Akuntansi untuk Pesantren

Akuntansi untuk Pesantren

  1. Pada 8 November 2017, Bank Indonesia (BI) resmi bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), meluncurkan Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP) di arena  Indonesia Shari’a Economic Festival (ISEF) 2017, di Grand City Convention Center, Surabaya.
  2. Pedoman ini dibuat sebagai bentuk keberpihakan IAI dan BI akan pemberdayaan ekonomi Pondok Pesantren agar mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia.
  3. Bank Indonesia memandang bahwa pesantren yang jumlahnya ribuan di Indonesia bisa menjadi lokomotif pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.
  4. Fakta yang ada memang saat ini banyak pesantren yang mulai bergerak dalam pengembangan sektor ekonomi pesantren dengan dimulai pendirian BMT atau koperasi syariah lalu berkembang dengan pengembangan bisnis pesantren.
  5. Di Jawa Timur, Ponpes Sidogiri merupakan salah satu pondok pesantren yang menjadi pionir dalam pengembangan bisnisnya, saat ini tidak hanya pada sektor lembaga keuangan tetapi mereka juga memiliki unit bisnis sebagai pengembangan ekonomi di pesantren.
  6. SAK yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Pedoman Akuntansi Pesantren adalah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), PSAK Syariah dan ISAK Syariah
  7. Pertimbangan dalam memilih acuan ini dilandasi bahwa aset yang dikelola Pondok Pesantren relatif besar nilainya. Dimana sebagian besar aset Pondok Pesantren adalah Waqaf permanen berupa tanah.
  8. PAP mengatur bahwa laporan keuangan lengkap yang harus disusun oleh Pondok Pesantren adalah: (1) Lap. Posisi Keuangan (2) Lap. Aktivitas (3) Lap. Arus Kas (4) Catatan atas Laporan Keuangan.
  9. PAP ini diterapkan hanya untuk pondok pesantren yang telah berbadan hukum yayasan, dimana telah terdapat pemisahan kekayaan antara pondok pesantren dengan Pemilik Yayasan.
  10. PAP tidak diterapkan pada badan usaha yang berbadan hukum yang dimiliki oleh Pondok Pesantren seperti Perseroan terbatas.
  11. PAP juga akan terus disesuaikan apabila terdapat PSAK atau ISAK baru yang relevan dengan aktivitas pondok pesantren.
  12. Akuntansi pesantren juga tidak menjadi standar tersendiri, karena transaksi yang ada di pesantren sudah diatur oleh standar akuntansi yang berlaku saat ini.
  13. Beberapa pondok pesantren memiliki unit usaha yang dikelola secara mandiri yang masih merupakan bagian dari badan hukum yayasan pondok pesantren. Unit usaha strategis tersebut termasuk dalam entitas pelaporan pondok pesantren.
  14. Unit usaha dari pondok pesantren juga dapat berdiri sendiri sebagai badan hukum yang terpisah, seperti dalam bentuk koperasi, perseroan terbatas, dan bentuk badan hukum lainnya. Unit usaha tersebut tidak termasuk dalam cakupan entitas pelaporan pondok pesantren.
  15. Nah Sob, Salah satu yang dibahas dalam PAP adalah tentang Akuntansi Aset neto bagi pesantren.
  16. Aset neto adalah hak residual atas aset yayasan pondok pesantren setelah dikurangi semua liabilitas. Dalam PAP, Aset neto dikelompokkan menjadi 2, yaitu Aset Neto Tidak terikat dan Aset Neto Terikat.
  17. Aset Neto Tidak Terikat adalah aset neto berupa sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh pemberi dana atau hasil operasional yayasan pondok pesantren.
  18. Contoh: Kontribusi dari santri, Hibah dari pendiri dan pengurus yayasan pondok pesantren, bantuan dari pemerintah, korporasi, dan masyarakat yang tidak ada pembatasan penggunaannya, dan aset neto terikat yang berakhir pembatasannya.
  19. Pada akhir tahun buku, pendapatan tidak terikat dan beban tidak terikat ditutup (closing entries) ke aset neto tidak terikat.
  20. Ilustrasi Jurnal: *Pada saat akhir periode:*

