Persediaan Dalam Akuntansi Pemerintahan

oleh Admin | Nov 13, 2014 | Direktorat Pendidikan dan Pelatihan, Pemerintahan

1. Sebelum membahas lebih dalam mengenai persediaan dalam akuntansi pemerintahan, udah tau belum Sob definisi dari #Persediaan?.
2. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 5, #Persediaan merupakan aset berwujud berupa:
3. Barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, #Persediaan
4. Bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, #Persediaan
5. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, #Persediaan
6. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. #Persediaan
7. Sekarang udah tahu kan Sob apa definisi #Persediaan dalam akuntansi pemerintahan? Yuk, kita lanjut.
8. Lalu bagaimana pengakuan #Persediaan dalam akuntansi pemerintahan?
9. Menurut PSAP, #Persediaan diakui saat potensi manfaat ekonomi masa depan dperoleh pemerintah & mmpunyai nilai/biaya yg dpt dukur dgn
10. Berdasarkan pernyataan tersebut, pengakuan #Persediaan menggunakan basis akrual.
11. Pengakuan #Persediaan pada akuntansi pemerintahan yang berbasis kas modifikasi akan dilakukan di akhir
12. Jadi, pada saat perolehan hanya akan dicatat sebagai Belanja (Dr) dan Pengeluaran Kas (Cr). #Persediaan
13. Pengakuan seperti ini mirip dengan sistem pencatatan periodik dalam akuntansi #Persediaan
14. Nah, tadi kita udah bahas tentang definisi sama pengakuan #Persediaan. Kita lanjut Sob mengenai pengukuran persediaan.
15. Dalam akuntansi pemerintahan di Indonesia, pengukuran #Persediaan sangat bergantung pada cara perolehan
16. PSAP 5 menjelaskan bahwa 3 cara memperoleh suatu #Persediaan, yaitu (a)Pembelian (b)Produksi Sendiri dan (c)Cara
17. Apabila pemerintah memperoleh #Persediaan melalui pembelian, maka persediaan tersebut disajikan sebesar biaya
18. Biaya perolehan tersebut meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya . #Persediaan
19. Potongan harga seperti rabat dan lainnya harus dikurangkan dari biaya #Persediaan
20. Jurnal yang dicatat ketika pemerintah menggunakan basis akrual dengan cash toward accrual. #Persediaan
21. Kalian udah tau belum Sob apa bedanya antara basis cash toward accrual dan akrual?. #Persediaan
22. Jadi, Laporan keuangan berbasis kas yaitu untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi #Persediaan
23. Sedangkan, basis akrual adalah untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dalam #Persediaan
24. Dalam hal ini, apabila menggunakan basis cash toward accrual #Persediaan itu dianggap sebagai belanja
25. Jadi, jurnal pembelian dengan menggunakan basis cash toward accrual adalah Belanja Negara (Dr) dan Kas (Cr). #Persediaan
26. Kemudian, jurnal pembelian #Persediaan dengan menggunakan basis akrual adalah Persediaan Obat (Dr) dan Kas (Cr).
27. Apabila pemerintah mmperoleh #Persediaan dgn memproduksi sendiri, maka dlm penyajian neraca mnggunakan biaya standar.
28. Biaya standar ini yakni biaya langsung yg terkait dgn #Persediaan yg diproduksi dan biaya tidak langsung.
29. Biaya ini dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran2 yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan #Persediaan
30. Jurnal yg dibuat untuk mencatat #Persediaan tdk dilakukan pada saat proses produksi.
31. Untuk jurnal #Persediaan dengan cara memproduksi juga sama dengan jurnal persediaan melalui pembelian.
32. Jika #Persediaan diperoleh dgn cara lainnya, seperti donasi maka penyajian dlm neraca menggunakan nilai wajar yg meliputi (cont)
33. …(cont) nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi #Persediaan
34. Selanjutnya, pencatatan #Persediaan hanya dilakukan di akhir periode atau sebelum menyusun laporan
35. Jurnal pengakuan #Persediaan melalui cara lainnya, berbeda dgn jurnal persediaan yg diperoleh dgn pembelian & produksi sendiri.
36. Dikarenakan pemerintah tidak mengeluarkan kas untuk memperoleh #Persediaan ini, maka berdasarkan basis cash toward accrual tidak ada jurnalnya.
37. Namun, diakhir tahun akan dicatat pengakuan sejumlah #Persediaan buku yang ada. Yakni Persediaan (Dr) dan Cadangan Persediaan (Cr).
38. Jurnal ini juga dilakukan setiap akhir periode apabila memperoleh #Persediaan dengan membeli ataupun produksi sendiri.
39. Sekian deh Sob, kultweet kali ini tentang #Persediaan dalam sistem akuntansi pemerintahan. Semoga bermanfaat yaa 😀
40. Tetep pantengin TL Gogo yaa setiap SELASA MALAM karena akan ada kultweet – kutweet menarik lainnya dari akuntansi J #Persediaan

