Pajak Berbasis Syariah

 

Kegiatan ekonomi berbasis syariah memiliki karakteristik tersendiri.​​ Saat ini, perbankan syariah mengalami pertumbuhan 35 persen. Di lain pihak, perbankan konvensional justru mengalami kemunduran. Satu hal yang membuat perbankan syariah tumbuh pesat adalah produk yang ditawarkan bebas terhadap tindakan spekulatif. Demikian juga, produk-produk yang ditawarkan mampu bersaing dengan produk-produk perbankan konvensional. Tidak dapat dimungkiri lagi, kita akan semakin akrab dengan istilah mudharabah (bagi hasil), murabahah (jual beli), ijarah (sewa-menyewa), dan qardh (pinjam-meminjam). Selain​​ itu, usaha berbasis syariah mulai tumbuh, seperti asuransi syariah, jasa keuangan syariah, dan pegadaian syariah. Bagaimana perlakuan pajak atas usaha berbasis syariah ini?

 

  • Apa itu Pajak berbasis syariah?

  • Dalam ​​ istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama Adh-Dharibah, yang​​ artinya adalah beban. Ia disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai​​ sebuah beban.​​ Secara bahasa maupun tradisi, dharibah dalam penggunaannya​​ memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan dharibah​​ untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban dan menjadi salah satu sumber pendapatan negara.​​ 

  • Adapun pengertian pajak menurut Yusuf Qaradhawi adalah kewajiban yang​​ ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara, dan hasilnyauntuk  membiayai  pengeluran  umum  di  satu  pihak  dan  untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, social, politik dan tujuan-tujuan lain yang​​ ingin  dicapai  oleh  Negara.

 

 

  • Bagaimana dasar hukum Pajak berbasis Syariah ini?

Untuk Pajak Penghasilan (PPh), pemerintah telah mengakomodasi aturan pajak syariah dalam UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu pada Pasal 31D yang menyebutkan bahwa ketentuan mengenai perpajakan bagi bidang usaha​​ pertambanangan minyak dan gas bumi, bidang usaha panas bumi, bidang usaha pertambangan umum termasuk batu bara, dan bidang usaha berbasis syariah diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah (PP).

​​ Pada 3 Maret 2009 lalu, pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah. Isi dari PP ini telah membedakan jenis usaha syariah, perlakuan pajak penghasilan yang meliputi keuntungan serta biaya dan pemotongan dan pemungutan pajaknya.​​ Adapun peraturannya sebagai berikut:

    • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. nomor 25 Tahun 2009​​ tentang pajak penghasilan kegiatan usaha berbasis syari’ah

    • Rancangan Undang Undang Perpajakan (RUU) tentang penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi Murabahah pada Bank Syariah. Meskipun demikian, karena RUU tersebut belum resmi diundangkan, saat ini aturan yang masih berlaku atas transaksi tersebut adalah Surat Edaran (SE) dari Dirjen Pajak yang menyatakan bahwa transaksi tersebut merupakan jual beli biasa yang dikenakan PPN.

 

  • Bagaimana Transaksi Pajak berbasis syariah ini?

Usaha Berbasis Syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya, yaitu : kehalalan produk, kemaslahatan bersama, menghindari spekulasi, dan riba. Terkait dengan prinsip menghindari riba, kegiatan pemberian pinjaman yang dilakukan oleh jasa keuangan dengan mengenakan tingkatbunga tertentu tidak dapat dilakukan oleh usaha berbasis syariah. Kegiatan tersebut, dalam Usaha Berbasis Syariah dilakukan melalui beberapa pendekatan antara lain:

    • Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah

    • Transaksi jual beli dalam bentuk murabahah, salam, dan istisna

    • Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik dan

    • Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qardh

 

  • Bagamana​​ implikasi antara transaksi berdasarkan prinsip syariah dengan transaksi berdasarkan sistem konvensional?

Perbedaan tersebut​​ menyebabkan perlakuan perpajakan yang berbeda dalam suatu industri yang sama, yaitu untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan kegiatan usaha berdasarkan sistem konvensional. Dengan perlakuan yang berbeda tersebut, maka​​ perlakuan perpajakan menjadi tidak netral​​ bagi para pihak yang terlibat untuk menentukan pilihan apakah menggunakan transaksi berdasarkan prinsip syariah atau berdasarkan sistem konvensional. Implikasi berikutnya terkait dengan kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan bagi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tertentu, apabila ketentuan Pajak Penghasilan yang berlaku umum diterapkan atas transaksi syariah yang mendasari kegiatan usaha tersebut.

