Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

oleh Admin | Jul 8, 2015 | Direktorat Pendidikan dan Pelatihan, Pemerintahan

1. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, kita kilas balik dulu nih mengenai apa itu #SAP.
2. #SAP adalah prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah.
3. Adanya #SAP ini dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan.
4. Peraturan pemerintah yg pertama kali ditandangani oleh presiden mengenai #SAP yaitu PP No 24 Tahun 2005.
5. Kemudian diterbitkan PP No 71 Tahun 2010 yg mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan berbasis akrual. #SAP
6. Dalam PP No 71 Tahun 2011, terdapat 2 lampiran, yaitu mengenai #SAP berbasis akrual dan kas menuju akrual (Cash Toward Accrual).
7. Sampai dengan tahun kemarin, pemerintah pusat masih memakai #SAP berbasis kas menuju akrual.
8. Dihimbau kepada pemerintah pusat sudah menggunakan #SAP berbasis akrual untuk tahun 2015 ini.
9. Untuk waktu ke depannya pemerintah pusat tidak dapat menggunakan kembali basis kas menuju akrual. #SAP
10. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013. #SAP
11. PMK tsb mengatur tentang sistem akuntansi Pemerintah Pusat & Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual. #SAP
12. Kemudian, dikeluarkan juga PMK RI No 270/ PMK.05/2014 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah pusat. #SAP
13. Oleh karena itu, pemerintah pusat harus segera melaksanakan #SAP berbasis akrual secara efektif.
14. Laporan Keuangan berbasis akrual dimaksudkan untuk memberikan informasi yg lebih komprehensif. #SAP
15. Untuk mendukung #SAP berdasarkan basis akrual, pemerintah telah mengembangkan sistem aplikasi yang terintegrasi.
16. Pengembangan aplikasi tsb diharapkan mampu mengintegrasikan proses pelaksanaan & pertanggungjawaban sesuai siklus anggaran. #SAP
17. Sistem akuntansi yg dipakai untuk basis akrual yaitu SAIBA. Sobat Gogo ada yg tau apa itu SAIBA? #SAP
18. SAIBA adalah singkatan dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual. #SAP
19. Sebelumnya, pemerintah pusat memakai sistem SAKPA yg berbasis kas menuju akrual. #SAP
20. Secara interface, aplikasi SAIBA serupa dengan SAKPA (Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran). #SAP
21. Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan pun sudah mengadakan workshop, training, maupun bimtek mengenai SAIBA. #SAP
22. Tujuannya untuk mendukung penerapan laporan keuangan yg sesuai dengan #SAP berbasis akrual.
23. Jadi, pemerintah pusat sudah siap untuk menerapkan #SAP berbasis akrual untuk tahun 2015 ini nih, Sob.
24. Dimulai dari menerbitkan peraturan-peraturannya sampai dengan menyiapkan aplikasi terbaru yg sesuai dengan #SAP berbasis akrual.
25. Semoga dengan penerapan #SAP berbasis akrual ini dapat menjadikan Laporan Keuangan pemerintah menjadi lebih baik.

Siklus APBN

oleh Admin | Jul 2, 2015 | Direktorat Pendidikan dan Pelatihan, Pemerintahan

1. Sobat Gogo pada tau kan apa itu #APBN?
2. Yap! Bener banget, Sob! APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. #APBN
3. Siklus #APBN itu sendiri bisa dibilang cukup panjang loh, Sob.
4. Maksimal Januari di tahun sebelumnya, #APBN sudah mulai menjalani proses perumusannya.
5. Misalnya nih untuk #APBN tahun 2016, di bulan Januari 2015 sudah dimulailah proses penyusunannya.
6. Secara ringkas, siklus #APBN bisa dibagi dalam 6 tahap.
7. Tahap pertama yaitu perencanaan dan penganggaran yang berlangsung di bulan Januari-Juli. #APBN
8. Tahap kedua yaitu pembahasan oleh pemerintah dan DPR nih, Sob. Berlangsung di bulan Agustus-Oktober. #APBN
9. Tahap ketiga yaitu penetapannya di bulan Oktober. Nah, di saat ini sudah ditetapkan melalui Undang-Undang. #APBN
10. Tahap keempat yaitu pelaksanaan yang dimulai dari Januari pada tahun yang dimaksud. #APBN
11. Tahap kelima yaitu pelaporan dan pencatatan. #APBN
12. Tahap keenam yaitu pemeriksaan dan pertanggungjawaban #APBN.
13. Kita mulai dari tahap perencanaannya ya, Sob. #APBN
14. Di bulan Januari, pemerintah akan menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. #APBN