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintahan

oleh Admin | Nov 7, 2014 | Direktorat Pendidikan dan Pelatihan, Pemerintahan

1. Ada yg tau apa tujuan umum laporan keuangan? #PLKP
2. Betul Sob, tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, (cont) #PLKP
3. (cont) arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yg bermanfaat bagi para pengguna dlm membuat dan (cont) #PLKP
4. (cont) mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. #PLKP
5. secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah tuk menyajikan informasi yg berguna tuk pengambilan (cont)  #PLKP
6. (cont) keputusan dan tuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yg dipercayakan kepadanya #PLKP
7. Olehnya itu, tuk mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah harus menyediakan informasi2 mengenai: #PLKP
8. Posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah; #PLKP
9. Perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah; #PLKP
10. Sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; #PLKP
11. Ketaatan realisasi terhadap anggarannya; #PLKP
12. Cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; #PLKP
13. Potensi pemerintah tuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; #PLKP
14. Hal berguna tuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dlm mendanai aktivitasnya. #PLKP
15. Laporan keuangan tuk tujuan umum jg mempunyai peranan prediktif dan prospektif. #PLKP
16. Selain itu, jg menyediakan informasi yg berguna tuk memprediksi besarnya sumberdaya yg dibutuhkan tuk operasi yg (cont) #PLKP
17. (cont) berkelanjutan, sumber daya yg dihasilkan dr operasi yg berkelanjutan, serta risiko dan ketdkpastian yg #PLKP
18. Pelaporan keuangan jg menyajikan informasi bagi pengguna mengenai: #PLKP
19. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dgn anggaran; #PLKP
20. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan dgunakan sesuai dgn ktentuan, trmasuk batas anggaran yg dtetapkan oleh DPR/DPRD. #PLKP
21. Giman Sob, masih semangat kan. :D. Kita lanjut mengenai Periode Pelaporan. #PLKP
22. Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dlm setahun. #PLKP
23. Apabila laporan keuangan tahunan disajikan dgn suatu periode yg lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, harus diungkapkan: #PLKP
24. Alasan penggunaan periode pelaporan tdk satu tahun, dan #PLKP
25. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif tuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tdk dapat diperbandingkan. #PLKP
26. Sekarang kita lanjut ke komponen laporan keuangan pemerintah. Komponen laporan keuangan pemerintah harus terdiri dari: #PLKP
27. Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan #PLKP
28. Komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yg hanya disajikan (cont) #PLKP
29. (cont) oleh unit yg mmpunyai fungsi prbendaharaan (Bendahara Umum Negara/Daerah). #PLKP
30. Selain menyajikan laporan keuangan pokok entitas pelaporan dperkenankan mnyajikan Laporan Kinerja Keuangan berbasis Akrual dan Laporan Perubahan Ekuitas. #PLKP
31. Nah, mari kita bahas sedikit mengenai komponen laporan keuangan pemerintah tersebut. Yuukk. #PLKP
32. Laporan Realisasi Anggaran: LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yg (cont) #PLKP
33. (cont) dikelolah oleh pemerintah pusat/daerah dlm satu periode pelaporan. #PLKP
34. Laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yg dapat mnunjukkan ketaatan trhadap APBN/APBD. #PLKP
35. LRA menyajikan sekurang2nya unsur2 pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. #PLKP
36. Nah, kita bahas lagi komponen2 selanjutnya. Mariii.. #PLKP
37. Neraca adlh laporan yg mnggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mngenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pd tanggal pelaporan. #PLKP
38. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. #PLKP
39. Catatan Atas Laporan Keuangan digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya. #PLKP
40. Ok Sob, selanjutnya kita bahas mengenai laporan kinerja dan laporan perubahan ekuitas. #PLKP
41. Laporan Kinerja disajikan oleh entitas pelaporan yg menerapkan basis akrual. #PLKP
42. Laporan Kinerja keuangan sekurang2nya menyajikan pos-pos sebagai berikut: #PLKP
43. Pendapatan dari kegiatan operasional, Beban berdasarkan klasifikasi fungsional dan klasifikasi ekonomi, dan Surplus atau defisit. #PLKP
44. Nah yg terakhir. Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan perubahan ekuitas sekurang-kurangnya harus disajikan pos-pos: #PLKP
45. Ekuitas awal, b. Surplus/defisit pada periode bersangkutan, c. Koreksi2 yg langsung menambah/mengurangi ekuitas, d. Ekuitas akhir. #PLKP
46. Sekian yah kultweet kali ini. Semoga bermanfaat ya Sob. 😀 #PLKP

Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

oleh Admin | Nov 5, 2014 | Direktorat Pendidikan dan Pelatihan, Pemerintahan

1. Sobat gogo udah tau belum kalau potensi korupsi terbesar terjadi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah?. #PBJP
2. Benar sob, nah berdasarkan kasus yang ditangani KPK lebih dari 70% adalah praktek korupsi dalam pengadaan barang dan .. (cont) #PBJP

3. jasa pemerintahan dimana nilai riil kebocoran APBN per tahun anggaran bisa mencapai kisaran Rp 60-70 triliun.. (cont) #PBJP

4. ..atau 20% anggaran pengadaan barang dan jasa per tahun. Waaah sedih yaa. #PBJP

5. Nah untuk itu pemerintah mulai tanggap dan menaruh perhatian lebih dalam pengadaaan barang dan jasa pemerintah. #PBJP

6. Diantaranya mendirikan lembaga kewenangan khusus dalam mengatur #PBJP yakni lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. (LKPP)

7. LKPP merupakan perombakan dari Unit kerja BAPPENAS, Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ).. (cont) #PBJP

8. .. yang dibentuk pada tahun 2005. #PBJP

9. LKPP bertugas dalam pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah serta melakukan pengendalian, pengawasan. #PBJP

10. Selain mendirikan LKPP, pemerintah juga mengeluarkan peraturan yang khusus menangani pengadaan barang dan jasa pemerintah. #PBJP

11. yakni Perpres No. 54 Tahun 2010 ttg Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagai pengganti dari Keppres No. 80 Tahun 2003. #PBJP

12. Gimana sob? semakin penasarankan kan dengan #PBJP ini? Merasa tertantang ingin mendalami lagi? Yuuuk marii ..

13. #PBJP adlh Kegiatan memperoleh barang jasa dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan memperoleh barang/jasa.

14. #PBJP ini mempunyai 7 prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah yang telah dirumuskan.

15. 7 prinsip itu adalah akuntable, efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif. #PBJP

16. Untuk melaksanakan kegiatan #PBJP ini ada dua cara kegiatan pengadaan yakni melalui Swakelola atau melalui Penyedia barang dan jasa.

