1. 2

     

    • Pengertian akuntansi pemerintahan

    “Akuntansi pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan” (Halim, 2007)

    • Perbedaan akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis/privat

    Perbedaan

    Akuntansi Pemerintahan

    Akuntansi Bisnis

    Tujuan

    NonProfit motive

    Profit motive

    Organisasi

    Pemerintah

    Swasta

    Sumber pendanaan

    Pajak, retribusi, utang, obligasi

    pemerintah, laba BUMN/BUMD, penjualan aset negara, dsb

    Pembiayaan internal : modal

    sendiri laba ditahan, penjualan

    aktiva

    Pembiayaan eksternal : utang

    bank, obligasi, penerbitan saham

    Pertanggungjawaban

    Masyarakat (publik) dan parlemen (DPR/MPR)

    Pemegang saham dan kreditur

    Komponen laporan keuangan

    Laporan finansial

    • Laporan operasional

    • Laporan perubahan ekuitas

    • Laporan posisi keuangan

    • Laporan arus kas

    • Catatan atas laporan keuangan

    Laporan pelaksanaan anggaran

    • Laporan realisasi anggaran

    • Laporan perubahan SAL

     

    • Laporan laba rugi

    • Laporan perubahan ekuitas

    • Laporan posisi keuangan

    • Laporan arus kas

    • Catatan atas laporan keuangan

    Struktur organisasi

    Birokratis, kaku, dan hierarkis

    Fleksibel, datar, piramid, lintas fungsional

    Standar akuntansi

    Standar akuntansi pemerintahan

    Standar akuntansi keuangan

    Jurnal anggaran

    Ada.

     

    (Pada PPKD)

    Estimasi pendapatan

    Estimasi penerimaan pembiayaan

    • Apropriasi belanja

    • Apropriasi pengeluaran pembiayaan

    • Estimasi perubahan SAL

     

    (Pada SKPD)

    Estimasi pendapatan

    Estimasi perubahan SAL

    • Apropriasi ​​ belanja

    Tidak ada jurnal

    Kodefikasi akun

    1. Aset

    2. Kewajiban

    3. Ekuitas

    4. Pendapatan LRA

    5. Belanja

    6. Transfer

    7. Pembiayaan

    8. Pendapatan LO

    9. Beban

    1. Aset

    2. Liabilitas

    3. Ekuitas

    4. Pendapatan

    5. Beban

     

     

    • Dasar hukum akuntansi pemerintahan

    • UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

    • UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

    • PMK No.171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

    • PMK No.196/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain pada Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan

    • PMK No.191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah

    • PMK No.230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah

    • PMK No.233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas PMK No.171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

    • Tujuan akuntansi pemerintahan

      • Akuntabilitas, Keuangan Negara yang dikelola harus mampu dipertanggungjawabkan sesuai amanat konstitusi yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 5.

      • Manajerial

    Akuntansi pemerintahan memungkinkan pemerintah membantu merancang penyusunan APBD dan strategi pembangunan dan pengendalian atas kegiatan dalam rangka pencapaian ketaatan perundang-undangan, efisiensi, efektifitas dan ekonomis.

      • Pengawasan

    Keuangan di pemerintahan terdiri dari pemeriksaan keuangan secara umum, pemeriksaan ketaatan dan pemeriksaan operasional atau manajerial.

    • Karakteristik akuntansi pemerintahan

      • Tidak berorientasi laba

      • Kepemilikan pemerintah bersifat kolektif sesuai konstituen

      • Kontribusi keuangan tidak terkait secara langsung dengan pelayanan pemerintah

      • Keputusan kebijakan dan operasional dibuat oleh lembaga perwakilan di negara-negara penganut demokrasi indonesia

      • Keputusan atau kebijakan wajib dibuat secara terbuka

      • Dimungkinkan adanya pemakaian lebih dari satu jenis dana

      • Bersifat kaku

    • Ruang lingkup akuntansi pemerintahan

    Mardiasmo (2006:01) mengatakan bahwa ruang lingkup akuntansi pemerintahan adalah:

      • akuntansi manajemen

      • sistem akuntansi keuangan

      • perencanaan keuangan dan pembangunan

      • sistem pengawasan dan pemeriksaan

      • berbagai implikasi finansial atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah.

     

    Daftar Pustaka