oleh Admin | Okt 20, 2016 | Artikel, Direktorat Pendidikan dan Pelatihan, Perpajakan
Hai Sob, selamat siang.
Masih ingat dengan isu kenaikan harga rokok?
Nah, siang ini Gogo akan menjelaskan tentang #PajakRokok yah, Sob.
Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok. Rokok yang dimaksud meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Dikecualikan dari objek Pajak adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang cukai. Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok.
Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai. Pajak Rokok dipungut oleh instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Pajak Rokok yang dipungut oleh instansi Pemerintah disetor ke rekening kas umum daerah provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.
Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok. Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak
Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
Sampai disini dulu ya Sob kultweet #PajakRokok
Jangan lupa beli rokok yang terdapat pita cukai nya yah.. Bangga Bayar Pajak!!!
Sumber :
Undang Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009
Sekian artikel mengenai Pajak Rokok kali ini, Sob. Semoga bermanfaat ya!
Keep learning, sharing, inspiring…
oleh Admin | Okt 18, 2016 | Artikel, Direktorat Pendidikan dan Pelatihan, Perpajakan
Presiden Joko Widodo pada 1 Juli 2016 lalu telah mengesahkan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty, yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR-RI. Dan berlaku sejak 18 Juli 2016.
Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar:
a. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2016;
b. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
c. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar:
a. 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2016;
b. 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
c. 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 201 7 sampai dengan tanggal 31 Maret 201 7.
Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak Terakhir adalah sebesar:
a. 0,5% (nol koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan; atau
b. 2% (dua persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan, untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
Besarnya Uang Tebusan dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan Uang Tebusan.
Dasar pengenaan Uang Tebusan dihitung berdasarkan nilai Harta bersih yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.
Nilai Harta bersih merupakan selisih antara nilai Harta dikurangi nilai Utang.
FYI, Amnesti Pajak periode I telah berakhir pada tanggal 30 September 2016. Berdasarkan data di situs resmi Direktorat Jenderal Pajak, jumlah harta tersebut didapatkan dari 371.116 surat pernyataan harta. Deklarasi dalam negeri mencapai Rp 2.527 triliun, deklarasi luar negeri Rp 950 triliun, dan repatriasi Rp 137 triliun. Adapun jumlah uang tebusan berdasarkan SPH Rp 88,99 triliun.
Dari jumlah uang tebusan berdasarkan SPH itu, uang tebusan Rp 76,5 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi non-usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Rp 9,7 triliun dari wajib pajak badan non-UMKM, Rp 2,62 triliun dari wajib pajak orang pribadi UMKM, dan Rp 180 miliar dari wajib pajak badan UMKM.
Total penerimaan yang masuk melalui tax amnesty secara keseluruhan telah mencapai Rp 97,15 triliun. Uang tebusan yang masuk berdasarkan surat setoran pajak berjumlah Rp 93,73 triliun, penerimaan dari tunggakan pajak Rp 3,06 triliun, dan penerimaan dari penghentian pemeriksaan bukti permulaan Rp 354,09 miliar. (tempo, oktober 2016).
Sumber: UU Pengampunan Pajak Nomor 11 Tahun 2016
Sekian artikel mengenai Uang Tebusan Tax Amnesty kali ini, Sob. Semoga bermanfaat ya!
Keep learning, sharing, inspiring…
oleh Admin | Okt 18, 2016 | Akuntansi Keuangan, Artikel, Direktorat Pendidikan dan Pelatihan
Kali ini dari tim Akuntansi Keuangan akan membahas tentang Akuntansi Multinasional, khususnya Transaksi mata uang asing (foreign currency transactions) yang merupakan aktivitas ekonomi yang dinyatakan dalam mata uang selain dari mata uang pencatatan suatu entitas. Transaksi mata uang asing perusahaan Indonesia meliputi penjualan, pembelian, dan transaksi lain yang menimbulkan perpindahan mata uang asing atau pencatatan mata uang asing yang didenominasikan—yaitu nilainya akan dilunasi dalam mata uang asing.
Dikarenakan sebagian besar perusahaan di Indonesia menggunakan mata uang rupiah sebagai mata uang pelaporan keuangan, maka transaksi dalam mata uang lain harus disajikan kembali dalam (setara) rupiah sebelum dicatat di pembukuan dan dimasukkan dalam laporan keuangan perusahaan.
Kurs Langsung dan Kurs Tidak Langsung
Kurs Langsung
Kurs langsung (direct exchange rate-DER) dalah banyaknya mata uang lokal (local currency units—LCUs) yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing (foreign currency unit-FCU).
Cara menghitung Kurs langsung:
DER = (nilai setara rupiah) / (1 FCU)
Kurs Tidak Langsung
kurs tidak langung (indirect exchange rate-IER) adalah banyaknya mata uang asing (foreign currency unit-FCU) untuk mendapatkan satu unit mata uang lokal.
