Kegiatan ekonomi berbasis syariah memiliki karakteristik tersendiri.​​ Saat ini, perbankan syariah mengalami pertumbuhan 35 persen. Di lain pihak, perbankan konvensional justru mengalami kemunduran. Satu hal yang membuat perbankan syariah tumbuh pesat adalah produk yang ditawarkan bebas terhadap tindakan spekulatif. Demikian juga, produk-produk yang ditawarkan mampu bersaing dengan produk-produk perbankan konvensional. Tidak dapat dimungkiri lagi, kita akan semakin akrab dengan istilah mudharabah (bagi hasil), murabahah (jual beli), ijarah (sewa-menyewa), dan qardh (pinjam-meminjam). Selain​​ itu, usaha berbasis syariah mulai tumbuh, seperti asuransi syariah, jasa keuangan syariah, dan pegadaian syariah. Bagaimana perlakuan pajak atas usaha berbasis syariah ini?

 

  • Apa itu Pajak berbasis syariah?

  • Dalam ​​ istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama Adh-Dharibah, yang​​ artinya adalah beban. Ia disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai​​ sebuah beban.​​ Secara bahasa maupun tradisi, dharibah dalam penggunaannya​​ memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan dharibah​​ untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban dan menjadi salah satu sumber pendapatan negara.​​ 

  • Adapun pengertian pajak menurut Yusuf Qaradhawi adalah kewajiban yang​​ ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara, dan hasilnyauntuk  membiayai  pengeluran  umum  di  satu  pihak  dan  untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, social, politik dan tujuan-tujuan lain yang​​ ingin  dicapai  oleh  Negara.

 

 

  • Bagaimana dasar hukum Pajak berbasis Syariah ini?

Untuk Pajak Penghasilan (PPh), pemerintah telah mengakomodasi aturan pajak syariah dalam UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu pada Pasal 31D yang menyebutkan bahwa ketentuan mengenai perpajakan bagi bidang usaha​​ pertambanangan minyak dan gas bumi, bidang usaha panas bumi, bidang usaha pertambangan umum termasuk batu bara, dan bidang usaha berbasis syariah diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah (PP).

​​ Pada 3 Maret 2009 lalu, pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah. Isi dari PP ini telah membedakan jenis usaha syariah, perlakuan pajak penghasilan yang meliputi keuntungan serta biaya dan pemotongan dan pemungutan pajaknya.​​ Adapun peraturannya sebagai berikut:

    • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. nomor 25 Tahun 2009​​ tentang pajak penghasilan kegiatan usaha berbasis syari’ah

    • Rancangan Undang Undang Perpajakan (RUU) tentang penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi Murabahah pada Bank Syariah. Meskipun demikian, karena RUU tersebut belum resmi diundangkan, saat ini aturan yang masih berlaku atas transaksi tersebut adalah Surat Edaran (SE) dari Dirjen Pajak yang menyatakan bahwa transaksi tersebut merupakan jual beli biasa yang dikenakan PPN.

 

  • Bagaimana Transaksi Pajak berbasis syariah ini?

Usaha Berbasis Syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya, yaitu : kehalalan produk, kemaslahatan bersama, menghindari spekulasi, dan riba. Terkait dengan prinsip menghindari riba, kegiatan pemberian pinjaman yang dilakukan oleh jasa keuangan dengan mengenakan tingkatbunga tertentu tidak dapat dilakukan oleh usaha berbasis syariah. Kegiatan tersebut, dalam Usaha Berbasis Syariah dilakukan melalui beberapa pendekatan antara lain:

    • Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah

    • Transaksi jual beli dalam bentuk murabahah, salam, dan istisna

    • Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik dan

    • Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qardh

 

  • Bagamana​​ implikasi antara transaksi berdasarkan prinsip syariah dengan transaksi berdasarkan sistem konvensional?

Perbedaan tersebut​​ menyebabkan perlakuan perpajakan yang berbeda dalam suatu industri yang sama, yaitu untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan kegiatan usaha berdasarkan sistem konvensional. Dengan perlakuan yang berbeda tersebut, maka​​ perlakuan perpajakan menjadi tidak netral​​ bagi para pihak yang terlibat untuk menentukan pilihan apakah menggunakan transaksi berdasarkan prinsip syariah atau berdasarkan sistem konvensional. Implikasi berikutnya terkait dengan kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan bagi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tertentu, apabila ketentuan Pajak Penghasilan yang berlaku umum diterapkan atas transaksi syariah yang mendasari kegiatan usaha tersebut.