17. Melalui swakelola yakni kegiatan pengadaan barang/jasa yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi oleh .. (cont) #PBJP

18. Kementerian/Lembaga/SKPD/Institusi lainnya atau Instansi pemerintah lain, atau Kelompok masyarakat pelaksana swakelola. #PBJP

19. Proses kegiatan pengadaan swakelola ini dimulai dari tahap perancanaan pengadaan – pelaksanaan swakelola – pengawasan dan evaluasi. #PBJP

20. Selanjutnya melalui Penyedia Barang dan Jasa adalah kegiatan pengadaan melalui badan usaha atau orang perseorangan. #PBJP

21. Proses kegiatanya dimulai dari persiapan – pelaksanaan pemilihan penyedia – penandatanganan dan pelaksanaan kontrak. #PBJP

22. Kira-kira Kegiatan pengadaan seperti apa sih yang melalui Penyedia Barang atau Jasa?. #PBJP

23. Yang pertama adalah kegiatan pengadaan barang. #PBJP

24. Kedua, kegiatan pengadaan Pekerjaan Konstuksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. #PBJP

25. Ketiga, Jasa Konsultasi yakni Jasa layanan profesional yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware). #PBJP

26. Keempat, Jasa lainya yakni selain dari 3 kegiatan sebelumnya yang mengutamakan keterampilan (skillware). #PBJP

27. Selanjutnya kita akan membahas tentang Pihak yang terlibat #PBJP (organisasi pengadaan) yakni PA/KPA, PPK, ULP/Pejabat Pengadaan, PPHP.

28. PA(Pengguna Anggaran) adalah pejabat yang memegang kewenanangan dalam penggunaan dan pengelolaan anggaran. #PBJP

29. Setiap menteri atau pimpinan lembaga adalah adalah Pengguna Anggaran. #PBJP

30. Sedangkan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yakni kepala satuan kerja/pejabat yang ditunjuk PA untuk mengelola angaran dilingkungan satker. #PBJP

31. PA/KPA ini memiliki tugas sebagai pihak pertama dalam meng inisiasi proses pengadaan barang dan jasa seperti .. (cont) #PBJP

32. ..membuat RUP(Rencana Umum Pengadaan), membentuk organisasi pengadaan, penetapan pemenang, monitoring dan penyelesaian perselisihan. #PBJP

33. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa. #PBJP

34. Tugas PPK yakni persiapan pelaksanaan umum #PBJP (spesifikasi, HPS, rancangan kontrak), melaksanakan kontrak, pelaporan kemajuan.

35. Selanjutnya ULP (Unit Layanan Pengadaan) yakni Unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan #PBJP yang .. (cont)

36. …bersifat permanen, dapat berdiri sendiri, atau melekat pada unit yang sudah ada. #PBJP

37. Tugas ULP adalah melaksanakan proses pemilihan dan menetapkan penyedia serta menjawab sanggah. #PBJP

38. Terakhir, PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) yakni tim yang bertugas terhadap hasil pekerjaan. #PBJP

39. Tugas PPHP seperti sepert memeriksa hasil pekerjaan #PBJP sesuai dengan Kontrak Menerima hasil #PBJP dan membuat berita acara .

40. Akhirnya Sob, selesai juga pembahasan #PBJP ini. Semoga keseriusan pemerintah terhadap #PBJP ini bisa mewujudkan Good Governance dalam mengola keuangan negara.

41. Amiiiin! Terimakasih ya yang sudah setia memantau pembahasan #PBJP malam ini. semoga bermanfaaaaat

Akuntansi Pemerintahan Vs Akuntansi Keuangan di Perusahaan

oleh Admin | Okt 15, 2014 | Direktorat Pendidikan dan Pelatihan, Pemerintahan

Minggu lalu kita bhas #SejarahAkpem, nah malam ini kita bakal bahas Akuntansi Pemerintahan Vs Akuntansi Keuangan di Perusahaan #AkPemVsAkKeu

1. Mungkin beberapa dari kalian masih pada menganggap kalo bedanya akuntansi pemerintahan sama akuntansi perusahaan… (cont) #AkPemVsAkKeu

