Bukti Audit

Selamat Malam Sobat Gogo! Sudah siap belajar bareng Gogo tentang Audit di malam yang cerah ini? Yuk kita mulai…

Sobat gogo masih inget dengan jasa audit eksternal yang pernah kita bahas sebelumnya? Yuk kita bahas lagi materi terkait jasa audit eksternal yaitu bukti audit

Sobat gogo bisa melihat Standar Audit terkait bukti audit pada SA 500 yang bisa diakses di website iapi.or.id

Sahabat gogo tau kasus Satyam? Kasus Satyam ini sering disebut Enron India yang menjadi kasus penipuan terbesar di India. Banyak yang mengkritik PwC, KAP yang mengaudit Satyam, tidak dapat mendeteksi penipuan ini, terutama pada pos deposito tanpa bunga yang bernilai $ 1,04 Milyar. Auditor agar dapat mendeteksi kesalahan yang disengaja, yang dapat dikategorikan penipuan atau kecurangan, harus mencari bukti dengan prosedur audit tertentu. Nah, gimana sih cara auditor dapat mencari bukti agar dapat menyimpulkan opini, seperti opini bersih tanpa pengecualian?

Auditor dalam melakukan jasa audit memiliki risiko audit, yaitu risiko salah memberikan opini terhadap laporan keuangan. Risiko audit ini dipengaruhi oleh tiga risiko yaitu inherent risk, control risk dan detection risk. Agar risiko audit rendah dan dapat diterima oleh auditor, auditor harus menekan control risk dan detection risk, karena inherent risk tidak dapat diubah.

Auditor untuk menekan control risk dan detection risk serendah mungkin akan melakukan prosedur audit terhadap control risk dan detection risk dan menetapkan sifat, saat dan luasnya prosedur tersebut. Prosedur audit yang dilakukan diharapkan dapat memberikan bukti audit kepada auditor sebagai dasar pemberian opini.

Nah kita mulai bahas bukti yang seperti apa yang harus didapatkan oleh auditor agar menjadi dasar dalam memberikan opini. Menurut SA 500 par 4 auditor harus merancang prosedur audit agar mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat (sufficient and appropriate). Menentukan apakah bukti audit tepat atau tidak dapat dilihat dari relevansi dan keandalan dari informas yang dijadikan bukti audit. Sedangkan penentuan untuk kecukupan bukti audit dapat dilihat besaran informasi yang dijadikan bukti dapat mewakili kondisi kesuluruhan dari pelaksanaan prosedur audit.

Bukti yang tepat dan cukup dapat diraih dengan merancang sifat, saat dan luas prosedur audit. Prosedur audit yang dilaksanakan, baik untuk menekean control risk maupun detection risk, harus ditentukan sifat prosedur dan saat pelaksanaan prosedur untuk mendapatkan bukti yang tepat dan ditentukan luas prosedurnya agar mendapatkan bukti yang cukup.

Untuk mendapatkan bukti audit yang tepat dan cukup, SA 500 menjelaskan beberapa prosedur untuk mendapatkannya yaitu inspeksi, observasi, konfirmasi eksternal, penghitungan ulang, pelaksanaan kembali, prosedur analitis dan permintaan keterangan.

Inspeksi yaitu pemeriksaan atas catatan atau dokumen atau pemeriksaan fisik. Dokumen yang diinspeksi dapat diperoleh dari internal ataupun eksternal, dan dapat berbentuk kertas, elektronik ataupun media lain.

Observasi yaitu melihat langsung suatu proses atau prosedur yang dilakukan oleh orang lain. Contoh auditor mengobservasi perhitungan persediaan yang dilakukan oleh perusahaan melalui pegawainya.

Konfirmasi eksternal yaitu bukti audit yang diperoleh auditor sebagai respons tertulis dari pihak yang mengonfirmasi. Bentuk respon dari pihak ke tiga (pihak yang mengonfirmasi) dapat berbentuk kertas, elektronik ataupun media lain. Sobat gogo bisa cek ke SA 505 terkait konfirmasi eksternal.