 

  • Apa​​ saja macam-macam Pajak Syariah?

a.        ​​ PPN​​ (Pajak Pertambahan Nilai)

Salah satu poin penting dalam Rancangan Undang Undang Perpajakan (RUU) adalah penghapusan PPN atas transaksi Murabahah pada Bank Syariah.​​ 

b.        ​​ PPh​​ (Pajak Penghasilan)​​ 

      • Perlakuan Pajak Penghasilan dari kegiatan Usaha Berbasis Syariah​​ 

yaitu:

a. ​​ Penghasilan
b. biaya; dan

c. pemotongan pajak atau pemungutan pajak.

      • Biaya​​ dari kegiatan Usaha Berbasis Syariah termasuk:
        a . hak pihak ketiga atas bagi hasil;

        b. margin; dan

        c. kerugian dari transaksi bagi hasil

      • Pemotongan​​ pajak atau pemungutan pajak dari kegiatan Usaha Berbasis Syariah
        dilakukan juga terhadap :

        a. hak pihak ketiga atas bagi hasil;

        b. bonus;

        c. margin; dan
        d. hasil berbasis syariah lainnya yang sejenis.

 

 

  • Bagaimana peebedaan Pajak Berbasis Syariah dengan Pajak Konvensional?

Untuk dapat membandingkan antara Pajak Syariah dan Pajak konvensional kita dapat melihat tabel berikut ini.​​ 

Dilihat dari segi

Pajak Konvensional

Pajak Syari’ah

Aturan perundang-undangan tentang pajak penghasilan

UU No.17/Th.2000

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. nomor 25 Tahun 2009

Sumber Hukum

Undang-undang

Undang-undang, Al-qur’an, Al-hadist

Fungsi Pajak

Fungsi BudgeterFungsi AlokasiFungsi regulasidan Fungsi Sosial

fungsi penerimaan (budgetair), fungsi mengatur (regulair), fungsi distribusi, berfungsi sebagai pengatur kebijakan moneter, berfungsi sebagai pendorong investasi dan konsumsi

Unsur-unsur Pajak

Obyek Pajaknya adalah Harta,​​ 

sedangkan Subyek pajaknya adalah kaum muslim yang Kaya

Subyek pajaknya adalah bisa perseorangan atau badan usaha/perusahaan yang sudah wajib bayar pajak.​​ 

Obyek pajak adalah seperti pendapatan, peristiwa/kejadian, dan lain-lain

Ada tidaknya prinsip mutatis mutandis

Tidak ada

Ada

Jenis pajak

Pajak LangsungPajak Tidak LangsungPajak Negara atau PajakPusat,Pajak DaerahPajak SubjektifPajak Objektif

Pajak kas, pajak persediaan, pajak piutang, pajak pangan, pajak ineffisiensi

Transaksi

Transaksi umum

·  ​​ ​​​​ transaksi bagi hasil . dalam bentuk mudharabah dan musyarakah

·  ​​ ​​​​ transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qardh

·  ​​ ​​​​ transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik

·  ​​ ​​​​ transaksi jual beli dalam bentuk murabahah, salam, dan istisna

 

 

 

Syarat pemungutan

·  ​​ ​​​​ Pemungutan pajak harus adil

·  ​​ ​​​​ Pengaturan pajak harus berdasarkan UU

·  ​​ ​​​​ Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

·  ​​ ​​​​ Pemungutan pajak harus efesien

·  ​​ ​​​​ Sistem pemungutan pajak harus sederhana

·  ​​ ​​​​ Benar – benar harta itu dibutuhkan dan tak ada sumber lain.

·  ​​ ​​​​ Pemungutan Pajak yang Adil.

·  ​​ ​​​​ Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat, bukan untuk maksiat dan hawa nafsu.

·  ​​ ​​​​ Persetujuan para ahli/cendikiawan yang berakhlak

Ciri-ciri

-       ​​ Bersifat temporer

-       ​​ Hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan​​ kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih

-       ​​ Hanya diambil dari kaum muslim, tidak kaum non-muslim

-       ​​ Hanya dipungut dari kaum​​ muslim yang kaya

-       ​​ Hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang​​ diperlukan, tidak boleh lebih

-       ​​ Dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan

-       ​​ Bersifat Selamanya atau Abadi

-       ​​ Ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.

-       ​​ Tidak membedakan muslim dan non-muslim dengan alasan tidak boleh ada diskriminasi

-       ​​ Kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti PBB.

-       ​​ Dipungut dalam jumlah yang tetap.