Pendapatan tidak terikat (Dr)

Beban tidak terikat (Cr)

Aset neto tidak terikat (Cr)

  • Yang kedua yaitu Aset Neto Terikat, Aset Neto Terikat adalah aset neto berupa sumber daya yang penggunaannya dan/atau waktunya dibatasi untuk tujuan tertentu dan/atau jangka waktu tertentu oleh pemberi dana.
  • Aset Neto terikat terdiri atas 2 jenis,yaitu: Aset Neto Terikat Permanen, dan Aset Neto terikat Temporer
  • (1) Pembatasan Permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh pemberi dana, ketentuan syariah, dan peraturan perundang-undangan, agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen.
  •  (2) Pembatasan Temporer pembatasan penggunaan sumber daya oleh pemberi dana yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu.
  • Pada akhir tahun buku, pendapatan terikat dan beban terikat ditutup (closing entries) ke aset neto terikat. Dan Aset neto terikat direklasifikasi ke aset neto tidak terikat pada saat terpenuhinya program atau berakhirnya waktu pembatasan.
  • *Ilustrasi Jurnal reklasifikasi:*

Aset Neto Terikat yang Berakhir Pembatasannya (Dr)

Aset Neto tidak terikat (Cr)

  • Oiya Sob, PAP ini sifatnya tidak mengikat bagi pondok pesantren dalam menyusun laporan keuangan, artinya pondok pesantren dapat menyusun laporan keuangan yang lebih sesuai dengan karakter bisnisnya selama sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
  • Namun, pada umumnya pondok pesantren di Indonesia belum menyusun laporan keuangan atau belum memiliki tata kelola yang baik sehingga tantangan terbesar dalam implementasi PAP ini adalah kemauan dan kesadaran dari pondok pesantren untuk mengimplementasikan PAP.

Gambar: Youtube Agoessam, Pondok Pesantren Sidogiri

Pelaporan Keuangan Sektor Publik

Pelaporan Keuangan Sektor Publik

Tuntutan yang besar terhadap akuntabilitas publik berimplikasi pada manajemen publik untuk memberi informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan.

Sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen, yang menyebabkan kebutuhan informasi untuk perencanaan dan pengendalian manajemen lebih bervariasi. Tidak sebatas informasi finansial saja tetapi juga informasi non finansial Langenderfer (1973) dalam glynn j. J. (1973) menyatakan bahwa akuntansi secara normatif memiliki 3 (tiga) aspek, yaitu :

1.  Sifat informasi yang diberikan.

2.  Pihak yang menerima atau memakai informasi.

3.  Tujuan informasi diberikan.

Organisasi sektor publik dituntut untuk membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi :

1.  Laporan realisasi anggaran.

2.  Laporan arus kas.

3.  Neraca.

4. Catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan publik merupakan representasi posisi keuangan dar transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Laporan keuangan sektor publik menyediakan informasi mengenai sumber-sumber alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan atau financial informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dnan memennuhi kebutuhan kasnya, informasi yang berguna untuk mengavaluasi kemampuan entitas dalam pendanaan aktivitasnya, memenuhi kewajiban serta komitmennya, informasi mengenai kondisi financial suatu entitas dan perubahan didalmanya, dan juga informasi agregat yang berguna untuk mengevaluasi kinerja entitas dalam hal bidanng jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

Adapun Tujuan umum dari pelaporan keuangan sektor publik ini adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas dari suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemaikai (wide range users), untuk membuat dan  mengavaluasi keputusan mengenai alokasi sumber yang dipakai entitas dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan. 

Adapun tujuan khusus dari pelaporan keuangan sektor publik ini yakni menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan.