Penghitungan ulang yaitu pengecekan akurasi penghitungan matematis dalam dokumen ataupun catatan. Penghitungan ulang dapat dilakukan secara manual atau elektronik

Pelaksanaan kembali yaitu pelaksanaan prosedur atau pengendalian secara independen oleh auditor yang semula merupakan bagian pengendalian internal entitas.

Prosedur analitis yaitu evaluasi atas informasi keuangan yang dilakukan dengan menelaah hubungan yang dapat diterima antara data keuangan dengan data non keuangan. Sobat gogo bisa cek ke SA 520 terkait prosedur analitis ini.

Permintaan keterangan yaitu pencarian informasi atas orang yang memiliki pengantahuan terkait informasi yang ingin dicari tersebut. Orang tersebut dapat dari dalam ataupun luar entitas.

Auditor juga dapat melakukan pengujian untuk dapat memperoleh bukti yang cukup. Dalam pengujian dapat memilih unsur-unsur yang diujij. Pemilihan unsur terdapat tiga cara yaitu memilih semua unsur, memilih unsur tertentu dan sampling.

Untuk memilih unsur tertentu dapat dipilih jika unsur tersebut unsur kunci bernilai tinggi, unsur yang memiliki nilai diatas jumlah tertentu ataupun unsur yang memberikan informasi tentang hal-hal terkait sifat transaksi atau sifak entitas.

Nah Sobat Gogo, demikian penjelasan Gogo mengenai bukti audit kali ini. Semoga bermanfaat bagi sobat-sobat sekalianya. Nantikan materi-materi auditing dari Gogo minggu depan.

Tetap semangat untuk belajar dan berbagi ya,Sob!

KJAI! Learning, Sharing, Inspiring!!!

Sumber:

Gray, Ian and Manson, Stuart. (2008) ‘The Audit Process Principles, Practice and Cases’, Chapter 11, 4th edition, Singapore: Thomson Learning

 

http://iapi.or.id/peraturan-standar/94-standar-audit tanggal akses 02 November 2017

CVP Analysis

Halo!! Selamat Malam Sobat Gogo! kembali lagi dengan kultweet dari prodi akuntansi manajemen nih… jangan lupa retweet dan like nya ya ^__^

Melanjutkan materi CVP Analysis nih Sob! Malam ini kita akan membahas jurnal International dari Krishnammal College for Women, Coimbatore, India.

Kalian bisa lihat langsung jurnal ini di link berikut ya Sob!

http://oaji.net/articles/2017/352-1490343704.pdf

Jurnal ini berjudul “An analysis of Cost Volume Profit of Nestle Limited”yaitu suatu penelitian analisis CVP yang menggunakan data sekunder dari perusahaan Nestle Ltd. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan nilai kontribusi dengan rasio P/V perusahaan dan untuk menganalisa Break Even Point serta Break Even Rasio perusahaan Nestle Ltd. Data sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan Nestle Ltd, periode 2012 – 2016 (5 Tahun).

Sebelum masuk ke jurnal nya, kita interpretasi kan dulu variabel yang akan jadi objektif pembahasan ini yuk Sob! Objektif penelitian ini adalah contribution, profit volume ratio, BEP dan Break even ratio. Contribution adalah selisih antara penjualan dengan variable cost atau marginal cost of sales dengan arti lain keuntungan dari harga jual atas variabel cost per unit. Profit volume ratio juga sering disebut contribution ratio atau marginal ratio mengungkapkan nilai kontribusi per produk sebagai presentase dari turnover dengan rumus kontribusi/sales x100%. Break even point analisis adalah suatu metode hubungan antara pendapatan penjualan, variable cost, dan fixed cost untuk menentukan level operasi dimana seluruh biaya sama dengan pendapatan penjualan dengan arti lain No Profit and No Loss point. Sedangkan Break even ratio adalah hubungan antara break even penjualan dengan aktual penjualan dari perusahaan dengan rumus break even sales/actual sales x 100%. Setelah kita mengetahui interpretasi dari objektif nya, yuk mulai bahas analisis data nya Sob! Dari data sekunder terdapat tabel sales, fixed dan variable cost periode 2012 – 2016 dari perusahaan Nestle Ltd sebagai berikut :

