Menurut Buletin Teknis SAP Nomor 19 tentang Akuntansi Bantuan Sosial Berbasis Akrual

 

1.Pengertian Belanja Bantuan Sosial dan​​ Beban Bantuan Sosial

1.1Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial​​ adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Transfer uang/barang/jasa tersebut memiliki ketentuan berikut ini:

  • Belanja bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah.​​ 

  • Belanja bantuan sosial dapat bersifat sementara atau berkelanjutan.​​ 

  • Belanja bantuan sosial ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanggulangan bencana.​​ 

  • Belanja bantuan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup, dan memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian sehingga terlepas dari risiko sosial.

  • Belanja bantuan sosial diberikan dalam bentuk bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas, dan/atau penguatan kelembagaan.​​ 

 

1.2Beban Bantuan Sosial​​ 

Untuk penerapan akuntansi berbasis akrual, entitas harus mengakui dan​​ mencatat Beban yang terjadi dalam satu periode pelaporan. Beban Bantuan Sosial adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi​​ jasa dalam periode pelaporan​​ yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau​​ timbulnya kewajiban pemerintah sebagai akibat dari aktivitas pemerintah guna​​ melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Berdasarkan​​ definisi tersebut maka entitas pemerintah yang bertanggung jawab/melaksanakan​​ kegiatan terkait dengan Bantuan Sosial harus mengidentifikasikan, mengakui,​​ mengukur dan menyajikan Beban Bantuan Sosial pada Laporan Operasional serta​​ mengungkapkannya secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

 

2.Kriteria Belanja dan Beban Bantuan Sosial

Untuk membatasi apa saja yang dapat dikategorikan sebagai belanja bantuan sosial, pengeluaran belanja bantuan sosial memperhatikan persyaratan berikut ini:​​ 

  • Tujuan penggunaan

  • Pemberi Bantuan

  • Persyaratan Penerima Bantuan

Untuk dapat diklasifikasikan sebagai belanja bantuan sosial, pengeluaran harus memenuhi seluruh persyaratan di atas.

2.1Tujuan Penggunaan

Pengeluaran belanja bantuan sosial hanya dapat dilakukan untuk kegiatan dalam rangka:

  • Rehabilitasi sosial, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.​​ 

  • Perlindungan sosial, dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.​​ 

  • Pemberdayaan Sosial, merupakan semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.​​ 

  • Jaminan Sosial,merupakan skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.​​ 

  • Penanggulangan kemiskinan, merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat​​ yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.​​ 

  • Penanggulangan bencana,merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

2.2Pemberi Bantuan Sosial​​ 

Pemberi bantuan sosial adalah Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah. Institusi pemerintah baik pusat atau daerah yang dapat memberikan bantuan sosial adalah institusi yang melaksanakan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan, pelayanan dasar, dan penanggulangan bencana.

Bantuan sosial yang diberikan oleh masyarakat, lembaga sosial atau lembaga lain selain Pemerintah, selama tidak dimasukkan dalam anggaran belanja pemerintah, adalah di luar ruang lingkup pengaturan buletin teknis ini.

2.3Persyaratan Penerima Bantuan Sosial

Pemberian bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah haruslah selektif, yaitu hanya diberikan kepada calon penerima yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam pengertian belanja bantuan sosial yaitu "melindungi dari kemungkinan risiko sosial". Oleh karena itu, diperlukan persyaratan/kondisi yang harus dipenuhi oleh calon penerima, yaitu adanya perlindungan atas kemungkinan terjadinya "Risiko Sosial".​​ 

Penerima belanja bantuan sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat​​ yang mengalami keadaan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki permasalahan sosial sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum. Bantuan sosial dapat diberikan kepada penerima secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga non pemerintah yang melayani secara langsungpenerima manfaat agar terhindar dari risiko sosial.

3.Bentuk Pemberian Belanja dan Beban Bantuan Sosial

Bentuk pemberian belanja dan beban bantuan sosial berupa uang, barang, atau jasa yang diterima langsung atau tidak langsung oleh penerima bantuan sosial. Bantuan sosial dapat diberikan secara tidak langsung kepada Penerima Akhir Bantuan.Bantuan yang diberikan dapat melalui Lembaga Penyalur, berupa uang dan/atau barang maupun jasa melalui kegiatan bantuan sosial.

Belanja bantuan sosial tidak boleh digunakan untuk mendanai kegiatan di lingkungan instansi pemerintah walaupun terkait dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintah untuk menangani risiko sosial. Kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat sehingga didanai dengan menggunakan belanja pegawai, belanja barang atau belanjamodal.​​ 

Belanja bantuan sosial dalam bentuk uang yang diberikan langsung kepada penerima bantuan sosial. Belanja bantuan sosial tidak boleh diberikan kepada pegawai pemerintah atau instansi pemerintah lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya.​​ 

Belanja bantuan sosial dalam bentuk barang diberikan dalam bentuk barang dan diserahkan kepada penerima. Belanja tersebut karena tujuan penggunaannya untuk kegiatan yang sesuai dengan kriteria belanja bantuan sosial, maka tidak boleh dikelompokan ke dalam jenis belanja barang. Barang yang belum didistribusikan kepada penerima bantuan sosial akan dicatat sebagai persediaan. Namun, belanja barang untuk aktivitas instansi pemerintah dalam rangka kegiatan penanganan risiko sosial tidak dimasukkan dalam belanja bantuan sosial tetapi tetap dikategorikan sebagai belanja barang.​​ 

Belanja bantuan sosial dalam bentuk barang yang pada saat pembelian tidak ditujukan untuk diserahkan kepada pihak penerima bantuan sosial tetapi sebagai aset instansi tidak dapat diklasifikasikan sebagai belanja bantuan sosial. Demikian juga belanja barang untuk kepentingan kegiatan instansi pemerintah tidak dapat diklasifikasikan sebagai belanja bantuan sosial. Contohnya adalah pembelian​​ kendaraan operasional yang digunakan oleh tenaga penyuluh kesehatan di daerah terpencil dan biaya perjalanan dinas tim penyuluh kesehatan ke daerah pedalaman.

Belanja bantuan sosial dalam bentuk jasa diberikan dalam bentuk pembayaran kepada pihak ketiga yang melakukan aktivitas yang sesuai dengan kriteria bantuan sosial. Pihak ketiga ini dapat terdiri dari individu, kelompok, masyarakat atau lembaga non pemerintah yang melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perlindungan atas terjadinya risiko sosial. Belanja bantuan sosial dalam bentuk jasa tidak boleh diberikan kepada instansi pemerintah lain atau pegawai pemerintah walaupun terkait dengan aktivitas penangangan risiko sosial.​​ 

Belanja bantuan sosial tidak dapat diberikan kepada pegawai negeri terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pegawai negeri. Contohnya beasiswa yang diberikan oleh suatu kementerian kepada pegawainya untuk mengikuti pendidikan di sebuah universitas atau beasiswa yang diberikan kepada pegawai instansi pemerintah lainnya untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan. Belanja bantuan sosial hanya dapat diberikan kepada pegawai negeri dalam kedudukannya sebagai anggota masyarakat yang terkena risiko sosial. Contohnya adalah pemberian bantuan kebutuhan dasar kepada korban bencana, termasuk di dalamnya pegawai negeri yang menjadi korban bencana dan berada pada kondisi krisis seperti tempat tinggal yang hancur/hilang karena bencana.

4.Jenis Kegiatan yang Didanai dengan Belanja dan Beban Bantuan Sosial​​ 

Jenis kegiatan yang didanai dengan belanja bantuan sosial harus sesuai dengan kriteria belanja bantuan sosial. Satuan kerja perlu melakukan pengkajian sebelum menentukan apakah suatu kegiatan yang akan dilakukan dikategorikan​​ sebagai belanja bantuan sosial.​​ Belanja Bantuan Sosial dapat diberikan untuk mendanai kegiatan berikut ini:​​ 

  • Rehabilitasi sosial​​ 

  • Jaminan Sosial​​ 

  • Pemberdayaan Sosial​​ 

  • Perlindungan sosial​​ 

  • Penanggulangan kemiskinan​​ 

  • Penanggulangan bencana

 

5.Pengakuan, Pengukuran, Pencatatan, Penyajian, dan Pengungkapan Belanja/Beban Bantuan Sosial

5.1Pengakuan

5.1.1Belanja Bantuan Sosial

Sesuai Paragraf 31 PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Pengakuan belanja bantuan sosial dikaitkan dengan pengeluaran kas, sehingga belanja bantuan sosial hanya diakui untuk belanja yang dikeluarkan dalam bentuk uang yang dianggarkan dalam tahun anggaran tersebut atau dalam bentuk barang/jasa yang dianggarkan dan dibeli pada tahun anggaran bersangkutan.