Jenis pelaporan keuangan keuangan publik, terdiri dari 2 jenis yakni :

  1. Pelaporan kinerja itu merupakan refleksi kewajiban untuk mempersentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan.
  2. Kalau pelaporan keuangan itu merupakan cerminan dari posisi keuangan serta transaksi-transaksi yang telah dilakukan suatu organisasi sektor publik dalam kurun waktu tertentu.

Beberapa alasan pembuatan laporan keuangan :

1.  Dari sisi internal : alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

2.  Dari sisi eksternal : mekanisme pertanggung jawaban dan sebagai dasar dalam

      pengambilan keputusan.

  • Tujuan informasi diberikan.

Ada bentuk/ragam laporan keuangan sektor publik yakni:

  • Laporan Arus Kas, adalah laporan yang menggambarkan perubahan posisi kas dalam satu periode akuntansi, pada laporan ini perubahannya akan dilihat dari kegiatan operasi, pendanaan dan investasi. Terdapat dua metode dalam menyajikan arus kas yaitu metode langsung dan metode tidak langsung, pada metode langsung pemisahannya dilakukan dua kali sebab pemisahannya masih mewajibkan untuk menentukan dan melaporkan jumlah yang sama untuk arus kas neto dan aktifitas operasi secara tidak langsung. 
  • Laporan Kinerja keuangan/ Surplus-defisit, pada laporan ini mirip dengan lap. Rugi-laba pada entitas bisnis. Laporan surplus –defisit menggambarkan kinerja keuangan pada org. sektor publik, ketika total pendapatan/ penerimaan lebih besar daripada total biaya/ belanja disebut surplus dan sebaliknya disebut defisit.
  • Laporan Perubahan ekuitas, laporan ini menyajikan informasi yang berkaitan dengan kejadian yang menyebabkan perubahan ekuitas selama satu periode tertentu. Laporan ini diawali dari ekuitas awal periode kemudian melaporkan kejadian-kejadian yang menyebabkan kenaikan atau penurunan ekuitas pemilik.
  • Laporan posisi keuangan/ neraca, adl. Laporan yang memberikan gambaran entitas sektor publik secara utuh pada suatu waktu tertentu, dimana didalamnya tergambar elemen-elemen yang menyusun entitas sektor publik tersebut sehingga laporan posisi keuangan/ neraca sering disebut dengan potret posisi keuangan suatu entitas sektor publik.

Sistem Pelaporan Keuangan Sektor Publik

Sistem Pelaporan Keuangan Publik terdapat 3 sistem yang pertama sistem Basis Kas atau Cash Base, merupakan sistem akuntansi dasrar kas hanya mengakui arus kas masuk dan arus kas keluar. Akaun keuangan akhiarnya akan dirangkum dalam buku kas. yang kedua Basis Akrual atau Accrual Base merupakan penerimaan dan biaya bertambah (diakui karena diperoleh atau dimasukkan bukan sebagai uang yang diterima atau dibayarkan) dalam jumlah yang sesuai satu sama lain, dapat dipertahankan atau dianggap benar dan berkaitan dengan rekening laba dan rugi selama periode yang bersangkutan. Yang ketiganya adalah Akuntansi Dana (Fund Accounting) yang merupakan Akun alternatif sistem akuntansi di sektor publik yg dikembangkan dari dasra kas dan pengendalian anggaran. Sistem akuntansi dana mengakui organisasi ketika komitmen sudah disepakati. Ini berarti transaksi belum diakui ketika kas dibayar atau diterima, atau ketika kas diterima atau dikeluarkan,namun lebih awal lagi, yaitu ketika pesanan dikirim atau diterima.

Selaras dengan PP 105 dan kepmendagri No. 29 Tahun 2002 dan dari penelitian bersama antara IAI kompartemen Akuntan Sektor publik serta berbasis pada IPSAS dihasilkan beberapa kesimpulan, diantaranya adalah 1) Laporan Keuangan yang dihasilkan adalah Laporan keuangan akrual. 2) Laporan Keuangan yang dihasilkan sebagai berikut: Neraca, Laporan Arus Kas,   Laporan Surplus dan defisit dan perhitungan anggaran.