Year

Sales Fixed Cost Variable Cost
2012      83.023,01      4.366,00        48.371,71
2013      90.619,02      4.366,00        50.572,72
2014      98.062,71      4.366,00        56.653,73
2015      81.232,72      4.366,00        43.234,71
2016      74.908,00      4.366,00        44.530,42
  1. Maka nilai kontribusi dapat kita hitung sebagai berikut:

 

 

 

 

 

Tabel diatas menggambarkan bahwa kontribusi tertinggi adalah 41.409 pada tahun 2014 dan terendah 30.377,61 pada tahun 2016. Penjualan harus ditingkatkan agar nilai kontribusi dapat meningkat.

  1. Profit volume ratio dapat kita hitung dengan tabel sebagai berikut :

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas, penelitian mengungkapkan bahwa periode dengan profit volume tertinggi adalah 46.78% di tahun 2015 dan terendah 40.55% di tahun 2016. P/V ratio ini harus ditingkatkan untuk nilai perusahaan lebih baik kedepannya.

  1. Break even point dapat kita hitung dengan tabel sebagai berikut :

 

 

 

 

 

 

Sangat jelas bahwa terjadi break even point lebih tinggi pada tahun 2016 bila dibandingkan 2015. Peningkatan di penjualan dan kontribusi adalah esensi untuk kestabilitasan break even point.

  1. Rasio Break even dapat kita hitung dengan tabel sebagai berikut :

 

 

 

 

 

Pada tabel diatas rasio break even di tahun 2016 (14,37%) lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2014 (10,54%). Dengan nilai rasio tersebut, ini sangat krusial untuk memperbaiki break even point guna menambah rasio break even dalam bisnis yang tak terelakkan.

Temuan dan Anjuran dalam penelitian ini yakni Sales di periode 2012 – 2016 sangat fluktuasi. Oleh karena itu, sales harus ditingkatkan untuk meningkatkan nilai kontribusi.

P/V Rasio tertinggi adalah tahun 2015 (46,78%) dan terendah di tahun 2016 (40,55%). Keduanya merupakan factor kunci yang digunakan dalam rasio P/V yakni kontribusi dan penjualan menunjukkan tren fluktuasi dimana alasan atas ketidakstabilan dalam rasio P/V. Langkah-langkah yang harus diambil adalah meningkatkan penjualan untuk kestabilitasan rasio P/V. Break even point tertinggi adalah pada tahun 2016 dan terendah pada tahun 2015. Peningkatan pada penjualan dan kontribusi adalah esensi dari kestabilitasan break even point. Rasio break even tertinggi adalah tahun 2016 (14,37%) dan terendah adalah di tahun 2014 (10,54%). Dengan nilai rasio tersebut, ini sangat krusial untuk memperbaiki break even point guna menambah rasio break even dalam bisnis yang tak terelakkan.

Kesimpulan dari jurnal ini adalah keseluruhan cost volume profit dari perusahaan Nestle Ltd dilakukan secara tinggi. Sedangkan keseluruhan penjualan dilakukan sangat baik dan dapat dipertahankan. CVP Analysis menguji perilaku dari perubahan output level, harga jual, variable cost per unit dan fixed cost dari suatu barang atau jasa.

Gimana sob, sobat gogo semakin paham kan bagaimana implementasi CVP Analysis itu sendiri :D. Dimana #CVPAnalysis ini dapat membantu perusahaan untuk mengetahui berapa cost volume yang dikeluarkan dengan profit yang didapat, apakah terdapat break even point atau bahkan profit J.

Ok sob, sekian dulu materi dari prodi akmen hari ini. Sampai bertemu minggu depan di Kultweet selanjutnya. Keep learning, Sharing, Inspiring !

Perusahaan Modal Ventura Syariah

Assalamualaikum wr.wb .

Hallo Sobat Gogo, ketemu lagi nih dengan jumat berkah kali ini dengan prodi aksyar. Pembahasan kali ini, kita akan bahas “Perusahaan Modal Ventura Syariah”. Nah sobat yuk kita mulai aja.