1. Kementerian Negara/Lembaga (K/L) menyusun rencana inisiatif baru dan indikasi kebutuhan anggaran berdasarkan prioritas pembangunan. #APBN

16. Konsep resource envelope, rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan pagu indikatif ditetapkan pada bulan Maret. #APBN
17. K/L kemudian akan menyusun rencana kerjanya (Renja). #APBN
18. Pertemuan tiga pihak (trilateral meeting) dilaksanakan antara K/L, Kementerian Perencanaan, dan Kementerian Keuangan. #APBN
19. Pokok-pokok kebijakan fiskal, kerangka ekonomi makro, dan RKP disahkan di pertengahan Mei melalui Peraturan Presiden. #APBN
20. Kemudian ditetapkanlah pagu anggaran yang telah disetujui oleh DPR di pertengahan Juni. #APBN
21. Pagu anggaran tsb menjadi dasar dari penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L). #APBN
22. RKA-K/L tsb menjadi bahan untuk penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan #APBN.
23. Selanjutnya masuk ke tahap pembahasan, Sob.
24. Pada bulan Agustus, RAPBN, Nota Keuangan, dan Rancangan Undang-Undang #APBN disampaikan kepada DPR (Banggar).
25. Dilakukanlah pembahasan antara pemerintah dan DPR, dengan mempertimbangkan masukan dari DPD. #APBN
26. Lanjut ke tahap penetapan ya. #APBN
27. Setelah disetujui oleh DPR (Banggar), disahkanlah Undang-Undang #APBN pada akhir Oktober.
28. Penetapan #APBN kemudian diikuti dengan penetapan Keputusan Presiden yg di dalamnya terdapat Rincian APBN sebagai lampiran UU APBN.
29. K/L selanjutnya mengusulkan konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran(DIPA) berdasarkan Keppres mengenai rincian #APBN.
30. Konsep DIPA oleh K/L disampaikan ke Kementerian Keuangan untuk disahkan. #APBN
31. Pada tahap selanjutnya, pelaksanaan #APBN dilakukan oleh K/L dan Bendahara Umum Negara dengan mengacu pada DIPA.
32. Bersamaan dengan tahapan pelaksanaan #APBN, K/L dan Bendahara Umum Negara melakukan pelaporan dan pencatatan.
33. Pelaporan dan pencatatan dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). #APBN
34. Selanjutnya tahap terakhir deh, Sob. Masih inget tahap apa? #APBN
35. Yak, tahap terakhir adalah pemeriksaan dan pertanggungjawaban. #APBN
36. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan atas LKPP yg telah dihasilkan tadi. #APBN
37. LKPP yg telah diaudit oleh BPK disampaikan Presiden kepada DPR dalam bentuk RUU pertanggungjawaban pelaksanaan #APBN untuk dibahas dan disetujui.