Cara menghitung Kurs langsung:
IER = (1 FCU) / (nilai setara rupiah)
Perubahan Kurs
Perubahan kurs mengacu pada semakin menguat atau melemahnya suatu mata uang dibandingkan dengan mata uang yang lain.
Perlu diingat bahwa:
|
Menguatnya Rupiah
|
Melemahnya Rupiah
|
|
Lebih sedikit mata uang rupiah yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing
|
Lebih banyak mata uang rupiah yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing
|
| Satu rupiah memperoleh lebih banyak mata uang asing |
Satu rupiah memperoleh sedikit unit mata uang asing |
Untuk menentukan nilai setara rupiah, dapat menggunakan rumus sebagai berikut:
Nilai setara rupiah = unit mata uang asing × kurs langsung
Contoh: Rp 250.000.000 = $ 25.000 x Rp 10.000
Sedangkan untuk menentukan setara mata uang asing, dapat menggunakan rumus sebagai berikut:
Nilai setara mata uang asing = Unit rupiah Indonesia × kurs tidak langsung
Contoh: 10.700 = Rp 100.000.000 x $ 0,0001070
- Kurs Tunai (Spot Rate); Merupakan kurs yang digunakan dalam penyerahan segera suatu mata uang
- Kurs Sekarang (Current Rate); Merupakan kurs tunai pada tanggal neraca
- Kurs Masa Depan (Forward Exchange Rate); Merupakan kurs untuk pertukaran mata uang di masa mendatang
Contoh soal:
Pada 1 januari 2016 suatu perusahaan Indonesia memperoleh €5.000 dari bank untuk digunakan dalam pembelian barang di masa depan suatu perusahaan Jerman. Kurs langsung sebesar Rp 14.200= €1; sehingga perusahaan membayar bank sebesar Rp 71.000.000 untuk €5.000, dengan perhitungan sebagai berikut.
Nilai setara dolar AS = Unit mata uang asing × kurs langsung
Rp71.000.000 = €5.000 x Rp 14.200
Jurnal yang diperlukan:
1 januari 2016
Unit Mata Uang Asing 71.000.000
Kas 71.000.000
Kurs langsung mengalami penurunan pada 1 Juli 2016, yakni €1 = Rp14.100, hitung rugi transaksi mata uang asing dan buat jurnalnya.
Jawab:
Nilai setara dolar dari €5.000 pada 1 Januari:
€5.000 x Rp14.200 Rp 71.000.000
Nilai setara dolar dari €5.000 pada 1 Juli:
€5.000 x Rp14.100 Rp 70.500.000
Kerugian transaksi mata uang asing Rp 500.000
*Jurnal 1 Juli 2016
Kerugian Transaksi Mata Uang Asing 500.000
Unit Mata Uang Asing (€) 500.000
Sekian materi mengenai Akuntansi Multinasional kali ini, Sob. Semoga bermanfaat ya!
Keep learning, sharing, inspiring…
oleh Admin | Okt 18, 2016 | Akuntansi Syariah, Artikel, Direktorat Pendidikan dan Pelatihan
Pengertian Ju’alah
Ju’alah adalah janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan (reward/’iwadh/ju’l) tertentu atas pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Ju’alah juga merupakan akad dengan pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama. Prinsip ini diterapkan oleh bank dalam menawarkan pelayanan dengan mengambil fee dari nasabah. Contoh Referensi Bank, dukungan Bank.
Ju’alah artinya janji hadiah atau upah. Pengertian secara etimologi berarti upah atau hadiah yang diberikan kepada seseorang karena orang tersebut mengerjakan atau melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Secara terminologi fikih berarti “suatu Iltizaam (tanggung jawab) dalam bentuk janji memberikan imbalan upah tertentu secara sukarela terhadap orang yang berhasil melakukan perbuatan atau memberikan jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan atau dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Umpamanya, seseorang berkata: “Siapa saja yang dapat menemukan SIM atau KTP saya yang hilang, maka saya beri imbalam upah lima puluh ribu rupiah”. Dalam masyarakat Indonesia ini, biasanya diiklankan di surat kabar supaya dapat dibaca orang.
Dasar Hukum Ju’alah
Dewan Syariah Nasional mengeluarkan Fatwa tentang akad Ju’alah Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007
Ketentuan Pelaksanaan Ju’alah
Diantara hukum-hukum ju’alah adalah sebagai berikut
- Ju’alah adalah akad yang diperbolehkan
- Dalam ju’alah, masa pekerjaan tidak disyaratkan diketahui.
- Ju’alah tidak boleh pada hal-hal yang diharamkan
- Jika pekerjaan dilakukan sejumlah orang, hadiahnya dibagikan secara adil, menurut tanggung jawab yang diperankan.