Menurut POJK No 35/POJK. 05/2015, Perusahaan Modal Ventura Syariah merupakan badan usaha yang memiliki kegiatan usaha modal ventura syariah pengelolaan dana ventura, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK yang seluruhnya dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Dalam pasal 5 POJK Nomor 35/POJK.05/2015, ditegaskan bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha permodalan modal ventura syariah wajib memenuhi prinsip keadilan (‘adl), keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (mashlahah), dan universalisme (alamiyah) serta tidak megandung gharar, masyir, riba, zhulm, risywah, dan objek haram.

Perusahaan Modal Ventura Syariah (PMVS) harus didirikan dalam bentuk badan usaha Perseroan Terbatas, koperasi, atau perseroan komanditer. PMV yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib membentuk Unit Usaha Syariah ( UUS ) yang mempunyai pembukuan terpisah dari PMV. UUS wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari OJK. Kemudian Direksi PMV harus mengajukan permohonan pembentukan UUS kepada OJK dengan dokumen yang disyaratkan dalam POJK No. 34/POJK.05/2015. Kegiatan usaha PMVS meliputi investasi, yang terdiri dari penyertaan saham, pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi, pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal ( start up) dan / atau pengembangan usaha dan pembiayaan berdasarkan prinsi bagi hasil. selanjutnya yaitu pelayanan jasa dan kegiatan usaha lain berdasarkan persetujuan OJK.

PMVS wajib mencantumkan kegiatan usaha dalam anggaran dasarnya kegiatan usaha PMVS ditujukan untuk calon pasangan usaha dan / atau debitur yang memiliki usaha produktif dan memiliki ide ide untuk pengembangan usaha produktif.

PMVS wajib memiliki nilai investasi, penyertaan, dan nilai piutang yang berasal dari kegiatan usaha terhadap total asset PMVS yang selanjutnya disebut Investment and Financing to Assets Ratio (IFAR) paling rendah sebesar 40 %. Nilai investasi dan kegiatan usaha lain kepada satu pasangan usaha dibatasi paling tinggi sebesar 25% dari ekuitas PMVS. Besarnya total ekuitas dengan laporan keuangan bulanan posisi terakhir PMV atau PMVS sebelum dilakukannya kegiatan usaha.

Jenis pembiayaan yang diberikan perusahaan modal ventura dapat dilakukan dengan 3 (tiga)  cara yang bersesuaian dengan prinsip-prinsip syariah yaitu penyertaan modal langsung ( Equity financing ), penyertaan modal tidak langsung (Semi Equity Financing), dan pembiayaan bagi hasil. Oke, sobat gogo utk hari ini sekian dulu yah kultweet Aksyarnya. Smg bermanfaat dan smakin bertambah nih ilmu kita ttg akuntansi syariah .

Wassalammualaikum wr. wb

Ujian Sertifikasi Akuntansi Syariah

Assalamualaikum wr wb. Jumpa lagi dengan prodi akuntansi syariah. Kali ini kami akan mengisi malam Sabtunya sobat gogo dengan materi yang menarik dalam lingkup syariah. Materi malam ini yaitu tentang Ujian Sertifikasi Akuntansi Syariah ?

Tahukah sobat gogo Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai organisasi profesi akuntan yang salah satu wewenangnya adalah menetapkan Standar Akuntansi Syariah berusaha untuk memenuhi kebutuhan ini dengan mengembangkan Sertifikasi di bidang Akuntansi Keuangan Syariah.

SAS adalah suatu sertifikat untuk memberikan standar akuntansi syariah bagi akuntan yang bekerja pada bidang tersebut. Sama seperti CPSAK, SAS bersifat lokal dan dikeluarkan oleh IAI. Peserta yang telah mengikuti dan lulus ujian SAS harus memenuhi Pendidikan Profesional Berkelanjutan yang diadakan oleh IAI sesuai dengan PPL IAI. Minimal angka kredit yang wajib dipenuhi setiap tahunnya adalah (16) SKP.