Jika pengeluarannya berbentuk barang yang telah ada (dianggarkan pada tahun anggaran sebelumnya), maka tidak diklasifikasikan sebagai belanja bansos. Sebaliknya jika terjadi pengeluaran bansos dalam bentuk barang, maka belanja bansos akan diakui pada saat kas untuk pembelian barang tersebut dikeluarkan, walaupun barang tersebut belum diserahkan sebagian atau seluruhnya.

5.1.2Beban Bantuan Sosial

Sesuai PSAP 12 tentang Laporan Operasional, beban diakui pada saat:

  • timbulnya kewajiban;

  • terjadinya konsumsi aset;

  • terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban Bantuan Sosial diakui pada saat terjadi konsumsi aset dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Hal ini dapat berupa pengeluaran sebagai akibat dari aktivitas pemerintah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan​​ terjadinya risiko sosial. Untuk itu, Beban Bansos dapat diakui pada saat bansos diserahkan kepada pihak yang berhak menerima bansos.

Belanja bansos yang telah terjadi akan menjadi beban bantuan sosial pada LO. Belanja bansos yang telah dikeluarkan, namun sampai dengan tanggal pelaporan belum diterima oleh pihak yang berhak belum dapat diakui sebagai beban bansos. Dalam laporan keuangan ada kemungkinan belanja bansos tidak sama besarnya dengan nilai beban bansos, yaitu sebesar belanja bansos yang belum didistribusikan kepada masyakarat, baik berupa uang maupun barang. Hal ini tergantung dari kontrol dan kepemilikan uang maupun barang dimaksud.

Walaupun terdapat komitmen pemerintah terhadap Bantuan Sosial yang telah direncanakan Pemerintah/ditetapkan dalam UU tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD dan telah ditetapkan dalam daftar nominatif penerima, entitas belum dapat mengakui sebagai Beban Bantuan Sosial.

Contoh berikut ini menjelaskan penerapan pengakuan beban bansos pada situasi yang berbeda.

  • Bansos dapat berupa uang yang diberikan dengan mekanisme penyaluran langsung ke masing-masing rekening penerima bansos yang ada pada lembaga penyalur (Perbankan/Kantor Pos/Agen Layanan Keuangan Digital). Pengakuan beban bansos tergantung dari status kepemilikan rekening penerima dimaksud.

    • Jika rekening tersebut merupakan milik Penerima, maka beban bansos diakuipada saat kas diserahkan kepada penyalur atau pada saat kas dikeluarkan dari RKUN/RKUD.​​ 

    • Jika rekening tersebut merupakan rekening penyalur atau rekening pemerintah, maka beban bansos diakui pada saat kas diterima oleh penerima. Terhadap sisa Kas yang yang belum diambil oleh yang berhak dan masih tersisa di rekening penyalur, perlakuan akuntansinya adalah sebagai berikut:​​ 

  • Jika penerima masih memiliki hak untuk mengambil uangnya pada periode berikutnya maka akan diakui Kas yang Dibatasi Penggunaannya;​​ 

  • ii. Jika penerima tidak dapat menerima bansos tersebut pada periode berikutnya, maka apabila belum disetorkan kembali ke Kas Negara/Daerah akan diakui sebagai Kas Lainnya.

  • Bansos dapat disalurkan melalui lembaga penyalur, dan akan diserahkan kepada penerima setelah diambil langsung di lembaga penyalur. Dalam hal ini, beban bansos diakui jika penerima telah mengambil bansos dari lembaga penyalur. Entitas perlu mengidentifikasi jumlah uang yang masih ada di lembaga penyalur atau belum diambil oleh penerima Bantuan Sosial.Jika masih terdapat uang yang belum disalurkan, dan entitas mempunyai hak pengendalian atas uang tersebut maka :

  • Disajikan sebagai Kas yang Dibatasi Penggunaannya apabila uang tersebut akan disalurkan kembali kepada penerima, atau

  • Disajikan sebagai Kas Lainnya jika uang tersebut harus disetorkan kembali kepada kas negara/kas daerah.

Atas uang tersisa tersebut tidak diakui sebagai beban bansos. Beban bansos diakui jika kas telah diserahkan kepada penerima atau dengan kata lain telah kas telah disalurkan oleh lembaga penyalur. Entitas harus mengungkapkan pada Laporan Keuangan, jika terdapat sisa dana bansos yang belum disalurkan dan masih ada komitmen untuk menyalurkannya pada periode berikutnya.