- Jika seseorang berkata. “barangsiapa makan atau minum sesuatu (yang dihalalkan), ia berhak mendapat upah.”
- Jika pemilik ju’alah dan pekerja tidak sependapat tentang ju’alah, ucapan yang diterima adalah ucapan pemilik ju’alah dengan disuruh bersumpah. Jika keduanya berbeda pendapat tentang pokok ju’alah, ucapan yang diterima ialah ucapan pekerja dengan disuruh bersumpah.
Pembatalan Ju’alah
Ju’alah adalah perbuatan hukum yang bersifat suka rela, para ulama sepakat bahwa dibolehkannya pembatalan akad Ju’alah. Namun yang menjadi perbedaan adalah waktu kapan dibolehkannya pembatalan akad tersebut. Dengan demikian, pihak pertama yang menjanjikan upah atau hadiah, dan pihak kedua yang melaksanakan pekerjaan dapat melakukan pembatalan. Mengenai waktu pembatalan terjadi perbedaan pendapat.
Mazhab Maliki berpendapat bahwa ju’alah hanya dapat dibatalkan oleh pihak pertama sebelum pekerjaan dimulai oleh pihak kedua. Mazhab Syafi’i dan Hanbali berpendapat, bahwa pembatalan itu dapat dilakukan oleh salah satu pihak setiap waktu, selama pekerjaan itu belum selesai dilaksanakan, karena pekerjaan itu dilaksanakan atas dasar suka rela. Namun, apabila pihak pertama membatalkannya, sedangkan pihak kedua belum selesai melaksanakannya, maka pihak kedua harus mendapatkan imbalan yang pantas sesuai dengan volume perbuatan yang dilaksanakannya. Kendatipun pekerjaan itu dilaksanakan atas dasar suka rela, kebijaksanaan perlu diperhatikan.
Perlakuan Akuntansi
- Bagi pihak yang membuat sayembara/membuat janji
Saat membuat janji tidak diperlukan pencatatan apa pun karena belum pasti atas sayembara tersebut. Saat sayembara terpenuhi, maka akad ju’alah akan dicatat sebagai beban. Berikut contoh jurnal:
Beban ju’alah xxx
Kas/aset nonkas lain xxx
- Bagi pihak yang menerima janji
Saat mendengar janji tidak diperlukan pencatatan apa pun karena belum pasti hasil atas sayembara tersebut. Setelah sayembara tersebut terpenuhi, maka akad ju’alah dicatat sebagai pendapatan. Berikut contoh jurnal:
Kas/aset nonkas lain xxx
Pendapatan ju’alah xxx
Konsep Ju’alah Dalam Praktek Pembiayaan
Prinsip ju’alah ini dapat diterapkan oleh bank dalam menawarkan berbagai pelayanan dengan mengambil fee dari nasabah, seperti referensi bank, informasi usaha dan lain sebagainya. Aplikasi ini bisa dilihat dalam praktek penerbitan SBIS (Sertifikat Bank Indonesia Syariah). SBIS adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berjangka waktu pendek berdasarkan prinsip syariah. SBIS Ju’alah adalah SBIS yang menggunakan akad Ju’alah sesuai dengan Fatwa DSN No. 62 Tahun 2007.
Ketentuan dalam akad ini adalah BI bertindak sebagai ja’il (pemberi pekerjaan). Bank Syariah bertindak sebagai maj’ul lah (penerima pekerjaan) dan objek/underlying Ju’alah adalah partisipasi Bank Syariah untuk membantu tugas Bank Indonesia dalam pengendalian moneter melalui penyerapan likuiditas dari masyarakat dan menempatkannya di BI dalam jumlah dan jangka waktu tertentu.
BI dalam operasi moneternya melalui penerbitan SBIS mengumumkan target penyerapan likuiditas kepada Bank-bank syariah sebagai upaya pengendalian moneter dan menjanjikan imbalan (reward/ju’ul) tertentu bagi yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaannya. BI berkewajiban mengembalikan dana SBIS Jua’alah kepada pemegangnya pada saat jatuh tempo. Bank Syariah hanya boleh/dapat menempatkan kelebihan likuiditasnya pada SBIS Ju’alah sepanjang belum dapat menyalurkannya ke sektor riil. SBIS-Ju’alah merupakan instrumen moneter yang tidak dapat diperjual-belikan (non tradeable) atau dipindahtangankan, dan bukan merupakan bagian dari portofolio investasi bank syariah.
Sekian materi mengenai Ju’alah kali ini, Sob. Semoga bermanfaat ya!
