Halo sob,​​ di awal bulan Desember ini Gogo mau membahas tentang​​ Automatic Exchange of Information​​ atau sering disingkat menjadi AEoI. Pastinya kata AEoI ini udah gak asing lagi kan ditelinga Sobat Gogo semua. Hmm AEoI itu seperti apa ya ? bagaimana penerapannya di Indonesia, dan apa ya dampaknya untuk perpajakan di Indonesia ? Yuk sama- sama kita bahas.​​ 

Automatic Exchange of Information​​ (AEoI), merupakan sebuah rencana yang digagas oleh negara G-20, dan diinisiasi oleh​​ Organisation for Economic Cooperation and Development​​ (OECD) tentang kebijakan pertukaran informasi rekening wajib pajak antar negara. Dengan kata lain, dengan adanya sistem ini maka​​ bagi​​ wajib pajak Indonesia yang telah membuka rekening di suatu negara dapat terlacak oleh​​ Dirjen Pajak selaku otoritas pajak Indonesia.​​ AEoI juga digunakan untuk mengirimkan data antar negara berupa perubahan tempat tinggal. Jadi informasi seperti identitas pribadi, nomor rekening, identitas Lembaga jasa keuangan, serta penghasilan dapat diketahui oleh otoritas perpajakan.

 Mengapa AEoI itu diperlukan sih sob ? pertama, tentunya AEoI diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Masih ingat kan dengan kasus Panama Paper dan Paradise Paper ? Keduanya merupakan kasus yang sama dimana wajib pajak mengalihkan harta kekayaan ke negara tax haven. Dan negara sumber tidak memiliki dasar hukum untuk mendapatkan informasi harta wajib pajak tersebut.​​ Keduanya memiliki implikasi yang sama bahwa terdapat tingkat kepatuhan pajak yang ​​ rendah terkait transaksi lintas negara, selain itu sulitnya otoritas perpajakan mengakses data perbankan membuktikan masih terbatasnya kapasitas administrasi perpajakan untuk mengawasi kepatuhan WP. Terakhir prinsip​​ Eol on Request​​ dan​​ Spontaneous Eol​​ dirasa belum efektf untuk mengawasi kepatuhan WP​​ multinational enterprise​​ dan​​ High Wealth Individual Tax Payer.

 Bagaimana cara kerja AEoI sob ? Menurut laporan dari OECD, terdapat 7 tahap proses penerapan AEOI. Pertama adalah​​ ketentuan tertentu oleh wajib pajak terkait identitasnya kepada agen pembayaran dana tau dengan menghasilkan informasi oleh pembayar.​​ Kedua, berkaitan dengan peraturan domestic negara sumber, agen pembayaran (bisa perbankan dsb, ) wajib melaporkan identitas klien mereka kepada otoritas perpajakan.​​ Kemudian, setelah informasi diterima oleh otoritas pajak negara sumber,, informasi tersebut akan disatukan dengan informasi dari negara resident​​ wajib pajak.​​ Kemudian informasi akan dikirimkan dari negara sumber ke negara​​ resident​​ wajib pajak. Informasi tersebut dapat berupa elektronik atau​​ CD-ROM.​​ Jika dikirimkan melalui CD-ROM, maka barang tersebut harus melalui sistem registrasi internasional.​​ Tahap kelima adalah proses penerimaan dan dekripsi informasi oleh otoritas pajak negara resident. Keenam, informasi yang relevant akan dicocokan dengan keadaan wajib pajak.​​ Proses pencocokan dan penggunaan informasi dari berbagai negara tergantung pada parameter penilaian risikonya, serta sistem yang digunakan. Biasanya setiap negara memiliki sistem database untuk mencocokan data wajib pajaknya. Setelah semua proses dilalui, maka tahap ketujuh, atas data yang telah dicocokan, maka otoritas pajak akan memulai proses pemenuhan terhadap wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban atas pajaknya. Otoritas pajak negara resident juga dapat meminta bukti informasi tambahan kepada negara sumber.​​ 