-       ​​ Tidak​​ 

 


 

PSAP 12 Laporan Operasional

Manfaat Informasi LO
Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional
keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam
 pendapatan-LO,
 beban, dan
 surplus/defisit operasional
dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode
sebelumnya.
Periode Pelaporan
 Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
 Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan
Operasional tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari satu
tahun, entitas harus mengungkapkan informasi sebagai berikut:
(a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
(b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Operasional dancatatan-
catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.
Struktur dan Isi Laporan Operasional
Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur:
1. pendapatan-LO,
2. beban,
3. surplus/defisit dari operasi,
4. surplus/defisit dari kegiatan non operasional,
5. surplus/defisit sebelum pos luar biasa,
6. pos luar biasa, dan
7. surplus/defisit-LO,
yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif.
STRUKTUR LAPORAN OPERASIONAL
A. Pendapatan-LO (dari kegiatan operasional)
1. Hak pemerintah
2. Diakui sebagai penambah ekuitas
3. Dalam periode tahun anggaran yg bersangkutan
4. Tidak perlu dibayar kembali
B. Beban (dari kegiatan operasional)
1. Penurunan manfaat ekonomi/potensi jasa dalam periode pelaporan
2. menurunkan ekuitas
3. berupa pengeluaran/ konsumsi aset atau
timbulnya kewajiban
C. Kegiatan Non Operasional

1. Sifatnya tidak rutin, termasuk surplus/defisit dari penjualan aset non lancar dan
penyelesaian kewajiban jangka panjang
D. Pos Luar Biasa
1) Pendapatan/Beban yg bukan merupakan operasi biasa
2) Tidak diharapkan sering/rutin terjadi
3) Di luar kendali/ pengaruh entitas ybs
4) Sifat & jumlah diungkap dalam CalK
Akuntansi Pendapatan – LO
• Pendapatan-LO diakui pada saat:
(a) Timbulnya hak atas pendapatan;
(b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
• Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan.
• Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran).
• Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto(biaya) bersifat variabel
terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan
proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
• Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan
perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
AKUNTANSI PENDAPATAN PADA LAPORAN OPERASIONAL
A. Pengakuan
a) Pada saat timbul hak atas pendapatan (hak untuk menagih) atau
b) Pada saat pendapatan direalisasi
B. Pencatatan
Berdasarkan azas bruto
C. Pengungkapan
Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan dalam CaLK
D. Klasifikasi
Menurut sumber pendapatan

Akuntansi Beban
• Beban diakui pada saat:
a. timbulnya kewajiban;
b. terjadinya konsumsi aset;
c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
• Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan
perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
• Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.
• Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk
mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang
diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

• Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode
beban, dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima
pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain.
Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada
akun ekuitas.
Surplus/ Defisit dari Kegiatan Operasional
• Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban
selama satu periode pelaporan.
• Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban
selama satu periode pelaporan.
• Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan
dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.
• Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam
kegiatan non operasional.
• Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit
dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.
Surplus/Defisit – LO
• Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit
kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.
• Saldo Surplus/Defisit – LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan
Perubahan Ekuitas.
Transaksi dalam Mata Uang Asing
Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan
mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
(a) Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan
menggunakan kurs transaksi
(b) Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan
kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
(c) Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan
dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut
pada tanggal transaksi.
(d) Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada
Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang
relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban

Sumber: staff.blog.ui.ac.id

Akad Salam E-Commerce

 

 

 

 

Assalamualaikum wr.wb .​​ 

Hallo Sobat Gogo, malam ini Gogo akan share materi akuntansi syariah mengenai​​ Akad​​ Salam dan E-commerce. Yuk mari disimak.

Secara umum perdagangan secara Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut sewaktu transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara kongkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi as-salam dan transaksi al-istishna‟.

Namun dengan perkembangan zaman melalui berkembangnya internet muncul suatu bentuk suatu transaksi yang dikenal dengan istilah transaksi E-Commerce. Hal ini tentu akan menjadi suatu tantangan agama untuk menjelaskan atau menjawab semua fenomena peradaban manusia saat ini.

E-commerce merupakan kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (consumers), manufaktur (manufactures), service providers dan pedagang perantara (intermediaries) dengan menggunakan jaringan komputer (computer networks) yaitu internet.​​ Jadi e-commerce​​ bisa dikatakan​​ proses transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet dimana website digunakan sebagai wadah untuk melakukan proses tersebut.​​ 

Berdasarkan PSAK 103: Akuntansi Salam,​​ Salam adalah akad jual beli barang pesanan (muslam fiih) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (muslam illaihi) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

Pelaksanaan transaksi bisnis e-commerce, sekilas hampir serupa dengan​​ akad salam​​ dalam hal pembayaran dan penyerahan komoditi yang dijadikan sebagai obyek transaksi. Oleh karena itu, mari kita lihat komparasi keduanya, membandingkan dengan jelas apakah transaksi dalam e-commerce melalui internet tersebut dapat disejajarkan dengan prinsip-prinsip transaksi yang ada dalam akad salam maka masing-masing dapat dicermati melalui pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, proses pernyataan kesepakatan dalam transaksi dan melalui obyek transaksi sebagai berikut :

 

 

  • Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi​​ 

Dalam transaksi e-commerce melalui internet perintah pembayaran (payment instruction) melibatkan beberapa pihak selain dari pembeli (cardholder) dan penjual (merchant).​​ Para pihak itu, yaitu sbb:

  • Payment Gateway. Dalam hal ini payment gateway dapat dianggap seperti saksi dalam transaksi yang melakukan otorisasi terhadap instruksi pembayaran dan memonitor proses transaksi online.