Dalam pelaporan keuangan sektor publik gak mungkin dilaporkan jika tidak ada transaksi keuangan didalamnya kan guys. Nah dalam ilmu akuntansi pelaporan ini ada yang namanya siklus akuntansi atau tahapan-tahapan pencatatan akuntansi hinga sampai ketahap pelaporannya Siklus akuntansi merupakan sistematika pencatatan transaksi keuangan, peringkasannya dan pelaporan keuangan, dalam akuntansi sektor publik siklus akuntansi meliputi hal-hal yang terkait diantaranya adalah sebagai berikut:

  1. Transaksi, merupakan kegiatan yang mengubah posisi keuangan suatu entitas dan pencatatannya memerlukan data/ bukti/ dokumen pendukung dalam kegiatan operasi suatu entitas. Transaksi dilakukan oleh masing-masing pemegang  kas-bendahara yaitu: pemegang kas-bendahara rutin, pemegang kas-bendahara proyek, pemegang kas-bendahara gaji, pemegang kas-bendahara penerima.
  2. Bukti transaksi, bentuk-bentuk bukti transaksi adalah sebagai berikut: kas (STS, SPM, register SKO, register SPP, register SPM), Piutang (daftar jumlah penagihan, register penagihan piutang), Persediaan dan Aktiva Tetap (buku inventaris/ mutasi barang, daftar nilai aktiva tetap), Hutang (daftar hutang/ pinjaman, surat-surat perjanjian), dsb.
  3. Neraca Awal, berisi saldo-saldo rekening aktiva dan passiva yang berasal dari periode sebelumnya, bila belum terdapat saldo rekening aktiva dan pasiva periode sebelumnya maka neraca awal disusun berdasarkan penilaian aset dan pemeriksaan fisik terhadap rekening-rekening yang ada.
  4. Jurnal, merupakan suatu media/ metode yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas data keuangan dan data lainnya. Jurnal mengklasifikasikan data keuangan menurut penggolongan yang sesuai dengan informasi untuk pertama kalinya, dalam jurnal ini juga dilakukan peringkasan data.
  5. Buku besar, merupakan suatu buku yang berisi kumpulan rekening atau perkiraan yang telah dicacat dalam jurnal. Buku besar dibuat oleh masing-masing pemegang kas-bendahara
  6. Buku besar pembantu, digunakan untuk mencatat rekening dengan rincian tertentu yang ada pada buku besar, seperti misalnya: rekening piutang, persediaan, investasi jk panjang, aktiva tetap, hutang dan beberapa rekening obyek pendapatan dan obyek belanja/ biaya.   
  7. Buku besar pembantu kas, buku ini diselenggerakan karena pergeseran pencatatan dari kas basis (cash base) ke akrual basis (accrual base), buku ini berisi rincian pendapatan-pendapatan (mis.: pajak reklame, retribusi parkir, dsb) yang telah diterima kasnya sehingga nantinya akan mempemudah dalam perhitungan dan penyusunan anggaran karena akan dapat membedakan pendapatan yang telah diterima pembayarannya dan pendapatan yang masih menjadi piutang. 
  8. Daftar saldo, merupakan daftar rekening-rekening beserta saldo yang menyertainya pada suatu periode tertentu, format daftar saldo antara dinas/ instansi dengan format daftar saldo bagian keuangan pemkot/ pemkab adalah berbeda.
  9. Kertas kerja, merupakan kolom-kolom yang digunakan dalam proses akuntansi sektor publik secara manual, kertas kerja ini dibedakan antara laporan triwulan dan laporan tahunan (sesuai dengan PP 105/ tahun 2000)
  10. Jurnal penyesuaian, adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode anggaran atau pada saat laporan keuangan akan disusun agar menghasilkan keterkaitan yang tepat antara pendapatan/ penerimaan dan belanja/ biaya. Penyesuaian dibutuhkan manakala transaksi-transaksi mempengaruhi pendapatan dan belanja/ biaya lebih dari satu periode anggaran, penyesauaian ini mengakui pendapatan/ penerimaan dalam periode dimana dihimpun/ didapat dan mengakui belanja/ biaya dalam periode dimana barang/ jasa yang berkaitan digunakan.
  11. Laporan keuangan, adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai piak yang berkepentingan.
  12. Jurnal penutup, merupakan langka terakir yang dibutuhkan dalam siklus akuntansi yaitu setelah laporan keuangan selesai disusun dan dilakukan hany pada akhir periode anggaran, jurnal penutup ini untuk meng nol kan rekening-rekening pendapatan/ penerimaan dan rekening biaya/ belanja sehingga untuk periode anggaran berikutnya telah siap kembali menerima data