2. …(cont) cuma brbeda “bidang organisasi”nya aja. Tp tidak cuma itu aja Sob, perbedaannya jg trletak pd sisi akuntansinya. #AkPemVsAkKeu

3. Sebelum kita bahas, perbedaan–perbedaan itu. Yuk kita simak apa karakteristik dari organisasi pemerintahan. #AkPemVsAkKeu

4. Ada beberapa karakteristik dari “organisasi pemerintahan”. Apa aja tuh? #AkpemVsAkKeu

5. Nah, yang pertama itu pendirian, pembentukan, dan kegiatan organisasi pemerintahan bukan dengan tujuan…(cont) #AkPemVsAkKeu

6. ..(cont) atau bermotif mengejar keuntungan semata–mata. #AkPemVsAkKeu

7. Kedua, organisasi pemerintahan itu dimiliki secara kolektif oleh rakyat. #AkPemVsAkKeu

8. Maksud dari dimiliki oleh rakyat itu adalah dalam organisasi pemerintahan…(cont) #AkPemVsAkKeu

9. …(cont) tidak terdapat saham yang dimiliki secara individual yang dapat diperjualbelikan atau dipertukarkan. #AkPemVsAkKeu

10. Ketiga, masyarakat secara sadar atau tidak kadang2 dipaksa pemerintah untuk menyetorkan uang, barang, & jasa…(cont) #AkPemVsAkKeu

11. ..(cont) kepada pemerintah dimana pemerintah akan mempergunakan setoran tersebut untuk kepentingan bersama. #AkPemVsAkKeu

12. Contohnya msyarakat dwajibkan tuk mmbayar pajak. Kmudian uang tsb dgunakan tuk mmbangun jembatan & fasilitas umum lainnya. #AkPemVsAkKeu

14. Yang keempat, pihak–pihak yang memberikan sumber pendanaan kepada organisasi pemerintahan …(cont) #AkPemVsAkKeu

15. ..(cont) tidak harus menerima imbalan langsung atau proporsional, baik berupa barang, uang, atau jasa. #AkPemVsAkKeu

16. Sekarang Sob udah tau kan apa aja karakteristik dari “organisasi pemerintahan” 🙂 #AkPemVsAkKeu

17. Nah, berikutnya kita masuk ke perbedaan – perbedaan Akuntansi Pemerintahan dengan Akuntansi Perusahaan. #AkPemVsAkKeu

18. Perbedaan pertama dilihat dari susunan laporan keuangannya. #AkPemVsAkKeu

19. Pada masih inget susunan laporan keuangan sektor pemerintahan yang dibahas minggu lalu? #AkPemVsAkKeu

20. Gogo sebutin lg ya, Sob. Kalo di akuntansi pemerintahan itu ada laporan realisasi anggaran,neraca,laporan arus kas..(cont) #AkPemVsAkKeu

21. …(cont) catatan atas laporan keuangan, laporan operasional, laporan perubahan SAL, dan Laporan Perubahan Modal. #AkPemVsAkKeu

22. Sedangkan kalau dalam akuntansi keuangan itu ada laporan laba rugi…(cont) #AkPemVsAkKeu

23. ..(cont) laporan perubahan modal, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. #AkPemVsAkKeu

24. Udah pada tau kan sekarang susunan laporan keuangan sektor pemerintahan sama komersil? Yuk kita bahas perbedaan lainnya. #AkPemVsAkKeu

25. Kedua: indikator ksuksesan dr organisasi pemerintahan tdk diukur dr saldo laba, tp dlihat dr mutu pelayanan & efisiensinya #AkPemVsAkKeu

26. Nah, makanya di laporan laba rugi sektor pemerintahan tidak mengungkapkan pencapaian sebuah laba. #AkPemVsAkKeu

27. Sebaliknya nih, kalo di perusahaan laba itu merupakan indikator kesuksesan dari sebuah perusahaan. #AkPemVsAkKeu

28. Makanya, dalam laporan laba rugi perusahaan mengungkapkan saldo laba atau rugi perusahaan dalam suatu periode. #AkPemVsAkKeu