  • Bantuan Sosial dapat berupa barang yang diberikan secara langsung oleh instansi pemerintah kepada penerima Bantuan Sosial, atau disalurkan melalui lembaga penyalur non pemerintah untuk diberikan kepada penerima Bantuan Sosial. Pengakuan beban bansos berupa barang diakui pada saat barang telah diterima oleh pihak penerima Bantuan Sosial maupun lembaga penyalur. Barang yang dibeli dari Belanja Bantuan Sosial namun masih ada pada instansi pemerintah dan belum diterima oleh penerima, maka beban​​ bansos belum dapat diakui dan dilaporkan sebagai persediaan Satuan Kerja/SKPD. Untuk Barang yang belum disalurkan oleh lembaga penyalur non pemerintah dan masih berada dalam pengendalian pemerintah, maka beban bansos belum dapat diakui dan dilaporkan sebagai persediaan Satuan Kerja/SKPD.

Jika barang tersebut masih ada di lembaga penyalur lembaga non pemerintah dan berada di luar pengendalian pemerintah, maka barang yang tersisa tersebut diakui sebagai beban bansos dan tidak dapat diakui sebagai persediaan Satuan Kerja/SKPD. Entitas perlu mengungkapkan kebijakan/ketentuan penyaluran Bantuan Sosial berupa barang termasuk perlakuan barang yang masih berada di lembaga penyalur non pemerintah dan belum disalurkan kepada penerima.

 

5.2Pengukuran

5.2.1Belanja Bantuan Sosial​​ 

Belanja bantuan sosial diukur sebesar nilai belanja bantuan sosial yang​​ direalisasikan. Realisasi belanja bantuan sosial diukur sebesar jumlah pengeluaran untuk pembayaran belanja bansos.​​ 

 

5.2.2.Beban Bantuan Sosial​​ 

Beban bansos diukur sebesar nilai bantuan sosial berupa uang/barang/jasa yang telah diserahkan kepada masyarakat penerima bansos. Entitas dalam pengukuran Beban Bantuan Sosial perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait dengan penyaluran Bantuan Sosial. Penyaluran Bantuan Sosial pada praktiknya sesuai peraturan teknis yang ditetapkan pemerintah dapat disalurkan langsung oleh Entitas yang bersangkutan kepada penerima bantuan sosial atau melalui lembaga penyalur yang ditetapkan pemerintah.​​ 

Apabila Bantuan Sosial disalurkan melalui lembaga penyalur kepada masyarakat, untuk mengukur nilai Beban Bantuan Sosial, maka Entitas harus mendapatkan informasi mengenai nilai yang telah disalurkan oleh Lembaga​​ Penyalur kepada masyarakat. Nilai Beban Bantuan Sosial tersebut diukur hanya sebesar yang telah disalurkan oleh lembaga penyalur. Untuk Bantuan Sosial berupa uang yang belum disalurkan tersebut jika Entitas Pemerintah masih menguasai uang yang masih berada di lembaga penyalur, maka entitas juga harus melaporkan kas tersebut dalam Neraca.​​ 

Untuk Bansos dalam bentuk barang yang telah dikeluarkan namun belum diserahkan ke masyarakat akan diakui sebagai persediaan. Persediaan yang berasal dari belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dinilai sesuai dengan Paragraf 18 (a) PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan, disajikan sebesar:​​ 

    • biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;​​ 

    • biaya standar apabila diproduksi sendiri;​​ 

    • nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya.​​ 

Penyaluran Bantuan Sosial dapat menimbulkan Kewajiban apabila entitas pemerintah belum menyalurkan Bantuan Sosial yang sudah menjadi hak penerima bantuan sosial, dan penerima masih memiliki hak untuk memperoleh bantuan sosial tersebut pada periode berikutnya/masa mendatang.​​ 

 

5.3.Pencatatan

Pencatatan belanja bansos dibedakan untuk Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah karena perbedaan dari kedua pemerintahan tersebut. Pencatatan belanja bansos dibedakan berdasarkan klasifikasi unit yang melakukan pengeluaran dan bentuk bansos yang diberikan. Seluruh ilustrasi di bawah ini hanya contoh, tergantung dari penerapan sistem pencatatan jurnal akuntansi pemerintah pusat.