  • Acquirer. Pihak ketiga lain yang berfungsi untuk memproses instruksi pembayaran.

  • Issuer adalah sebuah institusi finansial dalam hal ini bank yang dipercaya oleh merchant untuk memproses dan menerima pembayaran secara online dari pihak consumer.

Berbeda dengan melaui dalam transaksi e-commerce,​​ akad salam​​ merupakan ​​ perwakilan dalam melakukan transaksi atau dalam melakukan pembayaran bukan suatu keharusan seperti yang terdapat dalam transaksi e-commerce melalui internet.

Hal ini tergantung kepada kehendak pihak yang melakukan transaksi dan sangat terkait dengan situasi dan keadaan yang melingkupinya. Namun, apabila memang perwakilan diperlukan maka hal tersebut tidak akan merusak atau membatalkan transaksi, karena adanya perwakilan itu dibolehkan dalam Islam.

  • Pernyataan kesepakatan dalam transaksi​​ 

Kesepakatan dalam​​ akad salam​​ dinyatakan dengan ijab dan qabul. Tujuan yang terkandung dalam pernyataan ijab dan qabul harus jelas dan terdapat kesesuaian, sehingga dapat dipahami oleh masing-masing pihak.

Pada transaksi e-commerce Dalam transaksi e-commerce pernyataan kesepakatan dapat dilakukan melalui chatting, video conference, e-mail atau langsung melalui website merchant dan media sosial seperti​​ line@, wa, dll.

Dan​​ pada transaksi​​ e-commerce​​ pada prinsipnya sama dengan pernyataan kesepakatan pada​​ akad​​ salam. Namun, pada pelaksanaannya dalam transaksi​​ online​​ pernyataan kesepakatan dinyatakan melalui media elektronik dan internet. Meski pernyataan kesepakatan dilakukan dengan berbagai cara, yang terpenting adalah pernyataan dapat dipahami maksudnya oleh kedua pihak yang melakukan transaksi, sehingga dapat dijadikan manifestasi dari kerelaan kedua pihak.

 

  • Objek transaksi​​ 

Dalam​​ akad salam, obyek transaksi harus merupakan harta yang memiliki nilai dan manfaat menurut syara‟ bagi pihak-pihak yang mengadakan transaksi. Pembayaran atau penyerahan harga dalam akad ​​ salam harus di tempat kontrak atau dengan kata lain harus tunai atau disegerakan/didahulukan. Kemudian harus dapat ditentukan dan diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Misalnya pembayaran dilakukan dengan uang, harus dijelaskan jumlah dan mata uang yang digunakan atau dengan barang, harus dijelaskan jenisnya, kualitasnya dan sifatnya.

Dalam transaksi e-commerce melalui internet, sebelum proses pembayaran dilakukan masing-masing pihak telah menyepakati mengenai jumlah dan jenis mata uang yang digunakan sebagai pembayaran/ harga serta metode pembayaran yang digunakan, seperti dengan kartu kredit/debit.

Dengan demikian, pembayaran/harga dalam transaksi e-commerce pada prinsipnya sama dengan pembayaran/harga dalam transaksi as-salam. Dalam​​ akad salam,​​ pembayaran/harga harus merupakan harta yang memiliki​​ nilai dan manfaat menurut syara’​​ bagi pihak-pihak yang mengadakan transaksi dan pembayaran/harga harus dibayarkan segera/didahulukan serta dapat ditentukan dan diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Misalnya pembayaran dilakukan dengan uang, harus dijelaskan jumlah dan mata uang yang digunakan. Pembayaran/harga dalam transaksi online melalui e-commerce pada prinsipnya telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam​​ akad salam.

Lebih jelas dapat dilihat aspek perbedaan dan persamaan antara transaksi e-commerce
dengan akad salam pada tabel berikut:

 

No.

