Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Rekrutmen Terbuka Angkatan X

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Rekrutmen Terbuka Angkatan X

 

PENGUMUMAN

Hasil Seleksi Administrasi Rekrutmen Terbuka

Anggota Komunitas @JagoAkuntansi Indonesia Angkatan X

 

Berdasarkan Pendaftaran Rekrutmen Terbuka Komunitas @JagoAkuntansi Indonesia (KJAI) Angkatan X yang telah dilaksanakan pada tanggal 1-30 September 2021, terdapat 233 pendaftar yang berasal dari 23 chapter di Indonesia. Dari Hasil Seleksi Administrasi Rekrutmen Terbuka Anggota Komunitas @JagoAkuntansi Indonesia Angkatan X yang telah dilaksanakan, terdapat 224 peserta seleksi yang berhak mengikuti tahap selanjutnya.

Bagi peserta yang lolos, diharapkan kehadirannya untuk mengikuti seleksi tahap 2 yaitu Tes Wawasan Akuntansi yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 Oktober 2021 sampai  9 Oktober 2021.  Daftar nama peserta yang lolos seleksi administrasi dapat diunduh melalui link berikut: SK PENGUMUMAN OPREC 1

Kami mengucapkan selamat kepada Sobat sekalian yang lolos seleksi administrasi, semoga sukses pada tahap selanjutnya. Kepada Sobat sekalian yang tidak lolos administrasi, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya, semoga dapat ikut serta dalam agenda KJAI lainnya.

 

Ditetapkan pada hari Minggu, 3 Oktober 2021 di Jakarta.

Tertanda,

Ketua Pelaksana

ttd

Olivia Georgina Gultom

NIA. 2008090963

 

Mengetahui,

Ketua Umum

ttd

Yosep Basilius Fangohoi

NIA. 1607050415

 