Ujian Sertifikasi Akuntansi Syariah (SAS) dilaksanakan pertama kali pada tahun 2008 merupakan ujian pertama dan satu-satunya diselenggarakan di Indonesia.  Dalam tahun-tahun berikutnya direncanakan akan dilakukan ujian dalam 2 (dua) periode per tahun.

Dengan adanya USAS, Indonesia telah mempunyai suatu ujian sebagai suatu sistem pembelajaran yang baku bagi mereka yang akan berpraktik di bidang Akuntansi Syariah.

Ujian Sertifikasi Akuntansi Syariah merupakan suatu strategi pengembangan keilmuan dan keahlian Akuntansi Syariah dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Selain itu, tujuan Ujian Sertifikasi Akuntansi Syariah (USAS) diselenggarakan dalam rangka mengukur kemampuan/kompetensi peserta terhadap pemahaman ilmu akuntansi syariah, menjadi alat ukur standar kualitas bagi mereka yang ingin memahami akuntansi syariah, menjadi alat ukur standar kualitas bagi lembaga/institusi yang ingin mendapatkan SDM yang memahami bidang akuntansi syariah, dan dapat dijadikan sebagai persyaratan untuk memasuki bidang profesi tertentu yang bergerak di bidang akuntansi syariah.

Syarat ujiannya yaitu hanya dapat diikuti oleh mereka yang memiliki gelar Strata 1 (Sarjana) untuk jurusan apapun tanpa terkecuali, yang dibuktikan dengan Ijazah.

Nah mulai tertarik ga sobat gogo untuk ikut ujian sertifikasi akuntansi syariah?

Selanjutnya, peserta USAS dinyatakan lulus apabila telah mendapatkan nilai minimal C untuk masing-masing level ujian dan USAS mengacu pada passing grade yang telah disepakati oleh Dewan Penguji USAS.

Peserta akan mendapatkan gelar “SAS” (Sertifikasi Akuntansi Syariah) apabila telah lulus 3 (tiga) level ujian (Elementary, Intermadiate dan Advanced).

Materi Untuk Level Elementary:

  1. Pengantar Ekonomi & Keuangan Syariah,
  2. Sejarah Perkembangan Entitas Syariah,
  3. Sejarah Standar Akuntansi Syariah,
  4. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah,
  5. Penyajian Laporan Keuangan,
  6. Regulasi Entitas Syariah,
  7. Fatwa Tentang Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Materi Untuk Level Intermediate:

  1. Akuntansi Murabahah,
  2. Akuntansi Salam,
  3. Akuntansi Istishna’
  4. Akuntansi Mudharabah,
  5. Akuntansi Musyarakah,
  6. Akuntansi Ijarah & Asuransi
  7. Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sadaqah
  8. Akuntansi Sukuk

Materi Untuk Level Advanced:

  1. Entitas Syariah dan Tata Kelola Entitas Syariah,
  2. Analisa Laporan Keuangan Syariah,
  3. Isu-isu Terkini Transaksi Syariah yang terkait dengan Standard Internasional (Basel, IFRS, IFSB),
  4. Strategi Managment & Risk Management.

Siapa Yang Perlu Ikut Serta ? Pemerintahan, Akademisi dan Umum, dan praktisi yang bekerja dalam Entitas dan Lembaga-lembaga Syariah seperti (Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, dan Lembaga keuangan dibidang Syariah).

So, sobat gogo tertarik ga ikut ujian sertifikasi akuntansi syariah? Yuk ikut Ujian Sertifikasi Akuntansi Syariah.

Terkhusus untuk menjadi seorang Akuntan Profesional dengan basis Syariah perlu melewati ujian Sertifikasi Akuntansi Syariah (SAS).

Sekian kultweet dari prodi aksyar semoga ilmu yang didapat bisa bermanfaat dan menambah informasi sobat gogo tentang ruang lingkup akuntansi syariah. Jangan lupa pantengi terus kultweet kita setiap hari jumat yah.

Terakhir sebelum tidur jangan lupa baca doa ya sobat gogo. Selamat malam dan selamat beristirahat. Wassalammualaikum wr. wb

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN PUSAT (SAPP)

Hallo!! Selamat Malam Sobat Gogo! kembali lagi dengan kultweet dari prodi Akuntansi Pemerintahan nih…

Selamat menikmati sajian sabtu malam ini dengan kultweet bermanfaat dari prodi akuntansi pemerintahan ya, mari kita mulai :

A. Kerangka Umum SAPP

SAPP terbagi menjadi 2 subsistem, yaitu :

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP)  terdiri dari:

a. Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara

Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP).SA-BUN terdiri dari beberapa subsistem, yaitu:

  1. SAKUN, SAU, SA-UP&H, SA-IP, SA-PP, SA-TD, SA-BAPP, SA-ATK, SA-BL

b. Sistem Akuntansi Instansi (SAI)Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga. Kementerian Negara/Lembaga melakukan pemrosesan data untuk menghasilkan Laporan Keuangan

B. Jenis Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) disampaikan kepada DPR sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. Sebelum disampaikan kepada DPR, LKPP tersebut diaudit terlebih dahulu oleh pihak BPK.

Komponen laporan keuangan pemerintah berbasis akrual terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode tertentu.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasi.

c. Neraca

Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

d. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

e. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas (LAK) adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Tujuan LAK untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. LAK wajib disusun dan disajikan hanya oleh unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Dan semuanya yang dilakukan hanyalah ilusi belaka,dan kita semua di tipu-tipu.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

g. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan dan oleh karenanya setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan. CaLK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

C. SISTEM AKUNTANSI PUSAT

Sistem Akuntansi Pusat, yang selanjutnya disingkat SiAP, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan, dan operasi keuangan pada Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

SiAP dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perbendaharan (DJPBN) terdiri dari:

  • Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) yang menghasilkan Laporan Arus Kas (LAK) dan Neraca KUN;
  • Sistem Akuntansi Umum (SAU) yang menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU.

Pelaksanaan SiAP melibatkan unit pemroses data sebagai berikut:

  1. KPPN;
  2. Kanwil DJPBN;
  3. Direktorat Pengelolaan Kas Negara
  4. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (DAPK)

D. SISTEM AKUNTANSI INSTANSI

SAI adalah serangkaian prosedur manual terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementrian negara/lembaga.

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga yang memproses transaksi keuangan baik arus uang maupun barang. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

Untuk melaksanakan SAI, kementerian negara/lembaga membentuk unit akuntansi instansi sesuai dengan hirarki organisasi. Unit Akuntansi Instansi (UAI) terdiri dari Unit Akuntansi Keuangan (UAK) dan Unit Akuntansi Barang (UAB).

SAI terdiri atas dua subsistem, yaitu:

  1. SAK; subsistem dari SAI yang menghasilkan informasi mengenai LRA, neraca, dan catatan atas laporan keuangan milik kementrian / instansi
  2. SABMN; subsistem dari SAI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk menyusun neraca dan laporan Barang Milik Negara serta laporan manajerial lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

E. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PERBANTUAN

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah menggunakan asas:

  1. Desentralisasi; penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Dekosentrasi; pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertical di wilayah tertentu.
  3. Tugas pembantuan; penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemkab/pemkot kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dana yang terkait dengan desentralisasi merupakan dana yang bersumber dari APBN dan dalam pelaksanaannya ditransfer lansung ke Kas Umum Daerah. Dana ini berupa dana pertimbangan (dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil). Terhadap dana ini, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan di masing-masing daerah.

Namun untuk dana dekonsentrasi dan dana tugas perbantuan, satuan kerja yang menerima melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut K/L teknis yang terkait. Pertanggungjawaban dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ini akan digabung dengan laporan keuangan dan laporan barang milik Negara (yang telah dijelaskan SAI) sehingga menjadi laporan keuangan Kementerian/Lembaga dan laporan barang milik Negara kementerian

 

Sumber : https://www.scribd.com/doc/35230222/Sistem-Akuntansi-Pemerintah-Pusat

 

ASAS-ASAS TRANSAKSI SYARIAH

Assalamualaikum wr wb.Gimana kabarnya Sobat Gogo di Jumat berkah hari ini?Jangan lupa baca surah Al Kahfi ya. Dan satu lagi jangan lupa pantengi kultweet dari prodi akuntansi syariah.

