Assalamualaikum wr.wb .​​ 

Hallo Sobat Gogo,​​ selamat malam! Sudah mau weekend aja nih. Itu artinya ketemu lagi dengan prodi aksyar yang akan nemenin malam sabtu sobat semua dengan kultweet2 terkait akyar.

Pembahasan kali ini, kita akan bahas​​ “Zakat dan Pajak. Yuk pantengin terus twitter,​​ line,​​ dan instagram kita sobat gogo.​​ 

Zakat dan Pajak ​​ merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan pemenuhan kewajiban baik dalam kehidupan beragama maupun bernegara.​​ Zakat​​ adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq).​​ Zakat​​ merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzzaki kepada mustahiq baik melalui amil maupun secara langsung. Sedangkan​​ pajak​​ ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pada tujuan zakat mengandung tujuan yang bersifat moral spiritual. ​​ Zakat dikeluarkan dalam rangka mewujudkan kesatuan dam persatuan serta melaksanakan demokrasi ekonomi, dengan menghindarkan diri dari terjadinya pemupukan aset dan pemusatan ekonomi pada seseorang, sekelompok orang atau perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan.​​ 

Pada pajak terlihat tujuan yang bersifat material. Yaitu sebanyak mungkin memasukkan materi ke dalam kas negara untuk membiayai kebutuhan negara. Dalam hal ini terkandung suatu pemikiran bahwa warga Negara yang mendapat keuntungan dan perlindungan dalam Negara harus mengimbanginya dengan membantu negara.

Antara zakat dan pajak terdapat perbedaan secara prinsip. Di satu sisi, zakat diperuntukkan untuk golongan yang tidak mampu secara ekonomi sehingga zakat disini lebih mampu berperan dalam memberantas kemiskinan. Disisi lain, pajak diperuntukkannya lebih luas seperti subsidi BBM, sekolah dan kesehatan gratis, pembangunan jalan dan sarana prasarana untuk kepentingan publik. Dalam hal ini pajak lebih berperan dalam pembangunan sarana dan prasarana.

Berikut tabel​​ perbedaan zakat dan pajak.

Perbedaan

Zakat

Pajak

Arti

Kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu

Pungutan wajib pada negara

Dasar hukum

Al Quran, as sunnah, ijma

Hukum Negara (undang-undang)

Objek

Harta Produktif

  • PPh

  • PPN

  • PBB

Subjek

Dikenakan pada muslim

Dikenakan pada seluruh warga Negara tanpa melihat​​ agama yang dianutnya

Nishab​​ atau tarif

Ditentukan Allah SWT secara mutlak, ketentuan nishab tidak berubah

Ditentukan oleh Negara dan dapat berubah sesuai dengan kondisi neraca anggaran Negara

Sanksi

Sanksi dari Allah SWT yang dikenakan di akhirat

Sanksi secara langsung dari negara berdasarkan undang-undang

Motivasi Pembayaran

Keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT

Ketaatan dan ketakutan pada negara dan sanksinya

Ijab Kabul

Perlu

Tidak perlu

Sifat

Pemungutan zakat tidak dapat dipaksakan walaupun menunaikan zakat wajib

Dapat dipaksakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan pajak yang berlaku

Pemanfaatan penerimaan

Disalurkan untuk 8 asnaf (golongan) yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak,​​ garim,​​ sabilillah, dan​​ ibnu sabil

Digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana publik, sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh semua pihak/golongan.

Perhitungan

Dipercayakan kepada Muzaki

Jasa Akuntan/ konsultan pajak.

 

Akuntansi pada zakat diatur dalam PSAK 109. Yang berisikan Pengakuan dan pengukuran zakat, serta penyajian dan pengungkapannya.​​ 

  • Pengakuan awal​​ zakat

  • Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima. Sedangkan zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat.:

  • jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima;

  • ​​ jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar asset nonkas tersebut.​​   

  •  Zakat yang  yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil.

  • Penentuan jumlah presentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah.

  • Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka asset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. 

  • Pengukuran setelah pengakuan awal

Jika terjadi penurunan nilai asset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana  zakat atau penggurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.​​ Penurunan nilai asset zakat diakui sebagai:

  • pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil;

  • kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

  • Penyajian​​ 

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

  • Pengungkapan

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

  • kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;

  • kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;

  • metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;

  • rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq; dan

  • hubungan istimewa antara amil​​ dan mustahiq​​ yang meliputi:

  • sifat hubungan istimewa;

  • jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan

  • presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Nah sobat tau tidak di Indonesia, praktik perpajakan yang berlaku telah menempatkan Zakat sebagai unsur yang tidak dipisahkan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan para wajib pajak. Zakat, bersama dengan sumbangan keagamaan lainnya yang bersifat wajib, menjadi pengurang penghasilan neto wajib pajak (bisa dilihat di formulir induk SPT Tahunan PPh OP), perlakuan ini berdampak berkurangnya nilai beban Pajak yang masih harus dibayar.

Adapun syarat Zakat agar dapat dibiayakan (diperhitungkan sebagai pengurang) menurut Pasal 9 UU Nomor 36 Tahun 2008 adalah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat (BAZ)​​ atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Di Indonesia ada BAZ Nasional​​ (BAZNAS), BAZNAS Provinsi, ​​ BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ yang terintegrasi.

Oke, sobat gogo utk hari ini sekian dulu yah kultweet Aksyarnya. Smg bermanfaat dan smakin bertambah nih ilmu kita ttg akuntansi syariah .

​​ Wassalammualaikum​​ wr.​​ wb.

 

 

 

  • SUMBER

 

Berikut adalah sumber yang dijadikan rujukan dalam menyusun materi mengenai​​ Zakat dan Pajak, yaitu:

 

Anggadini Sri Dewi, Adeh Ratna Komala. 2017.​​ Akuntansi Syariah. Bandung: Rekayasa Sains

Mardiasmo. 2016.​​ Perpajakan Edisi Terbaru 2016.​​ Yogyakarta: Penerbit Andi

http://www.pajak.go.id/content/article/tinjauan-singkat-pajak-dan-zakat