Akuntansi untuk Pesantren

Akuntansi untuk Pesantren

  1. Pada 8 November 2017, Bank Indonesia (BI) resmi bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), meluncurkan Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP) di arena  Indonesia Shari’a Economic Festival (ISEF) 2017, di Grand City Convention Center, Surabaya.
  2. Pedoman ini dibuat sebagai bentuk keberpihakan IAI dan BI akan pemberdayaan ekonomi Pondok Pesantren agar mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia.
  3. Bank Indonesia memandang bahwa pesantren yang jumlahnya ribuan di Indonesia bisa menjadi lokomotif pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.
  4. Fakta yang ada memang saat ini banyak pesantren yang mulai bergerak dalam pengembangan sektor ekonomi pesantren dengan dimulai pendirian BMT atau koperasi syariah lalu berkembang dengan pengembangan bisnis pesantren.
  5. Di Jawa Timur, Ponpes Sidogiri merupakan salah satu pondok pesantren yang menjadi pionir dalam pengembangan bisnisnya, saat ini tidak hanya pada sektor lembaga keuangan tetapi mereka juga memiliki unit bisnis sebagai pengembangan ekonomi di pesantren.
  6. SAK yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Pedoman Akuntansi Pesantren adalah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), PSAK Syariah dan ISAK Syariah
  7. Pertimbangan dalam memilih acuan ini dilandasi bahwa aset yang dikelola Pondok Pesantren relatif besar nilainya. Dimana sebagian besar aset Pondok Pesantren adalah Waqaf permanen berupa tanah.
  8. PAP mengatur bahwa laporan keuangan lengkap yang harus disusun oleh Pondok Pesantren adalah: (1) Lap. Posisi Keuangan (2) Lap. Aktivitas (3) Lap. Arus Kas (4) Catatan atas Laporan Keuangan.
  9. PAP ini diterapkan hanya untuk pondok pesantren yang telah berbadan hukum yayasan, dimana telah terdapat pemisahan kekayaan antara pondok pesantren dengan Pemilik Yayasan.
  10. PAP tidak diterapkan pada badan usaha yang berbadan hukum yang dimiliki oleh Pondok Pesantren seperti Perseroan terbatas.
  11. PAP juga akan terus disesuaikan apabila terdapat PSAK atau ISAK baru yang relevan dengan aktivitas pondok pesantren.
  12. Akuntansi pesantren juga tidak menjadi standar tersendiri, karena transaksi yang ada di pesantren sudah diatur oleh standar akuntansi yang berlaku saat ini.
  13. Beberapa pondok pesantren memiliki unit usaha yang dikelola secara mandiri yang masih merupakan bagian dari badan hukum yayasan pondok pesantren. Unit usaha strategis tersebut termasuk dalam entitas pelaporan pondok pesantren.
  14. Unit usaha dari pondok pesantren juga dapat berdiri sendiri sebagai badan hukum yang terpisah, seperti dalam bentuk koperasi, perseroan terbatas, dan bentuk badan hukum lainnya. Unit usaha tersebut tidak termasuk dalam cakupan entitas pelaporan pondok pesantren.
  15. Nah Sob, Salah satu yang dibahas dalam PAP adalah tentang Akuntansi Aset neto bagi pesantren.
  16. Aset neto adalah hak residual atas aset yayasan pondok pesantren setelah dikurangi semua liabilitas. Dalam PAP, Aset neto dikelompokkan menjadi 2, yaitu Aset Neto Tidak terikat dan Aset Neto Terikat.
  17. Aset Neto Tidak Terikat adalah aset neto berupa sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh pemberi dana atau hasil operasional yayasan pondok pesantren.
  18. Contoh: Kontribusi dari santri, Hibah dari pendiri dan pengurus yayasan pondok pesantren, bantuan dari pemerintah, korporasi, dan masyarakat yang tidak ada pembatasan penggunaannya, dan aset neto terikat yang berakhir pembatasannya.
  19. Pada akhir tahun buku, pendapatan tidak terikat dan beban tidak terikat ditutup (closing entries) ke aset neto tidak terikat.
  20. Ilustrasi Jurnal: *Pada saat akhir periode:*

Pendapatan tidak terikat (Dr)

Beban tidak terikat (Cr)

Aset neto tidak terikat (Cr)

  • Yang kedua yaitu Aset Neto Terikat, Aset Neto Terikat adalah aset neto berupa sumber daya yang penggunaannya dan/atau waktunya dibatasi untuk tujuan tertentu dan/atau jangka waktu tertentu oleh pemberi dana.
  • Aset Neto terikat terdiri atas 2 jenis,yaitu: Aset Neto Terikat Permanen, dan Aset Neto terikat Temporer
  • (1) Pembatasan Permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh pemberi dana, ketentuan syariah, dan peraturan perundang-undangan, agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen.
  •  (2) Pembatasan Temporer pembatasan penggunaan sumber daya oleh pemberi dana yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu.
  • Pada akhir tahun buku, pendapatan terikat dan beban terikat ditutup (closing entries) ke aset neto terikat. Dan Aset neto terikat direklasifikasi ke aset neto tidak terikat pada saat terpenuhinya program atau berakhirnya waktu pembatasan.
  • *Ilustrasi Jurnal reklasifikasi:*

Aset Neto Terikat yang Berakhir Pembatasannya (Dr)

Aset Neto tidak terikat (Cr)

  • Oiya Sob, PAP ini sifatnya tidak mengikat bagi pondok pesantren dalam menyusun laporan keuangan, artinya pondok pesantren dapat menyusun laporan keuangan yang lebih sesuai dengan karakter bisnisnya selama sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
  • Namun, pada umumnya pondok pesantren di Indonesia belum menyusun laporan keuangan atau belum memiliki tata kelola yang baik sehingga tantangan terbesar dalam implementasi PAP ini adalah kemauan dan kesadaran dari pondok pesantren untuk mengimplementasikan PAP.

