1.KEMENTERIAN BUMN

 

1.1Menteri BUMN RI

Rini Mariani Soemarno atau biasa dikenal Rini Soemarno, lahir di Maryland, Amerika Serikat pada tanggal 9 Juni 1958. Gelar Sarjana Ekonomi di dapatnya dari Wellesley College, Massachusetts, Amerika Serikat. Mulai menjabat sebagai Menteri BUMN RI​​ 2014-2019 sejak​​ tanggal 27 Oktober 2014. pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada Kabinet Gotong Royong tahun 2001 hingga tahun 2004.​​ Bu Rini Soemarno termasuk salah seorang menteri yang diangkat dari kalangan profesional.​​ 

1.2Sejarah Singkat Kementerian BUMN

Kementrian BUMN adalah organisasi Pemerintah yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) melaksanakan pembinaan terhadap Perusahaan Negara/Badan Usaha Milik Negara di Republik Indonesia telah ada sejak tahun 1973. Awalnya, organisasi ini merupakan bagian dari unit kerja di lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Selanjutnya, organisasi tersebut mengalami beberapa​​ kali perubahan dan perkembangan.

UNIT ESELON II

Dalam periode 1973 sampai dengan 1993, unit yang menangani pembinaan BUMN berada pada unit setingkat Eselon II. Unit organisasi itu disebut Direktorat Persero dan PKPN (Pengelolaan Keuangan Perusahaan Negara). Selanjutnya, terjadi perubahan nama menjadi Direktorat Persero dan BUN (Badan Usaha Negara). Kemudian organisasi ini berubah menjadi Direktorat Pembinaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) sampai dengan tahun 1993.

UNIT ESELON I

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan terhadap​​ Badan Usaha Milik Negara, dalam periode 1993 sampai dengan 1998, organisasi yang awalnya hanya setingkat Direktorat/Eselon II, ditingkatkan menjadi setaraf Direktorat Jenderal/Eselon I, dengan nama Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Usaha Negara (DJ-PBUN). Dalam kurun waktu 1993-1998 tercatat 2 (dua) orang Direktur Jenderal Pembinaan BUMN, yakni Bapak Martiono Hadianto dan Bapak Bacelius Ruru.

 

KEMENTERIAN

Mengingat peran, fungsi dan kontribusi BUMN terhadap keuangan negara sangat signifikan, maka sejak tahun 1998, pemerintah Republik Indonesia mengubah bentuk organisasi pembina dan pengelola BUMN menjadi setingkat Kementerian. Awal dari perubahan bentuk organisasi tersebut terjadi dimasa pemerintahan Kabinet Pembangunan VII, dengan nama Kementerian Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN. Menteri pertama yang bertanggung jawab atas pendayagunaan BUMN tersebut adalah Bapak Tanri Abeng. Pada masa ini sempat digagas tentang BUMN Incorporated, sebuah bangun organisasi BUMN berbentuk super holding. Pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2001, struktur organisasi Kementerian ini sempat dihapuskan dan dikembalikan lagi menjadi setingkat eselon I di lingkungan Departemen Keuangan. Dirjen Pembinaan BUMN waktu itu dijabat oleh Bapak I Nyoman Tjager. Namun, di tahun 2001, ketika terjadi suksesi pucuk kepemimpinan Republik Indonesia, organisasi pembina BUMN tersebut dikembalikan lagi fungsinya menjadi setingkat Kementerian sampai dengan periode Kabinet Indonesia Bersatu. Menteri yang menangani BUMN digabungkan dengan penanaman modal, sehingga disebut Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN yang dipercayakan kepada Bapak Laksamana Sukardi. Beliau kemudian digantikan oleh Bapak RozyMunir. Selanjutnya, ketika kembali terjadi pergantian Presiden RI, di bawah kabinet yang disebut Kabinet Gotong Royong, Bapak Laksamana Sukardi kembali menjadi Menteri BUMN. Kala itu, kembali dipisahkan antara pembinaan BUMN dengan penanaman modal. Bapak Laksamana Sukardi menjadi Menteri BUMN dari tahun​​ 2001 hingga 2004. Kemudian, ketika Bapak Susilo Bambang Yudhoyono terpilih jadi Presiden di tahun 2004, terjadi pergantian Menteri yang menanggani BUMN ini. Dalam masa Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I, Bapak Sugiharto dipercaya menjadi Menteri Negara BUMN​​ (2004-2006), yang kemudian digantikan Bapak Sofyan A. Djalil​​ (2006-2009)​​ dan Bapak Mustafa Abubakar​​ (2009-2011). Selanjutnya Bapak Dahlan Iskan menjadi Menteri Negara BUMN dalam Kabinet Indonesia Bersatu II​​ (2011-2014).​​ Pada era Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo menunjuk Ibu Rini M. Soemarno sebagai Menteri Badan Usaha Milik​​ Negara untuk Periode​​ 2014-2019.