Aspek

Persamaan

Perbedaan

 

Transaksi e-Commerce

Transaksi as-Salam

1.​​ 

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi.​​ 

 

Adanya penjual dan pembeli sebagai subyek transaksi.​​ 

Adanya payment gateway, acquirer dan issuer yang dianggap sebagai saksi dan wakil dalam melakukan pembayaran merupakan suatu keharusan.​​ 

Keberadaan saksi dan wakil bukan suatu keharusan tapi apabila diperlukan hal tersebut tidak akan merusak atau membatalkan transaksi, bahkan untuk keberadaan saksi sangat dianjurkan dalam transaksi ini.​​ 

2.​​ 

Pernyataan kesepakatan​​ 

Adanya pernyataan kesepakatan sebagai manifestasi dari kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi.​​ 

Dilakukan melalui media elektronik dan internet.​​ 

Dapat dilakukan dengan berbagai cara yang dapat dipahami maksudnya oleh kedua belah pihak yang bertransaksi.​​ 

3

Obyek transaksi​​ 

 

Pembayaran/ harga diserahkan segera/​​ didahulukan.​​ 

- Komoditi yang diperdagangkan dapat berupa komoditi yang legal dan illegal untuk​​ diperdagangkan menurut Islam.​​ 

- Untuk komoditi digital diserahkan langsung setelah transaksi melalui internet, dan untuk komoditi non-digital tidak dapat diserahkan langsung namun dikirimkan melalui jasa kurir sesuai dengan kesepakatan spesifikasi komoditi, waktu dan tempat penyerahan.​​ 

- Komoditi yang diperdagangkan harus berupa komoditi yang legal untuk diperdagangkan​​ menurut Islam.​​ 

- Penyerahan komoditi harus ditangguhkan sampai batas waktu kemudian

 

Jadi berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam perdagangan secara Islam, khususnya dianalogikan dengan prinsip akad​​ salam, transaksi​​ e-commerce​​ melalui internet dapat dibolehkan menurut Islam, kecuali pada komoditi yang tidak dibenarkan untuk diperdagangkan secara Islam.​​ 

 

Demikian sobat gogo materi di hari Jum’at kali ​​ ini. Semoga ilmu nya bermanfaat dan semakin cinta dengan akuntansi syariah. Selamat malam...

Keep Learning, Sharing, Inspiring!!!

 

Berikut adalah sumber yang dijadikan rujukan dalam menyusun materi mengenai​​ Akad Salam dan e-Commerce.

 

http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-66-psak-103-akuntansi-salam

Mawardi.​​ 2008.​​ Transaksi E-Commerce Dan Bai’ As-Salam (Suatu Perbandingan).​​ Hukum Islam. Vol. VIII No.1​​ 

Mokhtar, Ainnur Hafizah Anuar.dkk. 2014.​​ Bai as-Salam and E-Commerce: A Comparative Analysis from Shariah Perspective.​​ IRACST – International Journal of Commerce, Business and Management (IJCBM), ISSN: 2319–2828​​ Vol. 3, No. 1

 

 

 

 

  • SUMBER

Berikut adalah sumber yang dijadikan rujukan dalam menyusun materi mengenai​​ Akad Salam dan e-Commerce.

 

http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-66-psak-103-akuntansi-salam

Mawardi.​​ 2008.​​ Transaksi E-Commerce Dan Bai’ As-Salam (Suatu Perbandingan).​​ Hukum Islam. Vol. VIII No.1​​ 

Mokhtar,​​ Ainnur Hafizah Anuar.dkk. 2014.​​ Bai as-Salam and E-Commerce: A Comparative Analysis from Shariah Perspective.​​ IRACST – International Journal of Commerce, Business and Management (IJCBM), ISSN: 2319–2828​​ Vol. 3, No. 1

 

Fraud, Suatu Candu !

Perusahaan raksasa penyedia mesin jet terbesar di Inggris, Rolls-Royce dedenda sebesar £671
juta (sekitar Rp 11 Triliun) atas kasus pemberian suap kepada pejabat eksekutif pemebli produk
Rolls Royce yang berafiliasi di Amerika, Cina, India, Rusia, termasuk Indonesia (Garuda
Indonesia). Denda itu merupakan denda terbesar sepanjang sejarah Serious Fraud Office (SFO)
di Inggris. Kasus Rolls Royce juga berdampak kepada investigasi terhadap KPMG, sebagai
Auditor Rolls Royce!
Timbul pertanyaan public, kenapa telah ada auditor, namun masih terjadi fraud?
Tahukah kamu Sobat, sejak tahun 2001 hingga 2015, Indonesia telah mengalami kerugian
sebesar Rp 207 Trilliun rupiah karena fraud! Jumlah itu kira-kira setara dengan 1/9 dari APBN
Indonesia tahun 2015. Mari kita bayangkan sobat, berapa banyak infrastruktur seperti sekolah,
transportasi, dan rumah sakit yang dapat dibangun dengan nominal sebesar itu?
Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) mendefinisikan fraud kedalam 3
kategori, yaitu Corruption, Asset Misappropriation, dan Financial Statement Fraud.
1. Korupsi adalah tindakan penyelewengan yang melawan aturan yang berlaku demi
keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.
2. Penyalahgunaan Aset adalah tindakan berupa pencurian asset ketidaktepatan dalam
melaporkan aset dengan sengaja mesalahsajikan dokumen transaksi.
3. Kecurangan dalam laporan keuangan adalah tindakan yang dengan sengaja
mensalahsajikan atau menghilangkan sejumlah nilai atau pengungkapan yang
bertujuan menyesatkan pengguna dan tidak menyajikan laporan keuangan
berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

