Menurut Kepala PPAJP, Langgeng Subur, jumlah akuntan profesional Indonesi masih kalah jauh ketimbang Singapura yang mencapai 26.572 orang, Malaysia sebanyak 29.654 orang, Thailand sebanyak 52.805 orang dan Filipina 21.031 orang. “Indonesia, anggota IAI sebanyak 14.735 orang dan anggota IAPI berjumlah 1.511 orang,” kata Langgeng di Jakarta, Rabu, (27/11/2013).

Dijelaskannya, dari pertemuan terakhir CCS (Coordionator Comitte Service), yakni badan ASEAN yang sedang merumuskan MRA (mutual recognition agreement) pada September 2013 menyebuttkan, ruang lingkup MRA mencakup jasa akuntansi sesuai CPC (central product clasissification) 862 yang terdiri dari financial audit service, accounting review servicer , compiliation of financial statement, dan tata buku. Selain jasa pajak dikecualikan untuk jasa audit atas laporan keuangan dan jasa akuntansi lainnya yang memerlukan perijinan (untuk penanda tanganan laporan).

CCS meeting juga memutuskan, pengakuan keseteraan profesi akuntansi di ASEAN melalui CPA ASEAN. Untuk dapat berintegrasi dengan ASEAN, CPA harus memiliki sertifikasi profesi dari asosiasi profesi atau regulator profesi di masing masing negara ASEAN.

Untuk Itu, Langgeng menyebut ada enam langkah akuntan Indonesia dalan menghadap MEA 2015. Pertama, memperkuat regulasi profesi akuntan, baik UU Akuntan Publik maupun RPMK tentang Akuntan Beregister. Langkah kedua, menyiapkan cetak biru pengembangan profesi akuntansi. Langkah ketiga, mendorong kerjasama antar profesi akuntan di Indonesia dan kerjasama dengan asosiasi profesi akuntan negara lain.

Langkah keempat, meningkatkan kemampuan komunikasi di lingkup internasional, baik penguasaan bahasa Inggris maupun bahasa negara tetangga. Langkah kelima, bersinergi dengan seluruh pihak yang berkepentingan dengan profesi akuntansi, akademisi, asosiasi, pengguna jasa dan regulator lainnya.

Langkah keenam, meningkatkan profesional akuntan Indonesia dengan meningkatkan kualitas pendidikan akuntansi, peningkatan kualitas sertifikasi profesi akuntansi, penerapan standar akuntansi dan standar profesi yang berbasis standar internasional dan peningkatan kualitas pendidikan profesional berkelanjutan.

Sumber: Akuntan Online

Jakarta: Dengan masih sedikitnya wajib pajak (WP) yang menyampaikan SPT (surat pemberitahunan) tahunan menggunakna e-filling, Ditjen Pajak akan segara melakukan beberapa langkah agar WP tergerak mengunaka fasilitas tsb.Untuk melakukan hal tsb, kata Direktur Teknologi Informasi Ditjen Pajak, Iwan Djuniardi, kini tengah menyusun perencanan tentang pengembangan e-filling di tahun 2014 dan diharapkan penyampaian SPT melalui e-filling mencapai 700.000.Rencana langkah itu,  antara lain mendorong WP pribadi yang bekerja pada perusahaan besar untuk menggunakan e-filling, membuka kelas- kelas pajak tentang e-filling di kantor pajak. Khusus untuk pegawai negeri, Kementerian Keuangan akan mendorong kementerian lainnya agar pegawainya menggunakan fasilitas tsb.”Peningkatan jumlah penyampaian SPT melalui e-filling penting untuk mengurangi beban adminstrasi yang besar bagi Ditjen Pajak dalam penerimaan, pengolahan dan biaya ekonomi tinggi terkait dengan proses penomoran, pengolahan dan pengarsipan SPT yang sangat panjang dan lama,” kata Iwan dalam “ngobrol santai tentang e- filling” di kantor Pusat Ditjen Pajak Jakarta, Jumat,( 6/12/2013).

Iwan juga menyampaikan rencana Ditjen Pajak ke depan untuk menggunakan e- filling dengan handphone.”Kita ke depan akan mempermudah WP mengisi dan menyampaikan SPT melalui e- filling dengan handphone,” tambahnya.

Selain itu, Ditjen Pajak tengah menjajaki kerjasama dengan sebuah bank pemerintah agar di setiap outlet bank tsb menyediakan fasilitas guna menyampaikan SPT melalui e- filling. “Kami minggu depan akan bertemu dengan sebuah bank pemerintah untuk membahas hal tsb,”ujarnya.

Sumber: Akuntan Online