 

5.3.1Belanja Bantuan Sosial dalam Bentuk Uang​​ 

Belanja bansos dianggarkan oleh Satker KementerianNegara/Lembaga.​​ 

Kode Akun

Uraian

Debet

Kredit

XXXXXX​​ 

Belanja Bantuan Sosial​​ 

XXX

 

YYYYYY​​ 

Akun Antara​​ 

 

XXX

Untuk pencatatan Beban Bantuan Sosial dicatat dengan jurnal:

Kode Akun​​ 

Uraian

Debet​​ 

Kredit​​ 

XXXXXX​​ 

Beban Bantuan Sosial​​ 

XXX

 

YYYYYY​​ 

Kas di Rekening Kas Umum Negara​​ 

xx

XXX

Penyesuaian terhadap sisa dana bantuan sosial

Jika sisa dana akan disalurkan kepada penerima

Kode Akun

Uraian

Debet

Kredit

XXXXXX​​ 

Kas yang dibatasi penggunaaannya​​ 

XXX

 

YYYYYY​​ 

Beban Bantuan Sosial​​ 

 

XXX

Jika sisa dana akan disetorkan kembal ke rekening kas umum negara

Kode Akun

Uraian

Debet

Kredit

XXXXXX​​ 

Kas Lainnya​​ 

XXX

 

YYYYYY​​ 

Beban Bantuan Sosial​​ 

 

XXX

 

5.3.2Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang​​ 

Belanja bansos diberikan kepada masyarakat atau penerima dalam bentuk barang, sehingga pengadaan barang dilakukan oleh Satker Kementerian Negara/Lembaga

Kode Akun

Uraian

Debet

Kredit

XXXXXX​​ 

Belanja Bantuan Sosial​​ 

XXX

 

YYYYYY​​ 

Akun Antara​​ 

 

XXX

 

Untuk pencatatan Beban Bantuan Sosial dicatat dengan jurnal:

Kode Akun​​ 

Uraian

Debet​​ 

Kredit​​ 

XXXXXX​​ 

Beban Bantuan Sosial​​ 

XXX

 

YYYYYY​​ 

Kas di Rekening Kas​​ Umum Negara​​ 

xx

XXX

Penyesuaian di Satker untuk mencatat Persedian dan menyesuaikan jumlah Beban​​ Bantuan Sosial

Kode Akun

Uraian

Debet

Kredit

XXXXXX​​ 

Persediaan​​ 

XXX

 

YYYYYY​​ 

Beban Bantuan Sosial​​ 

​​ 

XXX

 

5.3.3Bantuan Sosial dalam bentuk jasa​​ 

Belanja bansos diberikan kepada masyarakat atau penerima dalam bentuk jasa yang diberikan kepada penerima. Jasa diberikan dalam bentuk pendidikan, penyuluhan dan aktivitas pemberdayaan, perlindungan, rehabilitasi masyarakat. Pengadaan jasa dilakukan oleh Satker Kementerian Negara/Lembaga, kemudian dibayarkan kepada penyedia jasa yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kode Akun

Uraian

Debet

Kredit

XXXXXX​​ 

Belanja Bantuan Sosial​​ 

XXX

 

YYYYYY​​ 

Akun Antara​​ 

 

XXX

Untuk pencatatan Beban Bantuan Sosial dicatat dengan jurnal:

Kode Akun​​ 

Uraian

Debet​​ 

Kredit​​ 

XXXXXX​​ 

Beban Bantuan Sosial​​ 

XXX

 

YYYYYY​​ 

Kas di Rekening Kas Umum Negara​​ 

xx

XXX

 

5.4Penyajian

Belanja bantuan sosial disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dalam laporan keuangan entitas pelaporan atau entitas akuntansi. Beban bantuan sosial disajikan dalam Laporan Operasional dalam laporan keuangan entitas pelaporan atau entitas akuntansi. Persedian yang timbul dari Belanja bantuan sosial disajikan dalam neraca sebagai persediaan.​​ 

 

5.5Pengungkapan​​ 

Entitas akuntansi yang menyalurkan belanja bantuan sosial, mengungkapan Belanja Bantuan Sosial pada catatan atas laporan keuangan sebagai berikut:​​ 

  • Jenis belanja bantuan sosial menurut penerima atau kelompok penerima bantuan sosial.​​ 

  • Jenis bantuan sosial menurut jenis kegiatan utama.​​ 

  • Belanja bantuan sosial yang belum disalurkan kepada masyarakat penerima sehingga masih disajikan dalam Neraca.​​ 

  • Penjelasan-penjelasan tambahan lain yang diperlukan untuk diungkapkan oleh entitas/full disclosure​​ dan/atau untuk pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undanganan