Pelaporan Keuangan Sektor Publik

Pelaporan Keuangan Sektor Publik

oleh | Apr 22, 2019 | Artikel, Beranda, Pemerintahan

Tuntutan yang besar terhadap akuntabilitas publik berimplikasi pada manajemen publik untuk memberi informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan.

Sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen, yang menyebabkan kebutuhan informasi untuk perencanaan dan pengendalian manajemen lebih bervariasi. Tidak sebatas informasi finansial saja tetapi juga informasi non finansial Langenderfer (1973) dalam glynn j. J. (1973) menyatakan bahwa akuntansi secara normatif memiliki 3 (tiga) aspek, yaitu :

1.  Sifat informasi yang diberikan.

2.  Pihak yang menerima atau memakai informasi.

3.  Tujuan informasi diberikan.

Organisasi sektor publik dituntut untuk membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi :

1.  Laporan realisasi anggaran.

2.  Laporan arus kas.

3.  Neraca.

4. Catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan publik merupakan representasi posisi keuangan dar transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Laporan keuangan sektor publik menyediakan informasi mengenai sumber-sumber alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan atau financial informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dnan memennuhi kebutuhan kasnya, informasi yang berguna untuk mengavaluasi kemampuan entitas dalam pendanaan aktivitasnya, memenuhi kewajiban serta komitmennya, informasi mengenai kondisi financial suatu entitas dan perubahan didalmanya, dan juga informasi agregat yang berguna untuk mengevaluasi kinerja entitas dalam hal bidanng jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

Adapun Tujuan umum dari pelaporan keuangan sektor publik ini adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas dari suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemaikai (wide range users), untuk membuat dan  mengavaluasi keputusan mengenai alokasi sumber yang dipakai entitas dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan. 

Adapun tujuan khusus dari pelaporan keuangan sektor publik ini yakni menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan.

Jenis pelaporan keuangan keuangan publik, terdiri dari 2 jenis yakni :

  1. Pelaporan kinerja itu merupakan refleksi kewajiban untuk mempersentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan.
  2. Kalau pelaporan keuangan itu merupakan cerminan dari posisi keuangan serta transaksi-transaksi yang telah dilakukan suatu organisasi sektor publik dalam kurun waktu tertentu.

Beberapa alasan pembuatan laporan keuangan :

1.  Dari sisi internal : alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

2.  Dari sisi eksternal : mekanisme pertanggung jawaban dan sebagai dasar dalam

      pengambilan keputusan.

  • Tujuan informasi diberikan.

Ada bentuk/ragam laporan keuangan sektor publik yakni:

  • Laporan Arus Kas, adalah laporan yang menggambarkan perubahan posisi kas dalam satu periode akuntansi, pada laporan ini perubahannya akan dilihat dari kegiatan operasi, pendanaan dan investasi. Terdapat dua metode dalam menyajikan arus kas yaitu metode langsung dan metode tidak langsung, pada metode langsung pemisahannya dilakukan dua kali sebab pemisahannya masih mewajibkan untuk menentukan dan melaporkan jumlah yang sama untuk arus kas neto dan aktifitas operasi secara tidak langsung. 
  • Laporan Kinerja keuangan/ Surplus-defisit, pada laporan ini mirip dengan lap. Rugi-laba pada entitas bisnis. Laporan surplus –defisit menggambarkan kinerja keuangan pada org. sektor publik, ketika total pendapatan/ penerimaan lebih besar daripada total biaya/ belanja disebut surplus dan sebaliknya disebut defisit.
  • Laporan Perubahan ekuitas, laporan ini menyajikan informasi yang berkaitan dengan kejadian yang menyebabkan perubahan ekuitas selama satu periode tertentu. Laporan ini diawali dari ekuitas awal periode kemudian melaporkan kejadian-kejadian yang menyebabkan kenaikan atau penurunan ekuitas pemilik.
  • Laporan posisi keuangan/ neraca, adl. Laporan yang memberikan gambaran entitas sektor publik secara utuh pada suatu waktu tertentu, dimana didalamnya tergambar elemen-elemen yang menyusun entitas sektor publik tersebut sehingga laporan posisi keuangan/ neraca sering disebut dengan potret posisi keuangan suatu entitas sektor publik.