 

1.3Visi dan Misi

Visi: Menjadi Pembina BUMN yang profesional untuk meningkatkan nilai BUMN

Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Kementerian BUMN menetapkan Misi sebagai berikut :

  • Mewujudkan organisasi modern sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

  • Meningkatkan daya saing BUMN di tingkat nasional, regional dan internasional.

  • Meningkatkan kontribusi BUMN kepada ekonomi nasional.

​​ (Sumber : Rencana Strategis 2014-2019)

 

1.4Tugas Pokok dan Fungsi​​ Kementerian BUMN

Tugas Pokok​​ 

Kementerian BUMN mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN, untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pembinaan badan usaha milik negara tersebut termasuk pembinaan entitas yang dikendalikan oleh BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai ketentuan.​​ 

Fungsi Kementerian BUMN

Dalam melaksanakan tugas​​ Kementerian BUMN menyelenggarakan fungsi:

  • perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha, serta peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis BUMN;

  • koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha, serta peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis BUMN;

  • koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian BUMN;

  • pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian BUMN; dan

  • pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian BUMN.

(Sumber :​​ www.bumn.go.id)

Jumlah BUMN saat ini 118 BUMN yang tersebar hampr di semua sektor usaha, yaitu:

  • Sektor perkebunan, kehutanan, perikanan dan pertanian, PT Petani

  • Sektor industri pengolahan, contoh PT Dirgantara Indonesia

  • Sektor informasi dan komunikasi, PT Telkom Tbk

  • Sektor keuangan dan asuransi, contoh PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja

  • Sektor perdagangan besar dan eceran, contoh Perum BULOG

  • Sektor jasa profesional, ilmiah dan teknis, contoh PT Surveyor Indonesia

  • Sektor transportasi dan pergudangan, contoh PT Angkasa Pura I dan I

  • Sektor hotel dan restoran, contoh PT Hotel Indonesia Natour

  • Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, contoh Perum JasaTirta I dan II

  • Sektor pertambangan contoh PT PERTAMINA

  • Sektor pengadaan gas, uap dan udara dingin, contoh PT PLN

  • Sektor konstruksi, contoh PT Adhi Karya Tbk

  • Sektor real estate, contoh PT Indonesia Tourism Development Corporation

(Sumber : Rencana Strategis 2014-2019)

 

2.Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

 

Informasi – Data

  • Aset BUMN Semester 1/2017 Rp6,694 T

  • Ekuitas BUMN​​ Semester​​ 1/2017 Rp2,297 T

  • Pendapatan BUMN​​ Semester​​ 1/2017 Rp936 T

 

Kontribusi BUMN terhadap APBN

(Sumber : Resume Kinerja BUMN Semester 1 2017)

2.1Sekilas tentang BUMN

BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang penting di dalam perekonomian nasional, yang bersama-sama dengan pelaku ekonomi lain yaitu swasta (besar-kecil, domestik-asing) dan koperasi, merupakan pengejawantahan dari bentuk bangun demokrasi ekonomi yang akan terus kita kembangkan secara bertahap dan berkelanjutan.​​ (indonesia.go.id)

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya.

Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah :

  • memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;

  • mengejar keuntungan;

  • menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;

  • menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;

  • turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

(Sumber :​​ UU No 19 Tahun 2003)

 

2.2Fungsi dan Peranan BUMN adalah sebagai berikut :

  • Sebagai penyedia barang ekonomis dan jasa yang tidak disedikan oleh swasta

  • Merupakan alat pemerintah dalam menata kebijakan perekonomian

  • Sebagai pengelola dari cabang-cabang produksi sumber daya alam untuk masyarakat banyak

  • Sebagai penyedia layanan dalam kebutuhan masyarakat

  • Sebagai penghasil barang dan jasa demi pemenuhan orang banyak

  • Sebagai pelopor terhadap sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh pihak swasta,

  • Pembuka lapangan kerja

  • Penghasil devisa negara

  • Pembantu dalam pengembangan usaha kecil koperasi,

  • Pendorong dalam aktivitas masyarakat terhadap diberbagai lapangan usaha.

 

2.3Manfaat Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

BUMN dalam fungsi dan peranannya memiliki berbagai macam manfaat-manfaat yang diberikan kepada negara dan rakyat indonesia. Manfaat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah sebagai berikut…

  • Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhan hidup berupa barang dan jasa

  • Membuka dan memperluas lapangan pekerjaan bagi penduduk angkatan kerja

  • Mencegah monopoli pihak swasta dipasar dalam pemenuhan barang dan jasa

  • Meningkatkan kuantitas dan kualitas dalam komiditi ekspor berupa penambah devisa baik migas maupun non migas.

  • Mengisi kas negara yang bertujuan memajukan dan mengembangkan perekonomian negara.

​​ (Sumber : www.indonesia.go,id)

 

2.4Bentuk-Bentuk BUMN

BUMN memiliki berbagai macam atau jenis bentuk-bentuk yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Badan Usaha Milik Negara terdiri dari dua bentuk, yaitu badan usaha perseroan (persero) dan badan usaha umum (perum). Penjelasan kedua bentuk BUMN adalah sebagai berikut.

  • Badan Usaha Perseroan (Persero)

Badan usaha perseroan (persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Maksud dan Tujuan  Badan Usaha Perseroan (Persero)

  • Menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya sang kuat

  • Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai badan usaha.

Contoh – Contoh Badan Usaha Perseroan (Persero)

  • PT Pertamina,

  • PT Kimia Farma Tbk

  • PT Kereta Api Indonesia

  • PT Bank BNI Tbk

  • PT Jamsostek

  • PT Garuda Indonesia

  • PT Perubahan Pembangunan

  • PT Telekomunikasi Indonesia

  • PT Tambang Timah

Ciri-Ciri Badan Usaha Perseroan (Persero)

  • Dalam pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada presiden

  • Pelaksanaan pendirian yang dilakukan oleh menteri berdasarkan Perundang – undangan

  • Modal berbentuk saham

  • Status perseroan terbatas diatur berdasarkan perundang-undangan

  • Sebagian atau keseluruhan modal merupakan milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan

  • Tidak mendapatkan fasilitas dari negara

  • Pegawai persero berstatus pegawai negeri

  • Pemimpin berupa direksi

  • Organ persero yaitu RUPS, direksi dan komisaris

  • Hubungan-hubungan usaha diatur dalam hukum perdata

  • Tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan

 

  • Badan Usaha Umum (Perum) 

Badan usaha umum (perum) adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Badan usaha umum memiliki maksud dan tujuan yang didukung menurut persetujuan menteri adalah melakukan penyertaan modal dalam usaha yang lain.

Maksud dan Tujuan Badan Usaha Umum (Perum)

Menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyedia barang dan jasa berkualitas dengan harga yang dapat dijangkau masyarakat menurut prinsip pengelolaan badan usaha yang sehat.

Contoh-Contoh Badan Usaha Umum (Perum)

  • Perum Damri

  • Perum Bulog

  • Perum Pegadaian

  • Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri)

  • Perum Balai Pustaka

  • Perum Jasatirta

  • Perum Antara

  • Perum Peruri

  • Perum Perumnas

Ciri-Ciri Badan Usaha Umum (Perum)

  • Melayani kepentingan masyarakat yang umum

  • Pemimpin berupa direksi atau direktur

  • Pekerja merupakan pegawai perusahaan dari pihak swasta

  • Dapat menghimpun dana dari pihak

  • Pengelolaan dari modal pemerintah yang terpisah dari kekayaan negara

  • Menambah keuntungan kas negara

  • Modal berupa saham atau obligasi bagi perusahaan​​ go public

 

 

 

Holding Company

Latar Belakang

BUMN dituntut untuk berubah agar perusahaan memiliki daya saing dan daya cipta yang tinggi.​​ Ada tiga acuan yang sering digunakan dalam mengubah kegiatan perusahaan yakni:

  • restrukturisasi,

  • profitisasi dan

  • privatisasi.

Kunci keberhasilan restrukturisasi BUMN terletak pada pilihan metode restrukturisasi. Merujuk pada praktik di negara lain, ada beberapa pilihan metode restrukturisasi, salah satunya adalah pembentukan​​ “holding company”.

Terkait dengan hal tersebut di atas, tugas Kementerian Negara BUMN adalah untuk menjadikan perusahaan BUMN sebagai pelaku utama yang kompetitif, artinya BUMN harus mempunyai ciri-ciri sehat dan berdaya saing. Hal yang sangat penting adalah BUMN sudah seharusnya tidak boleh lagi membebani negara dan hal ini dapat tercapai manakala BUMN telah dapat menciptakan nilai tambah yang signifikan (dalam bentuk deviden) bagi negara khususnya​​ dan perekonomian pada umumnya.