Teknik pelaporan Keuangan Sektor Publik

Terdapat 3 teknik yakni,

1.) pencatatan

2) pengikhtisaran

3) pelaporan.

image source: govtech.com

Kegiatan Chapter Sumatera Utara

Kegiatan Chapter Sumatera Utara

Komunitas @JagoAkuntansi Indonesia (KJAI) Chapter Sumatera Utara kembali menyelenggarakan kegiatan seminar dan sosialisasi. Kali ini, kegiatan tersebut diselenggarakan di SMK Multikarya Medan pada tanggal 16 Februari 2019.
Dengan mengangkat tema “Peran Komunitas Akuntansi terhadap Sinergitas Pelajar Akuntansi”, kegiatan ini turut mengundang alumni KJAI yaitu Malinda Sari Sembiring sebagai pembicara. Malinda Sari sendiri juga merupakan Founder dan CEO dari Sanger Learning. 
Kegiatan yang berlangsung dari pukul 9 sampai 11 pagi ini, selain diikuti oleh  anggota KJAI batch 4 hingga batch 7, juga diikuti oleh 70 siswa/siswi SMK Multikarya Medan

Intellectual Capital

Intellectual Capital

Selamat malam Sobat Gogo dimanapun kalian berada. Tak terasa kita sudah di penghujung tahun nih. Sebelum tahun berganti, seperti biasa kamis malam kamu akan di temani kultweet bermanfaat dari Prodi Akuntansi Keuangan. Are you ready..?

Jika sebelumnya kita membahas tentang Integrated Reporting (IR), malam ini Gogo akan membahas salah satu pilar dari IR, yaitu Intellectual Capital.

Pasti sobat gogo penasaran kan ingin tahu seperti apa Intellectual Capital itu? Nah, untuk menjawab rasa penasaran dari sobat gogo mengenai Intellectual Capital, yuk simak kultweet malam ini!

Menurut Stahle et al. (2011), Intellectual Capital (IC) adalah kajian penelitian baru yang mendapat perhatian cukup besar  dari para ahli di berbagai disiplin seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada pengetahuan (knowledge-based economy).

Bontis et al. (2000), menyatakan bahwa secara umum, para peneliti mengidentifikasi 3 konstruk utama dari IC, yaitu

  • Human Capital (HC)
  • Structural  Capital (SC)
  • Customer Capital (CC)

Menurut Bontis et al. (2000),

  • HC : merupakan kombinasi dari genetic inheritance, education, experience, and attitude tentang kehidupan dan bisnis yang merepresentasikan individual knowledge stock dari karyawan di suatu organisasi.
  • SC : meliputi seluruh non-human storehouses of knowledge dalam organisasi. Contohnya adalah database, organisational charts, process manual, strategies, routines dan segala hal yang membuat nilai perusahaan lebih besar daripada nilai materialnya.
  • CC : pengetahuan yang melekat dalam marketing channels dan customer relationship dimana suatu organisasi mengembangkannya melalui jalannya bisnis