Sobat, untuk melaksanakan AEoI ini, tentu ada payung hukumnya. AEoI ini dilaksanakan berdasarkan pasal 26 OECD dan pasal 6 dari​​ Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters.​​ Bagi negara Uni Eropa, maka peraturan yang digunakan berdasarkan kebijakan Uni Eropa sendiri terkait pajak. Di Indonesia, pemerintah pusat telah menerbitkan​​ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keyangan untuk Kepentingan Perpajakan, yang disahkan DPR pada tanggal 24 Juli 2017.​​ 

Selain dari sisi hukum dan perjanjian internasional, pemerintah perlu mempersiapkan teknologi dan sistem untuk menampung database wajib pajak yang dipastikan akan bertambah dari hasil pertukaran informasi. Tentunya sistem database pemerintah telah bertambah dari Tax Amnesty Maret lalu, namun tentunya implementasi sistem tersebut perlu ditingkatkan, mengingat AEOI akan running dalam jangka Panjang. Selain itu​​ klausul​​ confidentially and data safe guard yang menjamin perlindungan nasabah atau WP dari penyalahgunaan di luar kepentingan perpajakan perlu diperhatikan. Maka pemerintah perlu memasukkan klausul tersebut dalam revisi Undang- Undang Ketentuan Perpajakan (KUP).​​ 

Terus hingga saat ini bagaimana peran Indonesia sebagai G-20 dalam menerapkan AEoI ?. Sebagai negara berkembang, Indonesia sejak tahun 2014 aktif dalam menyampaikan pendapatnya mengenai praktik Base Erosion Profit Shifting (BEPS), dan pertukaran informasi perpajakan. Indonesia menyadari betul manfaat dari AEoI ini untuk kepentingan tata cara pengelolaan perpajakan secara nasional dan bantuan informasi dari otoritas pajak negara lain. Hingga saat ini terdapat 100 lebih negara yang ikut serta dalam AEoI.​​ 

 

 Dengan melaksanakan AEoI ini, maka Indonesia sebagai negara berkembang akan merasakan betul manfaat dalam sisi perpajakan. Sebelumnya Indonesia telah melaksanakan tax amnesty, dimana cukup banyak asset yang terungkap sekitar Rp 4.300 Triliun rupiah dan sekitar Rp 1000 Triliun berada di luar negeri. Maka momentum tax amnesty perlu dijaga dengan adanya AEoI. Dirjen pajak dapat mendeteksi penghindaran pajak melalui dan​​ Offshore wealth​​ yang biasa dilakukan wajib pajak. Selain itu, meningkatnya jumlah penerimaan melalui tax amnesty tidak menjamin terhadap peningkatan kepatuhan WP dalam membayar pajak. Maka dengan AEoI diharapkan dapat membantu mencegah ketidakpatuhan WP tersebut. Selain AEoI dapat membantu untuk mendukung sinergi lingkungan domestic kaitannya tentu dengan penerimaan negara melalui pajak.​​ 

AEOI akan dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama dilaksanakan tahun ini oleh 50 negara, seperti Argentina, Denmark, Prancis, Yunani, Inggris dan negara- negara Tax Haven. Sedangkan Indonesia, Australia, China, Singapore, Jepang dan 50 negara lainnya akan melaksanakan pada tahun 2018. Bagi negara yang akan melaksakan AEOI pada tahun 2018,​​ perlu memenuhi syarat terkait peraturan perundangan-undangan perpajakan. Jika tidak, maka negara tersebut akan dianggap fail to comply dan tidak memiliki hak untuk mendapatkan akses reciprocal information.​​ 

Secara keseluruhan, AEOI memperlihatkan bahwa Indonesia dan negara- negara lainnya telah memasukki era keterbukaan informasi keuangan.​​ Maka yang diperlukan saat ini adalah peraturan, sumber daya dan teknologi untuk memastikan setiap informasi keuangan yang diterima dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kepentingan perpajakan.​​ 

 

Sumber :

Media Keuangan- Kementerian Keuangan Republik Indonesia

https://news.ddtc.co.id/ditjen-pajak-tegaskan-pentingnya-aeoi-11339-​​ diakses tanggal 1 Desember 2017

http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/automatic-exchange-of-information-report.pdf-​​ diakses tanggal 1 Desember 2017