Menteri Keuangan​​ Republik Indonesia

Tugas

Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Fungsi

a.​​ perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan risiko;​​ 

​​ b.perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan;

​​ c.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur​​ organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan;

​​ d.​​ pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan;

​​ e.​​ pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan;

​​ f.​​ pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah;

​​ g.​​ pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;

​​ h.​​ pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara; dan

​​ i.​​ pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dasar hukum:

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

 

Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia

Tugas

Membantu Menteri dalam memimpin penyelenggaraan urusan kementerian.

Dasar hukum:

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

 

Sekretariat Jenderal

TugasMenyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Fungsi

a.​​ koordinasi kegiatan Kementerian Keuangan;

b.​​ pengoordinasian kegiatan Kementerian Keuangan;

c.​​ pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang​​ meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Keuangan;

​​ d.​​ pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

​​ e.​​ koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;

​​ f.​​ penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan

​​ g.​​ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

 

Dasar hukum:

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Anggaran

TugasMenyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

a.​​ perumusan kebijakan di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak;

​​ b.​​ pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak;

​​ c.​​ penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak;

​​ d.​​ pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak;

​​ e.​​ pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak;

​​ f.​​ pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Anggaran; dan

​​ g.​​ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

 

 

Dasar hukum:

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

 

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

TugasMenyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

a.​​ perumusan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;

​​ b.​​ pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;

​​ c.​​ penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;

​​ d.​​ pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;

​​ e.​​ pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;

​​ f.​​ pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan

​​ g.​​ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

 

Dasar hukum:

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Pajak

TugasMenyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsia.perumusan kebijakan di bidang perpajakan;

​​  b.pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;

​​  c.penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;

​​  d.pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan;

​​  e.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan;

​​  f.pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan

​​  g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Dasar hukum:

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

TugasMenyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Fungsi

a.​​ perumusan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan​​ hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;

​​ b.​​ pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan​​ hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;

​​ c.​​ penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di​​ bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;

​​ d.​​ pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;

​​ e.​​ pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;

​​ f.​​ pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan

​​ g.​​ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Dasar hukum:

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

 

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

TugasMenyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga negara, dan risiko keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsia.​​ perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga negara, dukungan pembiayaan dan penjaminan pembangunan, dan risiko keuangan;

​​  b.​​ pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga negara, dukungan pembiayaan dan penjaminan pembangunan dan risiko keuangan;

​​  c.​​ penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga negara, dukungan pembiayaan dan penjaminan pembangunan dan risiko keuangan;

​​  d.​​ pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga negara, dukungan pembiayaan dan penjaminan pembangunan dan risiko keuangan;

​​  e.​​ pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga negara, dukungan pembiayaan dan penjaminan pembangunan dan risiko keuangan;

​​  f.​​ pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; dan

​​  g.​​ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Dasar hukum:

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

TugasMenyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi a.​​ perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran,​​ pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;

​​  b.​​ pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;

​​  c.​​ penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;

​​  d.​​ pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;

​​  e.​​ pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;

​​  f.​​ pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan

​​  g.​​ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Dasar hukum:

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

TugasMenyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Fungsi

  • perumusan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang;

  • b.​​ pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang;

  • penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang;

  • pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang;

  • pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang;

  • pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan

  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Dasar hukum:

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

 

Inspektorat Jenderal

TugasMenyelenggarakan pengawasan internal atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

a.​​ penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan;

b.​​ pelaksanaan pengawasan internal atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

c.​​ pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Keuangan;

d.​​ penyusunan laporan hasil pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan; dan

​​ e.​​ pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

Dasar hukum:

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

 

Badan Kebijakan Fiskal

TugasMenyelenggarakan perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

a,​​ penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan serta kerja sama ekonomi dan​​ keuangan internasional;.

b.​​ pelaksanaan analisis dan perumusan rekomendasi​​ kebijakan fiskal dan sektor keuangan;

c.​​ pelaksanaan kerja sama ekonomi dan keuangan​​ internasional;

d.​​ pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan fiskal​​ dan sektor keuangan serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional;

e.​​ pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Fiskal; dan

f.​​ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Dasar hukum:

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

TugasMelaksanakan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara.

Fungsi a.​​ penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program​​ pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di​​ bidang keuangan negara;

​​  b.​​ pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi​​ kompetensi di bidang keuangan negara;

​​  c.​​ pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara; dan

​​  d.​​ pelaksanaan administrasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

Dasar hukum:

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Sekretariat Pengadilan Pajak

TugasMemberikan pelayanan di bidang tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, administrasi persiapan berkas banding dan/atau gugatan, administrasi persiapan persidangan, administrasi persidangan, administrasi penyelesaian putusan, dokumentasi, administrasi peninjauan kembali, administrasi yurisprudensi, pengolahan data, dan pelayanan informasi.

Fungsia.pelaksanaan tata usaha dan kearsipan kesekretariatan, penganggaran dan pengelolaan keuangan, pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia serta pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga;

​​  b.pelaksanaan pelayanan administrasi berkas banding dan/atau gugatan;

​​  c.pelayanan administrasi persiapan persidangan;

​​  d.pelayanan administrasi persidangan;

​​  e.pelayanan administrasi penyelesaian putusan;

​​  f.penghimpunan dan pengklasifikasian putusan dan penyelenggaraan kepustakaan;

​​  g.pelayanan administrasi peninjauan kembali;

​​  h.pelayanan administrasi yurisprudensi putusan; dan

​​  i.pengolahan data dan pelayanan informasi.

Dasar hukum:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.1/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak.

 

Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan

TugasMelaksanakan pelayanan teknis dan administratif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis Komite Pengawas Perpajakan.

Fungsia.koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis dan program kerja fasilitasi analisa dan konsultasi, fasilitasi pencegahan dan monitoring, serta fasilitasi pengaduan dan verifikasi di lingkungan Komite Pengawas Perpajakan;

​​  b.koordinasi penyusunan rencana kerja, rencana strategik, dan laporan;

​​  c.penyiapan rekomendasi dan pemberian saran/masukan dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas instansi perpajakan;

​​  d.pengelolaan urusan sumber daya manusia, penataan organisasi dan ketatalaksanaan, serta keuangan; dan

​​  e.pelaksanaan urusan tata usaha Komite Pengawas Perpajakan.

Dasar hukum:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2010 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan.

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

TugasMelaksanakan pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional baik dana abadi pendidikan (endowment fund) maupun dana cadangan pendidikan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Fungsia.penyusunan rencana strategis bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan serta rencana kerja dan anggaran satuan kerja;

​​  b.pengelolaan dan pengembangan dana endowment fund dan dana cadangan pendidikan;

​​  c.penyaluran Dana Pengembangan Pendidikan Nasional serta monitoring dan evaluasi atas penyaluran;

​​  d.penyusunan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi dan penyelesaian transaksi (setelmen), serta pelaporan;

​​  e.pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko dengan prinsip kehati-hatian terhadap pelaksanaan tugas Lembaga Pengelola Dana Pendidikan; dan

​​  f.pengelolaan sumber daya manusia, urusan umum dan kerumahtanggaan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

Dasar hukum:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

 

Nilai - Nilai Kementerian Keuangan

1.

INTEGRITAS

:

Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral

 

 

 

 

2.

PROFESIONALISME

:

Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi

 

 

 

 

3.

SINERGI

:

Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas

 

 

 

 

4.

PELAYANAN

:

Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman

 

 

 

 

5.

KESEMPURNAAN

:

Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik