadi Krusial

oleh | Jun 23, 2014 | Kabar Profesi

CrKwGU4R9COkezone.com – Penyelenggaraan Pemilu 2014, baik Pemilu Legislatif (Pileg) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres), merupakan ajang terbaik untuk membuktikan pentingnya transparansi dan good governance dalam kehidupan bernegara.

Oleh karena itu, Anggota Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (DPN IAI) Dwi Setiawan mengatakan, semakin berperan di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Hampir tidak ada lagi sektor-sektor yang tidak membutuhkan akuntan profesional dalam menjalankan aktivitasnya.

Mulai dari sektor private, sektor publik, LSM, Nirlaba, dan banyak lagi, semuanya membutuhkan akuntan profesional dalam memastikan going concern-nya.

“Dengan karakteristik yang dimiliki akuntan, dia bisa menjadi aset bangsa dengan menjadi pengawal transparansi, yang akan memastikan proses politik Indonesia berjalan transparan, akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik,” kata dia dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (27/5/2014).

“Dengan demikian, rakyat mendapatkan gambaran yang seutuhnya dari calon pemimpin masa depan mereka. Pemilu yang seperti ini akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas yang akan membawa bangsa ini keluar dari berbagai permasalahan di masa depan,” tambahnya.

Menurutnya, calon pemimpin yang mengerti dan bisa mengakomodir aspek-aspek yang akan mendapat dukungan riil dari konstituen pemilihnya. Artinya, dukungan publik itu diberikan secara sadar karena publik mengerti kualitas calon pemimpin yang didukungnya.

Dengan demikian, publik akan menghargai proses yang nanti akan berlangsung setelah sang capres terpilih, dalam rangka membawa bangsa ini menuju cita-citanya.

“Ini merupakan langkah maju bagi penerapan good governance dan transparansi di Indonesia. Dan diharapkan ke depan, kondisi ini akan terus berkembang yang akhirnya akan membawa Indonesia menerapkangood governance dalam bentuk paling ideal,” tutur dia.

Pemerintah perlu mengakomodir lebih banyak nilai-nilai keterbukaan dan transparansi, aspek pelaporan yang baik, termasuk mengakomodir semakin banyak akuntan profesional yang dilibatkan dalam setiap proses mencapai itu. Hanya dengan itulah Indonesia akan memiliki pelaporan yang baik. Dan pelaporan yang baik akan mengarahkan pengambil keputusan menghasilkan keputusan yang benar.

5 Syarat Presiden RI Versi Para Akuntan

oleh | Jun 21, 2014 | Kabar Profesi

MEkVfZvaR8Okezone.com – Enam pekan sebelum penyelenggaraan Pemilu Presiden (Pilpres) 2014, rakyat Indonesia dihadapkan pada dua pilihan sulit, setelah dua pasang capres atau cawapres dideklarasikan. Sejauh ini, keduanya dianggap sebagai calon-calon terbaik yang akan memimpin bangsa ini setidaknya untuk lima tahun ke depan.

Anggota Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (DPN IAI) Dwi Setiawan mengatakan, arena Pemilu 2014, baik Pemilu Legislatif (Pileg) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres), merupakan ajang terbaik untuk membuktikan pentingnya transparansi dan good governance dalam kehidupan bernegara.

“Apalagi tahun ini, pelaporan dana kampanye ini semakin komprehensif dengan melibatkan seluruh peserta Pemilu, baik Pileg maupun Pilpres,” katanya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Selasa (27/5/2014).

Karena itu, IAI mendorong beberapa persyaratan yang harus dipenuhi para capres atau cawapres sebelum mereka bertarung dalam arena pesta demokrasi terakbar tahun ini. Persyaratan itu adalah, yang pertama berintegritas yang dibuktikan dengan rekam jejak yang bersih dan transparan.

Kedua, berkomitmen pada kemajuan ekonomi bangsa yang dilandaskan pada aspek keterbukaan dan akuntabilitas publik. Ketiga, mendukung penerapan good governance di berbagai bidang.

Keempat, mendukung penerapan akuntabilitas publik di seluruh lembaga negara dan pemerintahan, dan yang kelima berkomitmen pada setiap upaya pemberantasan korupsi, termasuk pada upaya pelaporan yang baik dari semua entitas.

Harus diakui, hampir semua sektor di Indonesia membutuhkan peningkatan peran aspek good governance. Peningkatan yang terjadi di sektor publik akhir-akhir ini, telah meningkatkan jumlah SKPD yang mendapat opini WTP dari BPK.

Menurut Dwi, good governance yang baik akan menyebabkan pengelolaan ekonomi negara ini makin efisien dan efektif. Aspek lanjutannya adalah pada turunnya biaya ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat semakin dekat untuk dicapai.

“Ini berarti semakin banyak SKPD yang mampu mengelola pelaporannya dengan baik. Namun harus diakui, pemerintah mendatang masih punya PR terkait upaya peningkatan aspek good governance dan transparansi ini,” tukas dia.