Gambar: Youtube Agoessam, Pondok Pesantren Sidogiri

Pelaporan Keuangan Sektor Publik

Pelaporan Keuangan Sektor Publik

Tuntutan yang besar terhadap akuntabilitas publik berimplikasi pada manajemen publik untuk memberi informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan.

Sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen, yang menyebabkan kebutuhan informasi untuk perencanaan dan pengendalian manajemen lebih bervariasi. Tidak sebatas informasi finansial saja tetapi juga informasi non finansial Langenderfer (1973) dalam glynn j. J. (1973) menyatakan bahwa akuntansi secara normatif memiliki 3 (tiga) aspek, yaitu :

1.  Sifat informasi yang diberikan.

2.  Pihak yang menerima atau memakai informasi.

3.  Tujuan informasi diberikan.

Organisasi sektor publik dituntut untuk membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi :

1.  Laporan realisasi anggaran.

2.  Laporan arus kas.

3.  Neraca.

4. Catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan publik merupakan representasi posisi keuangan dar transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Laporan keuangan sektor publik menyediakan informasi mengenai sumber-sumber alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan atau financial informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dnan memennuhi kebutuhan kasnya, informasi yang berguna untuk mengavaluasi kemampuan entitas dalam pendanaan aktivitasnya, memenuhi kewajiban serta komitmennya, informasi mengenai kondisi financial suatu entitas dan perubahan didalmanya, dan juga informasi agregat yang berguna untuk mengevaluasi kinerja entitas dalam hal bidanng jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

Adapun Tujuan umum dari pelaporan keuangan sektor publik ini adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas dari suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemaikai (wide range users), untuk membuat dan  mengavaluasi keputusan mengenai alokasi sumber yang dipakai entitas dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan. 

Adapun tujuan khusus dari pelaporan keuangan sektor publik ini yakni menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan.

Jenis pelaporan keuangan keuangan publik, terdiri dari 2 jenis yakni :

  1. Pelaporan kinerja itu merupakan refleksi kewajiban untuk mempersentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan.
  2. Kalau pelaporan keuangan itu merupakan cerminan dari posisi keuangan serta transaksi-transaksi yang telah dilakukan suatu organisasi sektor publik dalam kurun waktu tertentu.

Beberapa alasan pembuatan laporan keuangan :

1.  Dari sisi internal : alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

2.  Dari sisi eksternal : mekanisme pertanggung jawaban dan sebagai dasar dalam

      pengambilan keputusan.

  • Tujuan informasi diberikan.

Ada bentuk/ragam laporan keuangan sektor publik yakni:

  • Laporan Arus Kas, adalah laporan yang menggambarkan perubahan posisi kas dalam satu periode akuntansi, pada laporan ini perubahannya akan dilihat dari kegiatan operasi, pendanaan dan investasi. Terdapat dua metode dalam menyajikan arus kas yaitu metode langsung dan metode tidak langsung, pada metode langsung pemisahannya dilakukan dua kali sebab pemisahannya masih mewajibkan untuk menentukan dan melaporkan jumlah yang sama untuk arus kas neto dan aktifitas operasi secara tidak langsung. 
  • Laporan Kinerja keuangan/ Surplus-defisit, pada laporan ini mirip dengan lap. Rugi-laba pada entitas bisnis. Laporan surplus –defisit menggambarkan kinerja keuangan pada org. sektor publik, ketika total pendapatan/ penerimaan lebih besar daripada total biaya/ belanja disebut surplus dan sebaliknya disebut defisit.
  • Laporan Perubahan ekuitas, laporan ini menyajikan informasi yang berkaitan dengan kejadian yang menyebabkan perubahan ekuitas selama satu periode tertentu. Laporan ini diawali dari ekuitas awal periode kemudian melaporkan kejadian-kejadian yang menyebabkan kenaikan atau penurunan ekuitas pemilik.
  • Laporan posisi keuangan/ neraca, adl. Laporan yang memberikan gambaran entitas sektor publik secara utuh pada suatu waktu tertentu, dimana didalamnya tergambar elemen-elemen yang menyusun entitas sektor publik tersebut sehingga laporan posisi keuangan/ neraca sering disebut dengan potret posisi keuangan suatu entitas sektor publik.