Keep learning, sharing, inspiring…
oleh Admin | Okt 13, 2016 | Artikel, Direktorat Pendidikan dan Pelatihan, Perpajakan
Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
Hiburan sebagaimana dimaksud adalah:
- tontonan film;
- pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
- pameran;
- diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
- sirkus, akrobat, dan sulap;
- permainan bilyar, golf, dan boling;
- pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan
- pertandingan olahraga.
Penyelenggaraan Hiburan dapat dikecualikan dengan Peraturan Daerah.
Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.
Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.
Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.
Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.
Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
Tarif Pajak Hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hiburan diselenggarakan.
Sekian materi mengenai pajak hiburan kali ini, Sob. Semoga bermanfaat ya! Keep learning, sharing, inspiring…
oleh Admin | Okt 13, 2016 | Akuntansi Keuangan, Artikel, Direktorat Pendidikan dan Pelatihan
Setelah malang melintang mendalami berbagai perkembangan ilmu akuntansi, malu dong kalau Sobat Gogo sampai lupa urut tahapan #SiklusAkuntansi yang benar. Atau bahkan lupa yang gimana sih #SiklusAkuntansi itu? Apa sih input dan output akuntansi? Yuk langsung aja kita bahas.
Proses akuntansi selama satu periode akutansi lazim disebut #SiklusAkuntansi. Input akuntansi berupa transaksi, yaitu peristiwa bisnis yang bersifat keuangan dan yang menyebabkan terjadinya perubahan di elemen-elemen persamaan akuntansi. Peristiwa bisnis yang tidak memenuhi persyaratan sebagai transaksi tidak diproses oleh akuntansi. Oleh karena itu, tahap pertama akuntansi adalah mengidentifikasi apakah suatu peristiwa bisnis merupakan transaksi atau non-transaksi. Selanjutnya, perusahaan mengukur transaksi tersebut menggunakan satuan moneter sebagai alat ukurnya.
Output akuntansi adalah informasi keuangan. Output akuntansi yang banyak dikenal adalah berupa laporan keuangan (financial statements) yang terdiri dari 4 macam. Sobat Gogo pastinya sudah hapal di luar kepala dong..
1. Laporan Laba/Rugi
2. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas
Seperti manusia yang memanfaatkan tanggal 31 Desember atau tanggal lahir sebagai saat untuk evaluasi diri, begitupun perusahaan membagi umurnya ke dalam periode-periode untuk mengetahui kondisi dan mengevaluasi kinerja perusahaan. Oleh karena itu, akuntansi menganut prinsip periodisasi (periodicity), yaitu membagi kegiatan ekonomi perusahaan menjadi periode-periode.
Pada dasarnya satu periode akuntansi dapat ditetapkan sesuai kebutuhan perusahaan dan pihak berkepentingan, Sob. Satu periode akuntansi umumnya adalah satu tahun kalender yang dimulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember. Beberapa perusahaan menggunakan periode akuntansi yang lebih panjang atau lebih pendek menyesuaikan dengan satu siklus operasinya.
Nah ini nih yang penting.. berdasarkan waktunya, satu #SiklusAkuntansi keuangan dapat diklasifikasikan menjadi dua sub-siklus yaitu sub-siklus akuntansi selama periode berjalan dan sub-siklus akuntansi pada akhir periode.
Sub-siklus akuntansi selama periode berjalan meliputi fungsi pengidentifikasian, pengukuran, penjurnalan, dan pemindah-bukuan. Sementara itu, sub-siklus akuntansi akhir periode meliputi beberapa fungsi yang dapat dikategorikan sebagai aktivitas pencatatan dan aktivitas penyusunan informasi keuangan. Berikut urut tahapan #SiklusAkuntansi yang benar, Sob.
Periode Berjalan
– Pengidentifikasian Transaksi
– Pengukuran Transaksi
– Pencatatan Jurnal (Penjurnalan)
– Pencatatan Buku Besar (Pemindah-bukuan)
Akhir Periode
– Penyusunan Laporan
– Pembuatan daftar saldo sebelum penyesuaian
– Pencatatan penyesuaian (adjusting entries) dan pengoreksi (correcting entries)
– Pembuatan daftar saldo setelah penyesuaian
– Penyusunan Laporan Laba/Rugian,
– Pencatatan penutup (closing entries)
– Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Posisi Keuangan, dan Laporan Arus Kas
– Pencatatan pembalik (reversing entries)
Selama perioda berjalan, akuntan mencatat transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan. Sedangkan pada akhir periode akuntansi, perusahaan dimaksudkan untuk membuat laporan keuangan. Kemudian akuntan menyiapkan akun-akun untuk mencatat transaksi pada periode berikutnya. Demikianlah berulang hingga kita sebut suatu #SiklusAkuntansi.
Sudah kembali ingat kan sob apa itu #SiklusAkuntansi dan urut tahapannya yang benar? Ingat ingat selalu ya sob! Keep Learning, Sharing, and Inspiring!
Komentar Terbaru