Investasi Dalam Bidang Akuntansi Pemerintahan

oleh Admin | Des 17, 2014 | Direktorat Pendidikan dan Pelatihan, Pemerintahan

1. Sebelumnya kalian tau ga apa itu #Investasi?
2. Jadi, menurut PSAP 6, #Investasi itu diartikan sebagai aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis, seperti:
3. bunga, deviden, & royalty/manfaat sosial, sehingga dpt mningkatkan kemampuan pemerintah dlm rangka pelayanan kpd masyarakat. #Investasi
4. Kemudian, berdasarkan PP Nomor 24 tahun 2005, #Investasi pemerintah di Indonesia itu dibagi menjadi 2 kelompok besar yakni:
5. #Investasi jangka pendek seperti kelompok aset lancar dan jangka panjang seperti aset non lancar.
6. Lanjut yaa Sob ke karakteristik #Investasi jangka pendek dan jangka panjang beserta dengan contohnya. J
7. Jadi, ada 3 karakteristik #Investasi jangka pendek, yaitu: 1) Dapat diperjualbelikan/ dicairkan dengan segera.
8. 2) Ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual #Investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas.
9. 3) Berisiko rendah #Investasi
10. Nah, contoh #Investasi jangka pendek, yaitu deposito jangka waktu 3 – 12 bulan (cont)
11. …atau deposito yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits). #Investasi
12. Kemudian, contoh yang lainnya, yaitu Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek dan pembelian SBI. #Investasi
13. Sekarang, udah tau kan sob apa itu #Investasi jangka pendek? Nah, selanjutnya Gogo akan bahas tentang investasi jangka panjang.
14. Apa sih #Investasi jangka panjang Sob?
15. Jadi, #Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan.
16. Pengeluaran pemerintah untuk #Investasi jangka panjang merupakan pengeluaran pembiayaan.
17. Sedangkan pengeluaran untuk #Investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas.
18. Contohnya, penyertaan modal Pemda, #Investasi dalam SUN jangka panjang, dan pembelian obligasi jangka panjang.
19. Jenis #Investasi jangka panjang terbagi 2 sob, yaitu permanen dan non permanen.
20. Permanen itu apabila #Investasi dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, tidak untuk diperjualbelikan,
21. tetapi untuk mendapatkan dividen atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. #Investasi
22. Contoh dari #Investasi jangka panjang permanen, adalah penyertaan modal pemerintah pada perusahaan negara/daerah, (cont)
23. …badan usaha lainnya yang bukan milik negara. #Investasi
24. Contoh lainnya yaitu #Investasi permanen lainnya untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
25. Sedangkan #Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
26. Contohnya pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai tanggal jatuh tempo oleh pemerintah. #Investasi
27. Contoh lainnya adalah penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga. #Investasi
28. Kita lanjut ya Sob, mengenai bagaimana pengakuan dan pengukuran #Investasi pemerintah?
29. Jadi, pengeluaran kas pemerintah dapat dilakukan sebagai #Investasi, apabila mememuhi salah satu kriteria, yaitu :
30. 1) Kemungkinan manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial yang akan datang atas suatu #Investasi dapat diperoleh pemerintah.
31. 2) Nilai perolehan atau nilai wajar #Investasi dapat diukur secara memadai (relable).
32. Kemudian, pengukuran #Investasi pemerintah itu diukur berdasarkan nilai perolehannya.
33. Jika #Investasi tidak memiliki nilai perolehan, maka dapat menggunakan nilai wajar.
34. Untuk beberapa jenis #Investasi yg aktif diperdagangkan di pasar uang atau modal. Maka, nilai yang digunakan adalah nilai pasar.
35. Selanjutnya, bagaimana ya sob metode yang digunakan oleh pemerintah untuk menilai #Investasi?
36. Nah, metode penilaian #Investasi yang digunakan oleh pemerintah itu bergantung pada tingkat kepemilikannya pada investor.
37. Ada 3 jenis, metode penilaian yang digunakan, yaitu a) metode biaya untuk kepemilikan <20%, #Investasi
38. b) metode ekuitas untuk kepemilikan 20% – 50%
39. c) metode nilai bersih yang dapat direalisasikan untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam waktu dekat. #Investasi
40. Kemudian, investasi2 yang dilakukan oleh pemerintah baik jangka panjang maupun jangka pendek harus dilaporkan pada neraca. #Investasi
41. Nah, sekian deh sob kultweet dari Gogo mengenai #Investasi
42. Tetep pantengin TL Gogo yaa setiap SELASA MALAM karena aka nada kultweet – kutweet menarik lainnya dari akuntansi pemerintahan. J #Investasi