Sistem Pelaporan Keuangan Sektor Publik

Sistem Pelaporan Keuangan Publik terdapat 3 sistem yang pertama sistem Basis Kas atau Cash Base, merupakan sistem akuntansi dasrar kas hanya mengakui arus kas masuk dan arus kas keluar. Akaun keuangan akhiarnya akan dirangkum dalam buku kas. yang kedua Basis Akrual atau Accrual Base merupakan penerimaan dan biaya bertambah (diakui karena diperoleh atau dimasukkan bukan sebagai uang yang diterima atau dibayarkan) dalam jumlah yang sesuai satu sama lain, dapat dipertahankan atau dianggap benar dan berkaitan dengan rekening laba dan rugi selama periode yang bersangkutan. Yang ketiganya adalah Akuntansi Dana (Fund Accounting) yang merupakan Akun alternatif sistem akuntansi di sektor publik yg dikembangkan dari dasra kas dan pengendalian anggaran. Sistem akuntansi dana mengakui organisasi ketika komitmen sudah disepakati. Ini berarti transaksi belum diakui ketika kas dibayar atau diterima, atau ketika kas diterima atau dikeluarkan,namun lebih awal lagi, yaitu ketika pesanan dikirim atau diterima.

Selaras dengan PP 105 dan kepmendagri No. 29 Tahun 2002 dan dari penelitian bersama antara IAI kompartemen Akuntan Sektor publik serta berbasis pada IPSAS dihasilkan beberapa kesimpulan, diantaranya adalah 1) Laporan Keuangan yang dihasilkan adalah Laporan keuangan akrual. 2) Laporan Keuangan yang dihasilkan sebagai berikut: Neraca, Laporan Arus Kas,   Laporan Surplus dan defisit dan perhitungan anggaran.

Dalam pelaporan keuangan sektor publik gak mungkin dilaporkan jika tidak ada transaksi keuangan didalamnya kan guys. Nah dalam ilmu akuntansi pelaporan ini ada yang namanya siklus akuntansi atau tahapan-tahapan pencatatan akuntansi hinga sampai ketahap pelaporannya Siklus akuntansi merupakan sistematika pencatatan transaksi keuangan, peringkasannya dan pelaporan keuangan, dalam akuntansi sektor publik siklus akuntansi meliputi hal-hal yang terkait diantaranya adalah sebagai berikut:

  1. Transaksi, merupakan kegiatan yang mengubah posisi keuangan suatu entitas dan pencatatannya memerlukan data/ bukti/ dokumen pendukung dalam kegiatan operasi suatu entitas. Transaksi dilakukan oleh masing-masing pemegang  kas-bendahara yaitu: pemegang kas-bendahara rutin, pemegang kas-bendahara proyek, pemegang kas-bendahara gaji, pemegang kas-bendahara penerima.
  2. Bukti transaksi, bentuk-bentuk bukti transaksi adalah sebagai berikut: kas (STS, SPM, register SKO, register SPP, register SPM), Piutang (daftar jumlah penagihan, register penagihan piutang), Persediaan dan Aktiva Tetap (buku inventaris/ mutasi barang, daftar nilai aktiva tetap), Hutang (daftar hutang/ pinjaman, surat-surat perjanjian), dsb.
  3. Neraca Awal, berisi saldo-saldo rekening aktiva dan passiva yang berasal dari periode sebelumnya, bila belum terdapat saldo rekening aktiva dan pasiva periode sebelumnya maka neraca awal disusun berdasarkan penilaian aset dan pemeriksaan fisik terhadap rekening-rekening yang ada.
  4. Jurnal, merupakan suatu media/ metode yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas data keuangan dan data lainnya. Jurnal mengklasifikasikan data keuangan menurut penggolongan yang sesuai dengan informasi untuk pertama kalinya, dalam jurnal ini juga dilakukan peringkasan data.
  5. Buku besar, merupakan suatu buku yang berisi kumpulan rekening atau perkiraan yang telah dicacat dalam jurnal. Buku besar dibuat oleh masing-masing pemegang kas-bendahara
  6. Buku besar pembantu, digunakan untuk mencatat rekening dengan rincian tertentu yang ada pada buku besar, seperti misalnya: rekening piutang, persediaan, investasi jk panjang, aktiva tetap, hutang dan beberapa rekening obyek pendapatan dan obyek belanja/ biaya.   
  7. Buku besar pembantu kas, buku ini diselenggerakan karena pergeseran pencatatan dari kas basis (cash base) ke akrual basis (accrual base), buku ini berisi rincian pendapatan-pendapatan (mis.: pajak reklame, retribusi parkir, dsb) yang telah diterima kasnya sehingga nantinya akan mempemudah dalam perhitungan dan penyusunan anggaran karena akan dapat membedakan pendapatan yang telah diterima pembayarannya dan pendapatan yang masih menjadi piutang. 
  8. Daftar saldo, merupakan daftar rekening-rekening beserta saldo yang menyertainya pada suatu periode tertentu, format daftar saldo antara dinas/ instansi dengan format daftar saldo bagian keuangan pemkot/ pemkab adalah berbeda.
  9. Kertas kerja, merupakan kolom-kolom yang digunakan dalam proses akuntansi sektor publik secara manual, kertas kerja ini dibedakan antara laporan triwulan dan laporan tahunan (sesuai dengan PP 105/ tahun 2000)
  10. Jurnal penyesuaian, adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode anggaran atau pada saat laporan keuangan akan disusun agar menghasilkan keterkaitan yang tepat antara pendapatan/ penerimaan dan belanja/ biaya. Penyesuaian dibutuhkan manakala transaksi-transaksi mempengaruhi pendapatan dan belanja/ biaya lebih dari satu periode anggaran, penyesauaian ini mengakui pendapatan/ penerimaan dalam periode dimana dihimpun/ didapat dan mengakui belanja/ biaya dalam periode dimana barang/ jasa yang berkaitan digunakan.
  11. Laporan keuangan, adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai piak yang berkepentingan.
  12. Jurnal penutup, merupakan langka terakir yang dibutuhkan dalam siklus akuntansi yaitu setelah laporan keuangan selesai disusun dan dilakukan hany pada akhir periode anggaran, jurnal penutup ini untuk meng nol kan rekening-rekening pendapatan/ penerimaan dan rekening biaya/ belanja sehingga untuk periode anggaran berikutnya telah siap kembali menerima data

Teknik pelaporan Keuangan Sektor Publik

Terdapat 3 teknik yakni,

1.) pencatatan

2) pengikhtisaran

3) pelaporan.

