Menurut berita yang dilansir Detik.com (22/06/2017),​​ Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta mencatat jutaan kendaraan belum mendaftar ulang atau belum membayar pajak tahunan. Tunggakan wajib pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta hingga 2017 mencapai triliunan rupiah.​​ Kepala BPRD Jakarta menyatakan hingga bulan Juni 2017,​​ ada sekitar 3,2 juta roda dua dan 450 ribu roda empat belum daftar ulang, potensinya Rp 1,6 triliun. Dalam APBN Pemda DKI Jakarta, 35 triliun dari 71 triliun merupakan penerimaan pajak. Dari 35 triliun tersebut,​​ Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memberikan kontribusi yang cukup besar​​ yaitu sekitar 13 triliun.​​ 

WOW besar banget ya potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Nah, yuk kita lihat lebih dalam lagi gimana sih Pajak Kendaraan Bermotor. Di hari Kamis dingin ini, Gogo mau khusus bahas tentang Pajak Kendaraan Bermotor Progresif. Yuk disimak!

 

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PROGRESIF

Apakah saat ini​​ Sobat Gogo​​ sudah memiliki kendaraan pribadi? Jika sudah​​ Sobat Gogo​​ pasti tahu bahwa setiap orang yang memiliki kendaraan bermotor pribadi wajib membayar pajak setiap tahun. Pajak ini disebut Pajak Kendaraan Bermotor.​​ Besarnya pajak kendaraan bermotor ditentukan dari berbagai faktor. Jika ingin mengetahui besarnya pajak kendaraan bermotor​​ Sobat Gogo, cukup lihat nilai pajak yang tertera di STNK kendaraan bermotor.

Seringkali memiliki 1 kendaraan saja belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, karena itu membeli kendaraan pribadi yang baru terdengar seperti sebuah solusi. Begitu sudah memiliki uang muka yang cukup serta memprediksi pajak yang kurang lebih sama dengan kendaraan sebelumnya,​​ Sobat Gogo​​ segera ingin membeli kendaraan baru. Namun sebelum​​ Sobat Gogo​​ memutuskan untuk membeli kendaraan baru tersebut, pertimbangkan juga pajak kendaraan bermotor progresif.

Pajak kendaraan bermotor progresif adalah pajak yang dikenakan kepada seseorang yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari 1 unit. Kendaraan tersebut bisa berupa mobil atau motor. Semakin banyak kendaraan pribadi yang dimiliki seseorang maka semakin besar pajak kendaraan bermotor yang harus dibayarkan. Sistem ini serupa dengan pajak penghasilan (PPh) yang bersifat progresif. Semakin besar penghasilan yang​​ Sobat Gogo​​ dapatkan maka semakin besar pajak yang harus dibayar.

Syarat dikenakan pajak progresif adalah jika seseorang memiliki lebih dari satu kendaraan bermotor dengan nama dan alamat yang sama. Misalnya:​​ Bapak Tri memiliki 4 mobil dengan merek dan tipe yang sama. Pada STNK keempat mobil tersebut terdaftar nama dan alamat Pak Tri. Karena itu Pak Tri wajib membayar pajak kendaraan bermotor progresif untuk keempat mobil tersebut. Walaupun merek, tipe dan harga keempat mobil tersebut sama, besaran pajak yang dibayarkan untuk setiap mobil tidak sama.

Dalam kondisi jual beli mobil bekas, seringkali penjual lupa mengurus proses balik nama kepemilikan kendaraan kepada pembelinya. Padahal jika tidak dibalik nama maka pajak progresifnya tetap menjadi tanggung jawab pemilik pertama.Ingat syarat terkena pajak kendaraan bermotor progresif adalah jika seseorang memiliki lebih dari satu kendaraan dengan nama dan alamat yang sama. Walaupun mobil tersebut sudah tidak​​ Sobat Gogo​​ gunakan tetapi nama dan alamat pemiliknya masih tetap sama.​​ Namun pajak kendaraan bermotor progresif tidak berlaku bagi kendaraan dinas pemerintahan dan kendaraan angkutan umum.

Bagaimana Cara Menghitung Pajak Kendaraan Bermotor Progresif?

Berdasarkan UU No 28 tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penilaian PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) didasarkan atas pengalian dua faktor, yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Besaran nilai PKB ini sudah tertulis pada STNK setiap kendaraan bermotor yang​​ Sobat Gogo​​ miliki. Hanya saja 2 kendaraan pribadi dengan tipe dan harga yang sama bisa memiliki PKB yang berbeda jika dimiliki oleh 1 orang yang sama karena terkena pajak progresif.​​ Sobat Gogo​​ dapat menghitungnya dengan mengalikan NJKB dengan persentase pajak progresif yang sudah ditentukan masing-masing pemerintah daerah. NJKB berbeda dengan harga kendaraan ketika​​ Sobat Gogo​​ membelinya. NJKB ini ditentukan berdasarkan nilai rata-rata penjualan kendaraan terkait yang didapatkan dari Agen Pemegang Merek (APM).