Seperti biasa Jumat malam kita isi dgn materi yg menarik dan bikin hati adem. Yap Aksyar! Jumat kali ini kita bakal bahas Asas-asas Transaksi Syariah.

Sobat gogo sudah tahu belum apa aja asas – asas transaksi syariah (AATS)? Yok mengenal asas – asas transaksi syariah. Nah, asas – asas transaksi syariah merupakan komponen penting yg disusun dalam Kerangka Dasar Penyusunan & Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS).

Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI telah menyusun asas-asas transaksi syariah yang terdiri dari 5 asas (prinsip) transaksi syariah yaitu:

  1. Prinsip persaudaraan (ukhuwah)
  2. Prinsip keadilan (’adalah)
  3. Prinsip kemaslahatan (mashlahah)
  4. Prinsip keseimbangan (tawazun)
  5. Prinsip universalisme (syumuliyah)

Istilah – istilah seperti di atas harus familiar ya di telinga temen-temen, karena nantinya akan lebih banyak lagi istilah-istilah aksyar yang lainnya.

Kita bahas asas (prinsip) pertama yaitu prinsip persaudaraan (ukhuwah) esensinya merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong-menolong. Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat (sharing economic) sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan diatas kerugian orang lain. Ukhuwah dalam transaksi syariah berdasarkan prinsip saling mengenal (ta’aruf), saling memahami (tafahum), saling menolong (ta’awun), saling menjamin (takaful), saling bersinergi dan beraliansi (tahaluf).

Selanjutnya asas (prinsip) yang kedua yaitu Prinsip keadilan (’adalah) esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur :

  1. riba (unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba nasiah maupun fadhl),
  2. kezaliman (unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan),
  3. maysir(unsur judi dan sifat spekulatif),
  4. gharar(unsur ketidakjelasan), dan
  5. haram (unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terkait).

Sobat gogo kelima larangan ini harus selalu diingat dan jangan dilanggar ya dalam melakukan kegiatan usaha atau transaksi syariah. Karena biasanya terlalu asik melakukan transaksi sampai tidak memperhatikan larangan-larangannya.

Asas ketiga yaitu Prinsip kemaslahatan (mashlahah esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif.

Kemashlahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (halal) serta bermanfaat dan membawa kebaikan (thayib) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.

Transaksi syariah yang dianggap bermashlahat harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah (maqasid syariah) yaitu berupa pemeliharaan terhadap :

  1. akidah, keimanan dan ketakwaan (dien),
  2. intelek (’aql),
  3. keturunan (nasl),
  4. jiwa dan keselamatan (nafs), dan
  5. harta benda (mal).

Asas yang keempat yaitu Prinsip keseimbangan (tawazun) esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi syariah tidak menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik (shareholder). Sehingga manfaat yang didapatkan tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan adanya suatu kegiatan ekonomi.

Terakhir nih sobat gogo asas (prinsip) transaksi syariah yang perlu di ingat yaitu Prinsip universalisme (syumuliyah) esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (rahmatan lil alamin).

So, sebagai masyarakat yg ingin menjalankan syariat Islam kita harus menerapkan asas-asas transaksi syariah.Karena asas-asas transaksi syariah merupakan prinsip awal/ dasar kita dalam melakukan transaksi syariah.

Sekian kultweet dari prodi aksyar semoga bermanfaat dan makin bertambah ilmunya tentang aksyar. Sobat Gogo jangan lupa pantengi terus kultweet kita setiap hari jumat.sobat gogo utk hari ini sekian dulu yah kultweet Aksyarnya.

Sebelum tidur jangan lupa baca doa ya sobat gogo. Okedeh, Selamat malam dan selamat beristirahat sobat gogo tercinta. Wassalammualaikum wr. wb

Skip to toolbar