Kewajiban dan Ekuitas Dana

oleh Admin | Des 12, 2014 | Direktorat Pendidikan dan Pelatihan, Pemerintahan

1. Sob, udah tahu apa definisi kewajiban? Yang belum tahu, Gogo kasih tahu lagi deh yaa. #KED
2. Kewajiban adalah sesuatu yg memberikan beban kewajiban bagi pemilik dimasa depan dmn pembayarannya dilakukan dgn mengorbankan aset. #KED
3. Nah, dalam pemerintahan kewajiban itu muncul antara lain karena apa Sob?
4. Krn pnggunaan sumber pmbiayaan pnjaman dr msyarakat, pegawai, lembaga keuangan, entitas pmerintahan lain, atau lembaga internasional. #KED
5. Dalam dunia akuntansi pemerintahan kewajiban juga terbagi menjadi 2, yaitu kewajiban jangka pendek dan panjang. #KED
6. Brdasarkan PP No. 24 Tahun 2005, kewajiban jangka pendek yaitu kewajiban yg jatuh temponya dlm wktu 12 bln setelah tanggal pelaporan. #KED
7. Contohnya bunga pinjaman, utang perhitungan fihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang. #KED
8. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai kewajiban jangka panjang. #KED
9. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan. #KED
10. Oh ya Sob, udah tahu belum kalo kewajiban jangka pendek juga bisa termasuk ke dalam akun kewajiban jangka panjang? #KED
11. Yaps, Sob jadi agar kewajiban jangka pendek bisa termasuk kedalam kewajiban jangka panjang itu ada 3 syaratnya. #KED
12. (a) jangka waktu aslinya 12 bulan (b) entitas bermaksud untuk mendanai kembali kewajiban jangka panjang tersebut. #KED
13. (c) mksd tsb didukung dgn adanya perjanjian pendanaan kmbli/adanya penjadwalan kmbli thdp pembayaran yg diselesaikan (cont) #KED
14. …sblm laporan keuangan disetujui. Lalu kapan sih pemerintah mengakui kewajibannya? #KED
15. Menurut PSAP 9, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan atau pada saat kewajiban timbul. #KED
16. Kewajiban dapat timbul melalui 4 hal, yaitu (a) transaksi pertukaran (b) transaksi tanpa pertukaran. #KED
17. (c) kejadian berkaitan dengan pemerintah dan (d) kejadian yang diakui pemerintah. #KED
18. Yuuk kita bahas satu persatu timbulnya kewajiban ini. J #KED
19. Yg pertama transaksi dgn pertukaran timbul ktika masing2 pihak dlm transaksi tsb mngorbankan&menerima suatu nilai sbg gantinya. #KED
20. Contohnya, pegawai pemerintah memberikan jasa sebagai ganti dari kompensasinya atas gaji. #KED
21. Yang kedua, transaksi tanpa pertukaran timbul ketika dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung (cont) #KED
22. …memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. #KED
23. Contohnya ketika pemerintah mengalokasi dananya ke pemda. #KED
24. Yg ketiga kejadian yg berkaitan dgn pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi..(cont)#KED
25. …namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. #KED
26. Contohnya saat pemeritah secara tdk sengaja mnyebabkan kerusakan pd kepemilikan pribadi yg mnimbulkan kewajiban bagi pemerintah. #KED
27. Yg keempat, kejadian yg diakui pemerintah adalah kejadian2 yg tidak didasakan pada transaksi namun kejadian tsb (cont) #KED
28. …mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan merespon kejadian tersebut. #KED
29. Slanjutnya Sob, utang pmerintah pusat yg mnggunakan mata uang asing dicatat dgn mnggunakan kurs tengah BI saat trjadinya transaksi. #KED
30. Jd, pd stiap tgl neraca. Kewajiban dlm mata uang asing dlaporkan kedalam mata uang rupiah mnggunakan kurs tengah BI pd tgl neraca. #KED
31. Selisih penjabaran akun kewajiban moneter tersebut antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat (cont) #KED
32. …(cont) sebagai kenaikan/penurunan ekuitas dan periode berjalan. Lalu bagaimana ya Sob jika terjadi penghapusan utang? #KED
33. Jika terjadi hal tersebut, maka Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan restrukturisasi kewajiban tersebut. #KED
34. Setelah kita membahas mengenai kewajiban, selanjutnya akan ada pembahasan mengenai ekuitas dana. Apa sih itu ekuitas dana? #KED
35. Menurut PP No 24 Tahun 2005 tentang SAP mendefinisikan ekuitas dana sebagai kekayaan bersih pemerintah (cont) #KED
36. …yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. #KED
37. Akuntansi pemerintahan menggunakan basis cash toward accrual membagi 3 kelompok ekuitas dana, yaitu: #KED
38. (a) Ekuitas dana lancar, yaitu selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. #KED
39. Contohnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), cadangan piutang, dan cadangan persediaan. #KED
40. (b) Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam aset nonlancar..(cont) #KED
41. ….(cont) selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. #KED
42. (c) Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yg dicadangkan (cont) #KED
43. ….untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang–undangan. #KED
44. Sekian deh sob, kultweet malam ini tentang #KED. Semoga bermanfaat yaa. Sampai berjumpa di SELASA MALAM berikutnya J