 

  • Apa​​ saja macam-macam Pajak Syariah?

a.        ​​ PPN​​ (Pajak Pertambahan Nilai)

Salah satu poin penting dalam Rancangan Undang Undang Perpajakan (RUU) adalah penghapusan PPN atas transaksi Murabahah pada Bank Syariah.​​ 

b.        ​​ PPh​​ (Pajak Penghasilan)​​ 

      • Perlakuan Pajak Penghasilan dari kegiatan Usaha Berbasis Syariah​​ 

yaitu:

a. ​​ Penghasilan
b. biaya; dan

c. pemotongan pajak atau pemungutan pajak.

      • Biaya​​ dari kegiatan Usaha Berbasis Syariah termasuk:
        a . hak pihak ketiga atas bagi hasil;

        b. margin; dan

        c. kerugian dari transaksi bagi hasil

      • Pemotongan​​ pajak atau pemungutan pajak dari kegiatan Usaha Berbasis Syariah
        dilakukan juga terhadap :

        a. hak pihak ketiga atas bagi hasil;

        b. bonus;

        c. margin; dan
        d. hasil berbasis syariah lainnya yang sejenis.

 

 

  • Bagaimana peebedaan Pajak Berbasis Syariah dengan Pajak Konvensional?

Untuk dapat membandingkan antara Pajak Syariah dan Pajak konvensional kita dapat melihat tabel berikut ini.​​ 

Dilihat dari segi

Pajak Konvensional

Pajak Syari’ah

Aturan perundang-undangan tentang pajak penghasilan

UU No.17/Th.2000

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. nomor 25 Tahun 2009

Sumber Hukum

Undang-undang

Undang-undang, Al-qur’an, Al-hadist

Fungsi Pajak

Fungsi BudgeterFungsi AlokasiFungsi regulasidan Fungsi Sosial

fungsi penerimaan (budgetair), fungsi mengatur (regulair), fungsi distribusi, berfungsi sebagai pengatur kebijakan moneter, berfungsi sebagai pendorong investasi dan konsumsi

Unsur-unsur Pajak

Obyek Pajaknya adalah Harta,​​ 

sedangkan Subyek pajaknya adalah kaum muslim yang Kaya

Subyek pajaknya adalah bisa perseorangan atau badan usaha/perusahaan yang sudah wajib bayar pajak.​​ 

Obyek pajak adalah seperti pendapatan, peristiwa/kejadian, dan lain-lain

Ada tidaknya prinsip mutatis mutandis

Tidak ada

Ada

Jenis pajak

Pajak LangsungPajak Tidak LangsungPajak Negara atau PajakPusat,Pajak DaerahPajak SubjektifPajak Objektif

Pajak kas, pajak persediaan, pajak piutang, pajak pangan, pajak ineffisiensi

Transaksi

Transaksi umum

·  ​​ ​​​​ transaksi bagi hasil . dalam bentuk mudharabah dan musyarakah

·  ​​ ​​​​ transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qardh

·  ​​ ​​​​ transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik

·  ​​ ​​​​ transaksi jual beli dalam bentuk murabahah, salam, dan istisna

 

 

 

Syarat pemungutan

·  ​​ ​​​​ Pemungutan pajak harus adil

·  ​​ ​​​​ Pengaturan pajak harus berdasarkan UU

·  ​​ ​​​​ Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

·  ​​ ​​​​ Pemungutan pajak harus efesien

·  ​​ ​​​​ Sistem pemungutan pajak harus sederhana

·  ​​ ​​​​ Benar – benar harta itu dibutuhkan dan tak ada sumber lain.

·  ​​ ​​​​ Pemungutan Pajak yang Adil.

·  ​​ ​​​​ Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat, bukan untuk maksiat dan hawa nafsu.

·  ​​ ​​​​ Persetujuan para ahli/cendikiawan yang berakhlak

Ciri-ciri

-       ​​ Bersifat temporer

-       ​​ Hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan​​ kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih

-       ​​ Hanya diambil dari kaum muslim, tidak kaum non-muslim

-       ​​ Hanya dipungut dari kaum​​ muslim yang kaya

-       ​​ Hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang​​ diperlukan, tidak boleh lebih

-       ​​ Dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan

-       ​​ Bersifat Selamanya atau Abadi

-       ​​ Ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.

-       ​​ Tidak membedakan muslim dan non-muslim dengan alasan tidak boleh ada diskriminasi

-       ​​ Kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti PBB.

-       ​​ Dipungut dalam jumlah yang tetap.

-       ​​ Tidak​​