Di Indonesia, kita sering menyapa Fraud dengan sebutan Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme. Ada 5 pemicu terjadinya Fraud ini. Menurut Crowe Howarth, yaitu:
1. Arrogance
Fraudster melakukan tindakan fraud atas dasar ingin memenuhi kesearakahannya.
2. Competence
Kondisi ini terjadi ketika fraudster memiliki power atau wewenang dalam suatu
organisasi dan menyelewengkan wewenang tersebut untuk melakukan fraud.
3. Opportunity
Fraudster melihat adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal suatu organisasi,
dan mengekspolitasinya dengan cara yang salah.
4. Rationalization
Ketika fraudster berkomitmen untuk melakukan fraud dengan membenarkan tindakan
fraud tersebut.
5. Pressure
Kondisi ketika fraudster mengalami tekanan untuk mencapai target tertentu yang
membuat frauster berpikir harus melakukan fraud.

AICPA kemudian merumuskan SAS No. 99 Consideration of Fraud in a Financial
Statement Audit yang bertujuan untuk mendeteksi dini sebelum fraud terjadi melalui langkah-
langkah berikut.
1. Deskprisikan karakteristik dari Fraud.
2. Profesional Skeptisme pada bukti-bukti audit.

3. Diskusikan diantara tim audit tentang kecurigaan salah saji material yang terindikasi
fraud.
4. Pengumpulan dan pengelaborasian informasi.
5. Identifikasi, dan penilaian terhadap resiko
6. Respon terhadap risk assessment dan evaluasi terhadap bukti
7. Komunikasi dan dokumentasi atas konsiderasi Auditor atas Fraud

Source:
AICPA, 2002. AU Section 316 Consideration of Fraud in a Financial. October, (99, 113),
pp.167–218.
Crowe, H., 2011. Why the Fraud Triangle is No Longer Enough. , p.55. Available at:
www.crowehorwath.com.
Lu, S., 2005. SAS 99 & Fraud Detection.
Tashandra, Nabilla. 2017. Memberantas Korupsi, Racun Terbesar Indonesia.
http://nasional.kompas.com/read/2017/03/25/06571531/memberantas.korupsi.racun.terbesar.indo
nesia. Diakses tanggal 29 Oktober 2017.

Bahas Masa Depan Profesi Akuntan, HMJA STIE IBBI Gelar Seminar

Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi (HMJA) STIE IBBI menggelar seminar akuntansi
bertajuk “Accountant vs Artificial Intelligence” pada Sabtu, 28 Oktober 2017. Bertepat di
Aula Kampus Diamond STIE-STMIK IBBI di Jalan Sei Deli No. 18 Medan, seminar ini
membahas masa depan profesi akuntan di tengah maraknya pemanfaatan teknologi.

Seminar yang berkolaborasi dengan Komunitas @JagoAkuntansi Indonesia Chapter
Sumatera Utara ini, menghadirkan Chartered Accountant, Akuntan Pendidik, sekaligus
Konsultan Bisnis Dr Rini Indahwati, SE, Ak, MSi, CA yang mengupas lebih lanjut mengenai
bagaimana akuntan mempertahankan eksistensi di era kecerdasan buatan.
Rini memaparkan keberadaan artificial intelligence atau AI berpotensi setidaknya mengambil
alih 50 persen pekerjaan yang ada di dunia, seperti yang turut disampaikan oleh seorang
profesor asal Rice University, Houston. Selain itu, akuntan bersertifikasi memiliki risiko
hingga 95 persen mengalami otomatisasi dalam 20 tahun ke depan.
“Keahlian yang perlu diperhatikan para akuntan untuk menghadapi era kecerdasan buatan
adalah fokus pada aspek humanis seperti sales, leadership, dan client relationship
management,” terang Rini di hadapan lebih dari 250 mahasiswa yang berasal dari berbagai
kampus di Kota Medan.

Salah satu solusi yang dapat dilakukan menurut Rini adalah mempersiapkan diri. “Para
profesional yang memahami bisnis, dalam hal ini akuntan, tidak akan tersingkir jika mereka
menguasai teknologi,” ujarnya.
Selain dihadiri oleh ratusan mahasiswa, seminar yang dipandu oleh Dosen STIE IBBI
Corinna Wongsosudono, juga dihadiri oleh Wakil Ketua I dan III STIE IBBI Lusiah, SE
MM, Ketua Program Studi S1 Akuntansi STIE IBBI Petrus Gani, SE MSi Ak CA, Dosen
STIE IBBI, Perwakilan Komunitas @JagoAkuntansi Indonesia Chapter Sumatara Utara, serta
Perwakilan Sanger Production selaku sponsor.