image source: govtech.com

Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah

oleh | Apr 10, 2019 | Artikel, Direktorat Pendidikan dan Pelatihan, Pemerintahan

  1. Pengertian Keuangan Negara dan Keuangan Daerah
    a. Keuangan Negara
    Menurut UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan
    Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang,
    serta segalaa sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik
    negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
    b. Keuangan Daerah
    Menurut PP No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah , yang
    dimaksud dengan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
    penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya
    segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
  2. Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
    Pengelolaan keuangan Negara/Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah adalah
    keseluruhan kegiatan yang meliputi  perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
    pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan negara/daerah. Kegiatan yang dilakukan
    dalam pengelolaan keuangan negara/daerah, adalah sebagai  berikut:
  3. Perencanaan
  4. Pelaksanaan
  5. Penatausahaan
  6. Pertanggungjawaban
  7. Pengawasan
    Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan
    Nasional serta memperhatikan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU
     No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Dokumen rencana pembangunan daerah yang
    harus dibuat adalah sebagai berikut:
  8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
  9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
  10. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).
  11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
  12. Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD)
  13. Tujuan Pengelolaan Keuangaan Negara dan Daerah
    Tujuan Pengelolaan Keuangaan Negara, yakni ;
  14. Mempengaruhi pertumbuhan ekonomi
  15. Menjaga stabilitas ekonomi
  16. Merealokasi sumber-sumber ekonomi
  17. Mendorong Redistribusi Pendapatan
    Tujuan Utama Pengelolaan Keuangaan Daerah, adalah mempertajam esensi sistem
    penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam konteks pengelolaan keuangan daerah.
    Memperjelas distribusi kewenangan (distribution of authority) dan memperjelas derajat
    pertanggungjawaban (clarity of responsibility) pada level penyelenggaraan pemerintahan
    Daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah.
  18. Asas-asas Pengelolaan Keuagan Negara dan Daerah
    a. Asas-asas Pengelolaan Keuagan Negara yang telah lama dikenal adalah :
  19. Tahunan
  20. Universalitas
  21. Kesatuan
  22. Spesialitas
    Demi Terwujudnya Good Governance dalam Penyelenggaraan Negara maka
    dilakukan perubahan menjadi, Asas-asas Baru (best practises) :
  23. Akuntabilitas berorientasi hasil
  24. Profesionalitas
  25. Proporsionalitas
  26. Keterbukaan dalam PKN
  27. Pemeriksaan keuangan oleh BP yg bebas & mandiri
    b. Asas-asas Pengelolaan Keuagan Daerah, yakni:
  28. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,
    efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan
    memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
  29. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi
    yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan
    daerah.
  30. Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
    Kekuasaan pengelolaan keuangan negara dipegang oleh Presiden selaku Kepala
    Pemerintahan dan sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan Keuangan
    Daerah dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat
    pengelola APBD dan kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna
    anggaran/barang daerah.
  31. Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran
    Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
    a. Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
    Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan
    pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi
    daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara
    selama satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember).
    Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, meliputi:
  32. Belanja Negara, Belanja terdiri atas dua jenis;
    a. Belanja Pemerintah Pusat, adalah belanja yang digunakan untuk membiayai
    kegiatan  pembangunan Pemerintah Pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di
    daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan). Belanja Pemerintah Pusat dapat
    dikelompokkan menjadi: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal,
    Pembiayaan Bunga Utang, Subsidi BBM dan Subsidi Non-BBM, Belanja Hibah,
    Belanja Sosial (termasuk Penanggulangan Bencana), dan Belanja Lainnya.  
    b. Belanja Daerah, adalah belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah, untuk
    kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja Daerah
    meliputi:
  • Dana Bagi Hasil
  • Dana Alokasi Umum
  • Dana Alokasi Khusus
  • Dana Otonomi Khusus
  1. Pembiayaan Pembiayaan meliputi:
    a. Pembiayaan Dalam Negeri, meliputi Pembiayaan Perbankan, Privatisasi, Surat
    Utang Negara, serta penyertaan modal negara.

b. Pembiayaan Luar Negeri, meliputi Penarikan Pinjaman Luar Negeri, terdiri
atas Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek serta Pembayaran Cicilan Pokok Utang
Luar Negeri, yang terdiri atas Jatuh Tempo dan Moratorium.

Adapun terdapat Fungsi dari APBN itu sendiri yaitu:

  1. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk
    melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
  2. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman
     bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
  3. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman
    untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai
    dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
  4. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk
    mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan
    efisiensi dan efektifitas perekonomian.
  5. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus
    memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  6. Fungsi stabilitasasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat
    untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian

Penyusunan APBN.
Pemerintah mengajukan Rancangan APBN dalam bentuk RUU tentang APBN kepada
DPR. Setelah melalui pembahasan, DPR menetapkan Undang-Undang tentang APBN
selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.
Pelaksanaan APBN.
Pelaksanaan APBN diatur lebih lanjut menggunakan peraturan  presiden (alokasi
anggaran kantor pusat dan kantor daerah,pembayaran tunggakan, alokasi dana perimbangan,
alokasi subsidi) sebagai pedoman kementrian dan lembaga. Setelah APBN ditetapkan dengan
Undang-Undang, pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.
Berdasarkan perkembangan, di tengah-tengah berjalannya tahun anggaran, APBN dapat
mengalami revisi/perubahan. Untuk melakukan revisi APBN, Pemerintah harus mengajukan
RUU Perubahan APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR. Perubahan APBN dilakukan
paling lambat akhir Maret, setelah pembahasan dengan Badan anggaran DPR. Dalam

keadaan darurat (misalnya terjadi bencana alam), Pemerintah dapat melakukan pengeluaran
yang belum tersedia anggarannya.
Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBN.
Selambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, Presiden menyampaikan RUU
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN kepada DPR berupa Laporan Keuangan
yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Prinsip penyusunan APBN.
Berdasarkan aspek pendapatan, prinsip penyusunan APBN ada tiga, yaitu:

  1. Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran.
  2. Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara.
  3. Penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda.
    Sementara berdasarkan aspek pengeluaran, prinsip penyusunan APBN adalah:
  4. Hemat, efesien, dan sesuai dengan kebutuhan.
  5. Terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan.
  6. Semaksimah mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan
    memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.
    Azas penyusunan APBN.
    APBN disusun dengan berdasarkan azas-azas:
  7. Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri.
  8. Penghematan atau peningkatan efesiensi dan produktivitas.
  9. Penajaman prioritas pembangunan
  10. Menitik beratkan pad azas-azas dan undang-undang Negara

b. Penyusunan dan Penetapan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah
daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Stuktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

  1. Pendapatan Daerah , Pendapatan daerah terdiri dari:
    a. Pendapatan asli daerah (PAD)
    b. Dana Perimbangan
    c. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
  2. Belanja Daerah , Belanja daerah diklasifikasikan dalam dua kelompok besar, yaitu:
    a. Belanja Langsug

b. Belanja Tidak Langsung

  1. Pembiayaan Daerah, Adapun sumber pembiayaan yaitu sebagai berikut.
    a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah.
    b. Penerimaan pinjaman daerah.
    c. Dana cadangan daerah.
    d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Adapun terdapat Fungsi dari APBD itu sendiri yaitu:

  1. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk
    melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.  
  2. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi
    manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
  3. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk
    menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan
    ketentuan yang telah ditetapkan
  4. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk
    menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya,
    serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
  5. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus
    memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  6. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat
    untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian
    daerah.
    Penyusunan APBD
    Berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat
    untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah
    dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal
    31 Desember.
    Pelaksanaan APBD
    Pelaksanaan APBD diatur lebih lanjut menggunakan Perkada (Peraturan Keuangan
    Daerah) dengan menjabar melalui : (Anggaran pendapatan dan belanja daerah) APBD, cash,
     budget, standar harga.
  7. Pertanggung jawaban, Akuntansi dan Pelaporan Uang Negara/Daerah
    Bendahara Umum Negara/Daerah, menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/
    walikota/kepala kantor atau Satuan Kerja di pusat maupun di daerah bertanggung jawab atas
     pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya. Bendahara Umum Negara/Daerah,
    kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah dan semua unit kerja yang berada di
    bawahnya, yang menguasai Uang Negara/Daerah, melakukan akuntansi atas pengelolaan
    Uang Negara/Daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pelaporan pengelolaan
    Uang Negara dalam rangka pertanggungjawaban Pemerintah Pusat dalam bentuk laporan
    keuangan pemerintah pusat dilakukan secara periodik dan  berjenjang. Pelaporan pengelolaan
    Uang Daerah dalam rangka pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam bentuk laporan
    keuangan pemerintah daerah dilakukan secara periodik.
  8. Pengawasan Keuangan Negara/Daerah
    Pengendalian internal terhadap pengelolaan Uang Negara/Daerah dilakukan oleh
    menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota/kepala kantor/satuan kerja. Pengawasan
    fungsional terhadap pengelolaan Uang Negara/Daerah dilakukan oleh aparat pengawasan
    fungsional pusat/daerah dan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Sumber

  1. UU Nomor 17 Tahun 2003
  2. PP Nomor 58 Tahun 2005
  3. https://klc.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/8.-Pengelolaan-
    Keuangan-Negara1.pdf
  4. Pasal 23 C Undang-Undang Dasar, Undang-Undang tentang Keuangan Negara