29. Yang ketiga, dlm sektor pemerintahan dikenal dengan penggunaan akuntansi dana. Udah pada tau belum apa itu akuntansi dana? #AkPemVsAkKeu

30. Maksud dari akuntansi dana itu akuntansi lebih memandang pemerintah sebagai kesatuan dana dengan tujuan dan misi tertentu. #AkPemVsAkKeu

31. Tidak sebagai sebuah entitas organisasi yang punya kepemilikian. #AkPemVsAkKeu

32. Nah, makanya ini berpengaruh pada persamaan akuntansinya yang tidak lagi menggunakan modal pemilik, melainkan saldo dana #AkPemVsAkKeu

33. Sob, tau asal muasal adanya akuntansi dana pada sektor pemerintahan? #AkPemVsAkKeu

34. Penyebabnya itu krn sumber pendanaannya. Sumber pendapatan sektor pemerintahan itu kan berasal dr pajak, retribusi..(cont) #AkPemVsAkKeu

35. …(cont) penerimaan2 negara bukan pajak, pinjaman–pinjaman, laba yang diperoleh perusahaan2 negara dan sebagainya. #AkPemVsAkKeu

36. Sedangkan sumber pendapatan dan permodalan dari perusahaan yang berorientasi laba adalah penjualan barang dan jasa..(cont) #AkPemVsAkKeu

37. ..(cont) serta setoran-setoran yang merupakan penyertaan para pemillik dan dari retained earning. #AkPemVsAkKeu

38. Perbedaan selanjutnya itu di bagian modal, neraca sektor pemerintahan tdk ada pengungkapan kepemilikan modal suatu pihak. #AkPemVsAkKeu

39. Sedangkan, pada perusahaan di bagian modal, neracanya ada pengungkapan modal suatu pihak. Kenapa bisa kaya gitu? #AkPemVsAkKeu

40. Itu krn pemerintah tdk punya kkayaan sendiri kayak perusahaan, dan pmerintah jg tdk dmiliki oleh individu ataupun golongan #AkPemVsAkKeu

41. Perbedaan kelima yaitu pemerintah tentunya membutuhkan investasi yang besar untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. #AkPemVsAkKeu

42. Contoh investasi–investasinya itu yaitu membangun jalan, jembatan, dan bangunan publik lainnya. #AkPemVsAkKeu

43. Bedanya kalo perusahaan, ketika perusahaan melakukan investasi mk investasi itu kan mnghasilkan pndapatan bagi perusahaan. #AkPemVsAkKeu

44. Nah, kalo di sektor pemerintahan. Investasi yang dilakukan itu tidak menghasilkan pendapatan. #AkPemVsAkKeu

45. Laporan keuangan ini merupakan salah satu bukti pertanggungjawaban suatu organisasi. #AkPemVsAkKeu

46. Kalo dalam perusahaan, laporan keuangan merupakan bukti pertanggungjawaban manajemen perusahaan…(cont) #AkPemVsAkKeu

47. …(cont) kepada stakeholder seperti pemegang saham dan kreditor. #AkPemVsAkKeu

48. Dalam sektor pemerintahan, laporan keuangan merupakan salah satu bukti pertanggungjawaban kepada masyarakat/MPR/DPR. #AkPemVsAkKeu

49. Sekian yah Sob, kultweet dari Gogo tentang #AkPemVsAkKeu

50. Pantengin TL Gogo trus yaa setiap malam karna bakal ada kultweet menarik yang bisa nambah wawasan kalian Sob. #AkPemVsAkKeu

51. Terutama Hari Selasa Malam, kan ada kultweet tentang Akuntansi Pemerintahan. Smg bermanfaat ya Sob kultweet dari Gogo ini. #AkPemVsAkKeu