JANGAN MAIN-MAIN DENGAN TRANSFER PRICING

Lebih dari 80 negara di dunia berkomitmen untuk menerapkan Country by Country Report
(CBCR). Sejauh ini sudah lebih dari 50 negara yang mengadopsi, dimana Indonesia merupakan
salah satunya. Dengan terbitnya PMK Nomor 213 Tahun 2016, ketentuan dokumentasi transfer
pricing (TP Doc) bagi grup usaha yang melakukan transaksi afiliasi di Indonesia mengalami
perubahan signifikan. Mulai tahun pajak 2016, tak hanya local file yang wajib disiapkan oleh
grup usaha, tetapi juga master file dan CBCR harus segera disiapkan dalam waktu yang
relatif pendek.
Apa latar belakang dari kebijakan penyampaian Master File dan CBCR?
Pada 2013, G20 Leaders mengendorse Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action Plan dan
mempromosikan transparansi internasional untuk menangani penghindaran pajak. BEPS action
plan ini terutama ditujukan untuk menangani double non taxation yang tidak fair. Lalu lahirlah
15 action plan dalam BEPS project, yang salah satunya di action 13 adalah CBCR. Indonesia
sebagai negara G20 dan BEPS Assosiate tentu akan berusaha untuk berkomitmen menerapkan
CbCR tersebut sebagai bagian dari minimum standard atas BEPS action plan yang harus
diterapkan. Begitu kita sudah komitmen ikut bertukar CBCR, maka format dan threshold-nya
harus sama, tapi waktu penyampaian dan prosedurnya bisa berbeda-beda menyesuaikan dengan
ketentuan domestik di masing-masing negara. Namun, yang wajib membuat CBCR tidak semua
perusahaan, hanya yang memenuhi kriteria tertentu.
Bagaimana penerapan CBCR di Indonesia?
Pemerintah Indonesia telah menerbitkan PMK Nomor 213 Tahun 2016 untuk mengatur
kewajiban penyelenggaraan Dokumen Penetapan Harga Transfer. Itu merupakan paket
dokumentasi transfer pricing yang berisikan dokumen induk (Master file), dokumen lokal (local
file), dan laporan per Negara/Country by Country Report (CBCR). Ini semua harus dibuat dalam
format Bahasa Indonesia.

Isi dari CBCR mencakup soal laba grup di tiap negara, pajak yang dibayarkan, dan jumlah
karyawan, sehingga memberikan informasi aktivitas grup atau fungsi apa saja yang dijalani
setiap grup usaha di masing-masing negara. Dan ini akan ditransmisi secara otomatis, tapi hanya
dengan negara yang sama-sama punya komitmen dan menandatangani perjanjian pertukaran
CBC baik bilateral maupun multilateral. Perjanjian pertukaran CBC secara multilateral namanya
CBC Multilateral Competent Authority Agreement (CBC-MCAA).
Apa urgensi dari CBCR?
Secara tidak langsung kehadiran PMK 213 semacam alert: “Anda tidak bisa main-main lagi
dengan skema grup!”. Sudah ada mekanisme yang mengawasi sehingga fairness akan terjadi. Itu
yang pertama. Kedua, persyaratan kertas kerja dalam CBCR. Tujuannya supaya WP tidak asal-
asalan membuat CBCR, sumbernya harus jelas. Penggunaan CBCR ini dibatasi hanya untuk risk
management, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar koreksi audit. Nantinya, yang
dipertukarkan ke negara lain hanya CBCR form. Sedangkan kertas kerja tidak. Intinya segala
macam unfairness, tax avoidance, itu bisa dimitigasi dengan baik dari awal.
Artinya pendekatannya DJP ke Wajib Pajak berubah?
Pesan yang dituangkan dalam PMK 213 adalah ingin Wajib Pajak menerapkan Arms Length
Principle (ALP) sejak Wajib Pajak men-set- up harga. Pendekatan ini dikenal dengan nama price
setting approach atau ex-ante basis. Berdasarkan PMK ini, Wajib Pajak diharapkan tidak lagi
menerapkan ex-post basis sehingga akan lebih fair baik dari sisi Wajib Pajak maupun DJP. Jadi
pada saat price setting dia harus setup berdasarkan arms length principle, prinsip kewajaran.
Misalnya, WP menetapkan laba = total cost + 5%. Dari mana angka 5% itu. Ini yang harus
didasarkan pada ALP dan didokumentasikan dalam TP Documentation (Master File dan Local
File). Pesan lebih besar, kami ingin supaya transaksi yang harganya sudah ditentukan sesuai
dengan ALP tidak menjadi potensi koreksi. Tidak fair kalau transaksi afiliasi sudah arms length
sejak awal tahun, tapi tetap dikoreksi. Sebaliknya, Wajib Pajak yang tidak melakukan setting
price berdasarkan ALP tentu akan berisiko untuk dilakukan koreksi oleh pemeriksa. Itu tidak
akan terjadi kalau WP menggunakan price setting berdasarkan ALP. Jikapun realisasi pada akhir
tahun terdapat deviasi dari price setting yang ditetapkan di awal, Wajib Pajak dipersilakan untuk
menjelaskannya di dalam TP Doc. Sehingga semuanya fair dan transparan.
Bukankah transfer pricing sesuatu yang normal?
Transfer pricing merupakan penetapan harga transaksi antara pihak yang terafiliasi. Penentuan
harga jual, harga beli, nilai royalti, nilai jasa, dan apapun bentuknya, itu transfer pricing
sepanjang dilakukan dengan afiliasi. Sampai sini tidak ada masalah karena hakikatnya transaksi
afiliasi adalah sesuatu yang normal dan tidak dilarang secara hukum. Hanya pada saat terjadi
transfer pricing abuse, baru ada masalah. Abuse what for? untuk mengecilkan pajak di Indonesia.
Jadi yang masalah bukan transfer pricing, tapi transfer pricing abuse. Kalau tax planning
ditujukan untuk penghindaran pajak, nah itu baru bermasalah. Kalau dia tidak dilakukan secara
arms length, secara wajar, maka DJP punya kewenangan untuk melakukan koreksi.