Di Indonesia, Intellectual Capital mulai berkembang setelah munculnya PSAK No.19 (revisi 2000) tentang aktiva tidak berwujud. Di dalam PSAK No.19 dijelaskan bahwa aktiva tidak berwujud adalah aktiva non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administratif. Kendati tidak dinyatakan secara eksplisit namun dapat disimpulkan bahwa Intellectual Capital telah mendapat perhatian yang semakin dominan dan menjadi topik bahasan utama dalam pemikirian baru terkait dengan perkembangan tentang pemahaman akan capital itu sendiri, terutama bila dikaitkan dengan aktiva tidak berwujud.

Meskipun telah ditetapkan dalam PSAK No. 19, namun pada kenyataannya pengungkapan intellactual capital di Indonesia masih rendah. Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran terhadap pentingnya intellectual capital dalam menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif perusahaan dan shareholder value.

Ketika intellectual capital ditingkatkan pengenalan dan pemanfaatannya secara optimal, maka akan membantu meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap kelangsungan hidup perusahaan yang dapat mempengaruhi return saham perusahaan. Sehingga dengan meningkatnya return saham, investor akan menunjukkan apresiasi yang lebih dengan berinvestasi pada perusahaan tersebut. Dengan adanya pertambahan investasi tersebut, juga akan berdampak pada naiknya nilai perusahaan.

Sekian kultweet kali ini dari Keluarga Akkeu ya Sob. Sampai jumpa tahun depan di topik2 menarik Akkeu selanjutnya!

Keep Learning, Sharing, and Inspiring! 😀

Sumber                        :

  1. Ulum, Ihyaul, Imam Ghozali & Anis Chariri. 2008. “Intellectual capital dan kinerja keuangan perusahaan; sebuah analisis dengan pendekatan partial least squares. Call for paper Simposium Nasional Akuntansi XI. Ikatan Akuntan Indonesia. Pontianak.

http://riaupos.co/4854-opini-intellectual-capital-solusi-atasi-perlambatan-ekonomi-global.html#.XAOQ-OJoRdg

Image: td.org

Fraud Triangle & Fraud Diamond

Fraud-triangle-300x249

1. Jadi gini Sob, Konsep #fraud triangle pertama kali diperkenalkan oleh Cressey pada tahun 1953.

2. Konsep ini dikenal dengan fraud triangle theory yang muncul ketika Cressey melakukan serangkaian wawancara dg 113 orang…(cont) #fraud

3. …yg telah di hukum karena melakukan penggelapan uang perusahaan yg disebutnya “trust violators” atau “pelanggar kepercayaan”. #fraud

4. Kalo #fraud itu bentuk kecurangannya, tapi kalo fraud triangle ini teori yang mendasari seseorang melakukan fraud.

5. Jadi, menurut Cressey setiap #fraud yang terjadi pada perusahaan selalu didasari oleh 3 hal, yaitu…(cont)

7. Kita bahas satu persatu dulu nih sob, dimulai dari tekanan/motif (Incentive)…(cont) #fraud

8. …Tekanan/Motif ini yg mendorong orang melakukan kecurangan krn tuntutan gaya hidup, ketidakberdayaan dlm soal keuangan…(cont) #fraud

9. …perilaku gambling, mencoba-coba untuk mengalahkan sistem dan ketidakpuasan kerja. #fraud

10. Tekanan/motif ini sesungguhnya mempunyai dua bentuk yaitu nyata (direct) dan bentuk persepsi (indirect) #fraud

11. Bentuk nyata (direct) ini adalah kondisi kehidupan nyata yang dihadapi oleh pelaku..(cont) #fraud

12. …seperti kebiasaan sering berjudi, party/clubbing, atau persoalan keuangan. #fraud

13. Berikutnya adalah bentuk Persepsi (indirect) yang merupakan opini yang dibangun oleh pelaku…(cont) #fraud

14. …yang mendorong untuk melakukan kecurangan seperti executive need. #fraud

15. Dalam SAS No. 99, terdapat empat jenis kondisi yang umum terjadi pada tekanan/motif yang dapat mengakibatkan #fraud….(cont)