Setiap daerah bisa memiliki aturan pajak progresif yang berbeda-beda, namun dalam Undang-Undang No 28 tahun 2009 Pasal 6 butir (1) diatur bahwa besaran pajak kendaraan pertama untuk setiap daerah adalah minimal sebesar 1% dan maksimal 2%. Sementara pajak kendaraan bermotor progresif (untuk kendaraan kedua dan seterusnya) paling rendah sebesar 2% dan maksimal 10%.

Berapa persisnya pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya? Hal ini ditentukan dalam masing-masing peraturan daerah. Mari kita lihat contoh tarif pajak kendaraan bermotor progresif di Jakarta berdasarkan  Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 tahun 2015 berikut ini:

Agar​​ Sobat Gogo​​ tidak bingung, mari kita coba hitung pajak progresif yang harus dibayarkan oleh Pak Tri yang memilki 4 mobil tadi:​​ 

Berdasarkan data dari Dispenda, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dari mobil yang dimiliki Pak Tri adalah sebesar Rp150.000.000. Berapa besar PKB setiap mobil berdasarkan peraturan pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta?

Jika Pak Tri berpikir untuk membeli mobil kelima dengan NJKB yang sama maka PKB mobil tersebut nantinya adalah sebesar:

PKB = 4% x Rp150.000.000 = Rp6.000.000

Begitu seterusnya hingga maksimal pajak kendaraan bermotor progresif sebesar 10%.

Sudah berapakah mobil yang​​ Sobat Gogo​​ punyai sekarang?​​ Sobat Gogo​​ dapat memperhitungkan juga pajak pembelian mobil ini dalam perhitungan dana membeli mobil​​ Sobat Gogo.​​ Sobat Gogo​​ dapat mengunduh Aplikasi Finansialku untuk menghitungnya.

Semakin Banyak Semakin Mahal

Pajak kendaraan bermotor bersifat progresif, baik itu untuk mobil maupun motor. Hal ini diberlakukan dengan harapan setiap masyarakat memiliki kendaraan yang secukupnya untuk menghindari tingkat kemacetan.​​ Jika​​ Sobat Gogo​​ mempertimbangkan untuk membeli kendaraan baru setelah memiliki kendaraan sebelumnya, coba perhitungkan dulu berapa besar pajak yang harus dibayarkan nantinya. Jika sekiranya tidak terlalu diperlukan sebaiknya​​ Sobat Gogo​​ menghindari memiliki terlalu banyak mobil agar tidak terkena pajak progresif yang sangat tinggi.

 

KABAR GEMBIRA UNTUK PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR DI JAKARTA

Tahukah Sobat Gogo bahwa​​ Badan​​ Pajak​​ dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta​​ baru-baru ini​​ menghapus sanksi administrasi atau denda​​ pajak​​ kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan.​​ Ya simple nya seperti tax amnesty untuk Pajak Kendaraan Bermotor khusus untuk DKI Jakarta.​​ Penghapusan denda diberlakukan mulai 20 November - 23 Desember 2017. Wajib pajak cukup datang ke kantor samsat untuk membayar pajak terutang tanpa harus membayar denda.​​ Dengan adanya penghapusan denda pajak,​​ diharapkan​​ wajib pajak memiliki kesadaran untuk melunasi tunggakan mereka.​​ Pemprov DKI optimistis pendapatan pajak tahun ini surplus Rp 200 miliar.​​ Hingga memasuki hari-hari terakhir pembebasan denda pajak, Pemrov DKI telah berhasil mencapai 99% dari target dan sangat yakin untuk mendapatkan surplus.​​ 

WOW luar biasa ya pencapaian program ini, mungkin daerah-daerah lain perlu mencontoh dengan tetap memperhatikan​​ cost​​ &​​ benefit​​ yang dihasilkan.​​ 

 

Referensi:​​ 

https://news.detik.com/berita/d-3538693/tunggakan-pajak-kendaraan-bermotor-di-jakarta-rp-16-triliun

http://bprd.jakarta.go.id/pajak-kendaraan-bermotor/

https://www.finansialku.com/pajak-kendaraan-bermotor-dan-pajak-mobil-progresif-bagaimana-cara-perhitungannya/

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3774750/hapus-denda-pajak-pemprov-dki-yakin-bisa-surplus-rp-200-miliar