52. Sampai jumpa lagi di SELASA MALAM ya Sob . #AkPemVsAkKeu

Sejarah Akuntansi Pemerintah

oleh Admin | Okt 8, 2014 | Direktorat Pendidikan dan Pelatihan, Pemerintahan

1. Ada yang tau apa itu Akuntansi Pemerintahan? #SejarahAkpem

2. Akuntansi Pemerintahan merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan entitas pemerintahan (non-profit) #SejarahAkpem

3. Untuk perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia sendiri dapat dirangkum menjadi 3 fase #SejarahAkpem

4. Fase I yaitu sebelum tahun 2003, Fase II yaitu 2003/2004, dan Fase III yaitu dari tahun 2005-sekarang #SejarahAkpem

5. Fase fase ini dapat dijelaskan dalam diagram berikut: #SejarahAkpem

6. Yuk, mari kita bedah setiap fasenya. #SejarahAkpem

7. Fase I ini dinamakan pra reformasi keuangan negara. Dalam fase ini Laporan Keuangan Pemerintahan itu … (cont)

8. … (cont) merupakan laporan perhitungan anggaran saja. Selain itu sistem pencatatan masih single entry #SejarahAkpem

9. Penyusunan laporan keuangan dalam fase I ini masih cash basis dan bersifat sentralisasi #SejarahAkpem

10. Dan saat itu belum ada aturan standar yang digunakan, karena standar akuntansi pemerintahan belum terbit #SejarahAkpem

11. Aturan yang ada hanya UU No. 5 Tahun 1974, PP NO 5,6 1976, serta Manual Adminsitrasi Keuangan Daerah (MAKUDA) 1981 #SejarahAkpem

12. Tahun 1992 dibentuk Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) yang mempunyai fungsi sebagai Central Accounting Office #SejarahAkpem

13. Barulah dgn dkeluarkan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 mulai mngenalkan pnggunaan modified cash basis serta double entry. #SejarahAkpem

14. Kemudian memasuki fase II yaitu reformasi keuangan negara dimana lahirnya UU Keuangan Negara (UU 17 Tahun 2003) .. (cont)

15. … (cont)UU Perbendaharaan Negara (UU 1 Tahun 2004), UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara #SejarahAkpem

16. Reformasi pada akuntansi pemerintahan sendiri difase ini yaitu kemenkeu mengembangkan sistem akuntansi pemerintah pusat #SejarahAkpem

17. Pemerintah daerah juga mengembangkan sistem akuntansi yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah #SejarahAkpem

18. Sistem akuntansi yang dibangun setidaknya harus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas .. (cont)

19. .. (cont) dan Catatan Atas Laporan Keuangan #SejarahAkpem

20. Lanjut fase ketiga ya Sob, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan – KSAP (Standard Setter Body) dibentuk. #SejarahAkpem

21. Selain itu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk pertama kali dimiliki dengan dikeluarkannya PP Nomor 24 Tahun 2005 #SejarahAkpem

22. Dimana menggunakan pendekatan Cash Towards Accrual (CTA) dlm sistem pencatatan akuntansinya #SejarahAkpem

23. Sehingga mulai tahun 2005 ini Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan daerah disusun berdasarkan SAP #SejarahAkpem

24. Namun memasuki tahun 2010 terjadi reformasi modern akuntansi pemerintahan dimana dikeluarkannya PP NO 71 tahun 2010 .. (cont)

25. .. (cont) menggantikan SAP PP No 24 Tahun 2005 #SejarahAkpem

26. Dimana menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah menerapkan full accrual accounting selambat-lambatnya tahun 2015 #SejarahAkpem

27. Gimana Sob udah pada tau kan bagaimana perkembangan Akuntansi Pemerintahan Indonesia? #SejarahAkpem

28. Setidaknya bisa menjadi bekal untuk wawasan para akuntan generasi muda yang akan melanjutkan estafet negara ini kedepannya #SejarahAkpem

29. Yuk, jgn prnah ragu tuk brkarir dbidang akuntansi pemerintahan! Krn kalau bukan kita yg Memperbaiki negara ini, siapalagi #SejarahAkpem