16. …keempat kondisi tersebut adalah financial stability, external pressure, personal financial need, dan financial targets. #fraud

17. Kita masuk bagian yang kedua nih Sob dalam Fraud Triangle yaitu Kesempatan (Opportunity)…(cont) #fraud

18. … kesempatan yaitu peluang yang menyebabkan pelaku secara leluasa dapat menjalankan aksinya yang disebabkan oleh…(cont) #fraud

19. …pengendalian internal yg lemah, ketidakdisplinan, kelemahan dlm mengakses informasi, tidak ada mekanisme audit & sikap apatis. #fraud

20. Hal yang paling menonjol di sini adalah pengendalian internal. #fraud

21. Pengendalian internal yang tidak baik akan memberi peluang orang untuk melakukan kecurangan. #fraud

22. Menurut SAS No. 99 menyebutkan bahwa peluang/kesempatan pada financial statement fraud dapat terjadi pada tiga kategori…(cont) #fraud

23. …kondisi tersebut adalah nature of industry, ineffective monitoring, dan organizational structure. #fraud

24. Sekarang kita di bagian terakhir nih Sob dalam #fraud triangle, yap Rasionalisasi (Rationalization)…(cont) #fraud

25. … Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya #fraud, di mana pelaku selalu mencari pembenaran atas perbuatannya.

26. Sikap atau Karakter yg dimiliki pelaku, akan menentukan rasionalisasi atas pembenaran kecurangan yg dilakukan, Contohnya…(cont) #fraud

27. …Bagi mereka yang umumnya tidak jujur, mungkin lebih mudah untuk merasionalisasi penipuan. #fraud

28. Nah Sob! Ketiga faktor td belumlah cukup menjadi perhatian suatu organisasi/psh dlm upaya mencegah/mendeteksi #fraud.

29. Oleh karena itu perlu mempertimbangkan faktor lain, yaitu Individual capability. #fraud

30. Yup, individual capability adalah sifat dan kemampuan pribadi seseorang yang mempunyai…(cont) #fraud

31. …peranan besar yg memungkinkan melakukan suatu tindak kecurangan. #fraud

32. Ya, jadi selain ada tiga elemen yang sudah dibahas ada satu elemen tambahan. Keempat elemen inilah disebut dengan #fraud diamond.

33. Di elemen yang keempat ini, ada beberapa komponen kemampuan (Capability) untuk menciptakan #fraud, yaitu…(cont)

34. …posisi/fungsi, kecerdasan, tingkat kepercayaan diri/ego, kemampuan pemaksaan (coercion skills)…(cont)

35. ..kebohongan yang efektif, dan kekebalan terhadap stres (Immunity to stress). #fraud

36. Dalam #fraud diamond, sifat-sifat dan kemampuan individu memainkan peran utama dalam terjadinya fraud.

37. Banyak kecurangan-kecurangan besar tidak akan terjadi tanpa orang-orang yang memiliki kemampaun individu/capability. #fraud

38. Walaupun peluang/opportunity membuka jalan untuk melakukan #fraud, dan insentif dan rasionalisasi dpt menarik orang ke arah itu…(cont)

39. …tapi seseorang harus memiliki kemampuan untuk melihat celah melakukan #fraud sebagai kesempatan…(cont)

40. …dan untuk mengambil keuntungan dari itu, tidak hanya sekali, tetapi terus menerus. #fraud

41. Dengan demikian, #fraud itu terjadi karena adanya kesempatan untuk melakukannya…(cont)

42. …tekanan dan rasionalisasi yang membuat orang mau melakukannya dan kemampuan individu yang mampu merealisasikannya #fraud.

43. Jadi gimana sob pembahasan kita malam ini? Udah pada paham kan. Semoga bermanfaat ya Sob. #fraud