Aset Tetap dalam Akuntansi Pemerintahan

oleh Admin | Nov 26, 2014 | Direktorat Pendidikan dan Pelatihan, Pemerintahan

1. Pasti Sobat Gogo udah pada tau kan apa pengertian dari #AsetTetap?
2. #AsetTetap adh aset berwujud yg masa manfaatnya lebih dr 12 bulan tuk digunakan dlm kegiatan pemerintah/dimanfaatkan oleh msyarakat umum.
3. Jadi, pemerintah harus mencatat suatu #AsetTetap yang dimilikinya meskipun aset tetap tersebut digunakan oleh pihak lain.
4. Pemerintah juga harus mencatat hak atas tanah sebagai #AsetTetap.
5. #AsetTetap diklasifikasian menjadi 6 Sob, yaitu:
6. Tanah, 2.Peralatan&Mesin, 3.Gedung&Bangunan, 4.Jalan,Irigasi,&Jaringan, 5.Aset Tetap Lainnya, 6.Konstruksi dlm Pengerjaan. #AsetTetap
7. Ok Sob, kita lanjut mengenai pengakuan #AsetTetap. Yuukkk
8. Aset dapat diakui sebagai #AsetTetap apabila berwujud dan memenuhi kriteria berikut:
9. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, #AsetTetap
10. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, d. Diperoleh/dibangun dengan maksud untuk digunakan. #AsetTetap
11. Pmerintah mngakui suatu #AsetTetap bl aset tetap tsb tlah dterima atau dserahkan hak kpemilikannya, danatau pd st penguasaannya brpindah
12. Penyerahan kepemilikan dan penguasaan berpindah harus ada bukti dan atau penguasaan secara hukum ya Sob. #AsetTetap
13. Selanjutnya ya Sob kita masuk mengenai pengukuran #AsetTetap. Masih semangat kan? 😀
14. #AsetTetap dinilai dengan biaya perolehan. Ini tuk aset tetap yang diperoleh atau dibangun secara swakelola.
15. #AsetTetap yang tidak diketahui harga perolehannya disajikan dengan nilai wajar. Contohnya aset donasi.
16. Biaya perolehan #AsetTetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor.
17. Dan jg setiap biaya yg dpt diatribusikan secara langsung yg membuat aset tsb dapat bekerja tuk penggunaan yg dimaksudkan. #AsetTetap
18. Sob, perlu Sob tahu biaya-biaya yang diatribusikan langsung yaitu: #AsetTetap
19. Biaya persiapan tempat, Biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost), #AsetTetap
20. Biaya pemasangan (instalation cost), Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur, dan Biaya konstruksi. #AsetTetap
21. Sob, Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya #AsetTetap.
22. Sepanjang biaya tersebut tdk dapat diatribusikan secara langsung pd biaya perolehan aset/membawa aset ke kondisi kerjanya. #AsetTetap
23. Biaya permulaan & pra-produksi serupa bkan bagian biaya suatu aset kcuali biaya tsb perlu tuk mmbawa aset kekondisi kerjanya. #AsetTetap
24. Gimana Sob, Lanjut? 😀 Mari mari merapat. #AsetTetap
25. Biaya perolehan dari masing2 #AsetTetap yg diperoleh secara Gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga.. (cont)
26. …gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. #AsetTetap
27. #AsetTetap yang diperoleh dari Pertukaran dengan aset tetap serupa atau lainnya dinilai berdasarkan nilai wajarnya.
28. Penilaian tsb trdiri atas nilai aset tetap yg lama ditambah jumlah uang yg harus dserahkan tuk mendapatkan #AsetTetap baru tsb.