Banyak keuntungan diperoleh dengan bisnisnya di Indonesia, mendapatatkan sumber daya energi
dan buruh murah, sampahnya banyak di Indonesia, truknya banyak menghancurkan jalan, tapi
labanya dipindahkan ke luar negeri. Pada saat dia mentransfer ini lah yang bermasalah. Bukan
berarti transfer pricing tidak boleh. Transfer pricing boleh sepanjang wajar (ALP).
Harus diingat bahwa CBCR ini tidak bisa digunakan untuk mengoreksi transfer pricing.
Penggunaanya hanya untuk risk analysis. Jadi hanya untuk melakukan analisis risiko atas
transfer pricing sehingga bisa melihat dimana saja risiko transfer pricing sebuah perusahaan.
Hasil risk analysis akan memberikan rekomendasi atau petunjuk bahwa perusahaan ini layak
diperiksa .atau didalami lebih lanjut transfer pricingnya. Ini sebagai diagnostic tool untuk
melihat risiko transfer pricing. Kalau memang tidak ada risiko, ya tidak akan dijadikan prioritas
utama pemeriksaan transfer pricing. Kalau ada risiko luar biasa, mari teliti mana transaksi yang
paling optimal untuk dilakukan pemeriksaan.
Apakah tidak malah memberatkan WP?
Justru ini akan memudahkan WP, meng-encourage WP untuk patuh menerapkan ALP. Yang
patuh akan keliatan patuh, yang tak patuh akan kelihatan tak patuh. Jadi kita tempatkan TP doc
pada posisi yang fair untuk bisa memberikan perlakuan yang adil. Untuk yang patuh akan
mendapatkan benefit, yang tidak patuh akan mendapatkan disinsetif dalam bentuk punishment
Sanksinya apa bagi WP yang tidak patuh dalam pelaporan Dokumentasi Transfer pricing?
Selama ini, sanksi yang diterapkan atas ketidakpatuhan Wajib Pajak menerapkan ALP atau tidak
membuat TP Doc umumnya sama yaitu 2% per bulan sesuai Pasal 13 ayat (2) UU KUP. Akan
tetapi, saat ini bagi Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan Dokumen Transfer pricing, maka
sanksinya sesuai dengan Pasal 13 ayat 3 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP),
yakni 50% dari pajak yang tidak atau kurang bayar. Sedangkan bagi WP yang telat atau hingga
batas waktu yang sudah ditentukan belum juga menyampaikan dokumentasi transfer pricing,
maka menjadi diskresi pemeriksa apakat TP doc-nya dipertimbangkan atau tidak. Istilahnya
ditetapkan secara jabatan. Apabila dites tidak wajar, maka pemeriksa akan mengenakan sanksi 2% per bulan. Sementara bagi WP yang memanipulasi dokumen transfer pricing berdasarkan informasi yang tidak benar, maka bisa kena sanksi pidana. Sehingga di sini kita tempatkan sesuatu secara adil. Kalau WP tidak membuat TP doc, maka diperlakukan sama seperti WP yang tidak melaksanakan kewajiban pembukuan.