Visi Kementerian BUMN adalah menyelesaikan pembentukan perusahaan holding induk (super holding company) BUMN yang menjadi payung pengelola perusahaan-perusahaan BUMN agar dapat menggerakkan proses penciptaan nilai tambah bagi sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Perusahaan holding induk BUMN tersebut sebagai sebuah super holding akan membawahi perusahaan-perusahaan atau perusahaan holding dalam struktur korporasi modern. Perusahaan holding induk akan dipimpin oleh seorang Chief Executive Officer (CEO) yang melaporkan kinerja perusahaan kepada Presiden

Ide awal dari pemilihan holding company adalah optimalisasi manajemen. Ide ini sudah dimulai pada tahun 1998, diajukan oleh Menteri Negara BUMN​​ pada saat itu, Tanri Abeng.

 

Berita : Kementerian BUMN targetkan 15 holding terbentuk 2019

Kementerian BUMN menargetkan pada tahun 2019 akan terbentuk sebanyak 15 holding BUMN yang merupakan representasi dari 15 sektor bisnis yang dikelola oleh perusahaan milik negara.

Berbagai pendapat terkait holding BUMN

  • Deputi Kementerian BUMN Bidang Restrukturisasi dan Pengembanga Usaha,​​ Aloysius -​​ fokus Kementerian BUMN dalam merestrukturisasi atau konsolidasi​​ tidak caplok-mencaplok tapi harus disiapkan legal formal sehingga menciptakan nilai (value creation) baru​​ baru bagi perusahaan.

  • Sekretaris Kementerian BUMN Imam A Putro -​​ pembentukan holding sektoral merupakan amanat UUD 1945, dimana BUMN menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional memiliki peran signifikan di berbagai sektor dalam rangka stabilisasi ekonomi.​​ Menurutnya,​​ saat ini tercatat 15 sektor usaha yang dikelola BUMN, yaitu ketahanan energi, logistik, pariwisata dan kebudayaan, ketahanan pangan, perkebunan, layanan kesehatan, kemaritiman, konstruksi dan infrastruktur, pertambangan, manufaktur, industri strategis, telekomunikasi, jasa keuangan, dan ekonomi kerakyatan.​​ “Konsolidasi BUMN melalui pembentukan holding diharapkan dapat menciptakan efisiensi, memberi nilai tambah yang maksimal, karena terjadi aliansi strategis yang mampu menciptakan leverage,” ujarnya.​​ Menurut Imam, holding BUMN dapat membangun, mengendalikan dan mengkoordinasikan aktivitas BUMN dalam sebuah lingkungan multi bisnis.

  • Pakar ekonomi dan bisnis dari Jakarta Consulting Group A.B Susanto -​​ setidaknya tiga pilihan pola pembentukan holding BUMN, yaitu operating holding, strategic holding dan invesment holding.​​ “Ketiganya memiliki kelebihan masing-masing. Konsep strategic holding bisa menjadi pilihan utama, namun tetap disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan bisnis perusahaan,” ujar Susanto.​​ Ia menambahkan, keputusan pemerintah melalui Kementerian BUMN untuk merealisasikan pembentukan holding pantut didukung karena langkah ini menjadi cara terbaik untuk membenahi perusahaan “plat merah”.​​ Susanto menuturkan dalam pembentukan holding perlu kehati-hatian karena jika salah menerapkan akan merugikan perusahaan itu sendiri.​​ “Konsep holding harus benar terutama pascaholding, kemudian dilanjutkan dengan pendampingan, tenada dan dana. Setelah itu harus ada sinkronisasi dalam lingkup besar antara Kementerian BUMN, Pemerintah dan legislatif. Semuanya harus nyambung satu sama lain,” tegasnya.

  • Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Nataprawira -​​ pembentukan holding tidak boleh menghilangkan aset negara di BUMN, harus dilakukan dengan tinjauan menyeluruh dari aspek komersial, bisnis, ketenagakerjaan, budaya perusahaan, manajemen dan hukum.​​ “Yang juga penting adalah pembentukan holding BUMN perlu dibahas dan meminta persetujuan DPR, sesuai dengan amanat Undang-Undang bahwa pengawasan BUMN dilakukan oleh DPR,” ujar Azman.

Sumber: antaranews.com