29. Apabila suatu #AsetTetap ditukar dgn aset yg serupa, mmiliki manfaat serupa dan mmiliki nilai wajar serupa, atau kepemilikan,.. (cont)
30. …maka tdk ada keuntungan & kerugian yg diakui dlm transaksi ini. #AsetTetap
31. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yg dilepas. #AsetTetap
32. Aset Bersejarah yaitu #AsetTetap yg dmiliki atau dikuasai oleh pemerintah yg karena umur dan kondisinya aset tetap tsb harus dilindungi.
33. Pemerintah tdk menyajikan aset bersejarah di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dlm catatan atas laporan keuangan. #AsetTetap
34. Sob, stelah suatu #AsetTetap diperoleh, pastinya kan ada pengeluaran2 tuk aset tetap tsb. Yuk kita bahas Pengeluaran Setelah Perolehan.
35. Pengeluaran belanja untuk #AsetTetap setelah perolehan dapat dibedakan menjadi dua, yakni:
36. Belanja tuk pemeliharaan tuk mempertahankan kondisi #AsetTetap tsb sesuai dgn kondisi awal diakui sebagai beban.
37. Belanja tuk peningkatan tuk mmberi manfaat ekonomik dimasa yg akan datang dlm bentuk peningkatan kapasitas,.. (cont) #AsetTetap
38. …masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja. #AsetTetap
39. Pngeluaran ini hrs dikapitalisasi ssuai satuan minimum kapitalisasi (capitalization thresholds) yg dtetapkan oleh pemerintah. #AsetTetap
40. Ok Sob, kita lanjut mengenai penyusutan #AsetTetap.
41. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh #AsetTetap dapat disusutkan sesuai dgn sifat dan karakteristik aset tsb.
42. Penyusutan dpt dlakukan dgn metode garis lurus , saldo menurun ganda, atau unit produksi. #AsetTetap
43. Penyusutan sudah, kita lanjut mengenai revaluasi #AsetTetap.
44. Revaluasi/penilaian kembali umumnya tdk dperkenankan krn SAP mnganut penilaian aset bdasarkan biaya prolehan/harga prtukaran. #AsetTetap
45. Namun dlm hal terjadi perubahan harga secara signifikan, pemerintah dapat melakukan penilaian kembali atas #AsetTetap yg dimiliki.
46. Selisih antara nilai revaluasi dgn nilai tercatat dibukukan dlm ekuitas dana pada akun Diinvestasikan dalam #AsetTetap.
47. Penghentian dan Pelepasan. Tuk #AsetTetap yg krn kondisinya/krn alasan lain dhentikan dr pnggunaan aktif mk dpindahkan ke pos aset lain.
48. Adapun yg secara permanen dihentikan/dilepas harus dieliminasi dr neraca dan diungkapkan dlm catatan atas laporan keuangan. #AsetTetap
49. Yang terakhir Sob, kita melangkah ke pengungkapan #AsetTetap.
50. Dalam catatan atas laporan keuangan harus diungkapkan untuk masing-masing jenis #AsetTetap sebagai berikut:
51. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat, #AsetTetap
52. Rekonsiliasi jumlah tercatat pd awal dan akhir periode yg menunjukkan: #AsetTetap
53. penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai jika ada, dan mutasi aset tetap lainnya. #AsetTetap
54. Informasi penyusutan meliputi: nilai penyusutan,metode penyusutan yg digunakan,masa manfaat/tarif penyusutan yg digunakan, #AsetTetap
55. serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. #AsetTetap
56. Sob, sampai dsini pembahasan kita malam ini. Semoga bermanfaat. :). Sampai jumpa pekan depan. 😀 #AsetTetap