Sistem Pelaporan Keuangan Sektor Publik

Sistem Pelaporan Keuangan Publik terdapat 3 sistem yang pertama sistem Basis Kas atau Cash Base, merupakan sistem akuntansi dasrar kas hanya mengakui arus kas masuk dan arus kas keluar. Akaun keuangan akhiarnya akan dirangkum dalam buku kas. yang kedua Basis Akrual atau Accrual Base merupakan penerimaan dan biaya bertambah (diakui karena diperoleh atau dimasukkan bukan sebagai uang yang diterima atau dibayarkan) dalam jumlah yang sesuai satu sama lain, dapat dipertahankan atau dianggap benar dan berkaitan dengan rekening laba dan rugi selama periode yang bersangkutan. Yang ketiganya adalah Akuntansi Dana (Fund Accounting) yang merupakan Akun alternatif sistem akuntansi di sektor publik yg dikembangkan dari dasra kas dan pengendalian anggaran. Sistem akuntansi dana mengakui organisasi ketika komitmen sudah disepakati. Ini berarti transaksi belum diakui ketika kas dibayar atau diterima, atau ketika kas diterima atau dikeluarkan,namun lebih awal lagi, yaitu ketika pesanan dikirim atau diterima.

Selaras dengan PP 105 dan kepmendagri No. 29 Tahun 2002 dan dari penelitian bersama antara IAI kompartemen Akuntan Sektor publik serta berbasis pada IPSAS dihasilkan beberapa kesimpulan, diantaranya adalah 1) Laporan Keuangan yang dihasilkan adalah Laporan keuangan akrual. 2) Laporan Keuangan yang dihasilkan sebagai berikut: Neraca, Laporan Arus Kas,   Laporan Surplus dan defisit dan perhitungan anggaran.

Dalam pelaporan keuangan sektor publik gak mungkin dilaporkan jika tidak ada transaksi keuangan didalamnya kan guys. Nah dalam ilmu akuntansi pelaporan ini ada yang namanya siklus akuntansi atau tahapan-tahapan pencatatan akuntansi hinga sampai ketahap pelaporannya Siklus akuntansi merupakan sistematika pencatatan transaksi keuangan, peringkasannya dan pelaporan keuangan, dalam akuntansi sektor publik siklus akuntansi meliputi hal-hal yang terkait diantaranya adalah sebagai berikut:

  1. Transaksi, merupakan kegiatan yang mengubah posisi keuangan suatu entitas dan pencatatannya memerlukan data/ bukti/ dokumen pendukung dalam kegiatan operasi suatu entitas. Transaksi dilakukan oleh masing-masing pemegang  kas-bendahara yaitu: pemegang kas-bendahara rutin, pemegang kas-bendahara proyek, pemegang kas-bendahara gaji, pemegang kas-bendahara penerima.
  2. Bukti transaksi, bentuk-bentuk bukti transaksi adalah sebagai berikut: kas (STS, SPM, register SKO, register SPP, register SPM), Piutang (daftar jumlah penagihan, register penagihan piutang), Persediaan dan Aktiva Tetap (buku inventaris/ mutasi barang, daftar nilai aktiva tetap), Hutang (daftar hutang/ pinjaman, surat-surat perjanjian), dsb.
  3. Neraca Awal, berisi saldo-saldo rekening aktiva dan passiva yang berasal dari periode sebelumnya, bila belum terdapat saldo rekening aktiva dan pasiva periode sebelumnya maka neraca awal disusun berdasarkan penilaian aset dan pemeriksaan fisik terhadap rekening-rekening yang ada.
  4. Jurnal, merupakan suatu media/ metode yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas data keuangan dan data lainnya. Jurnal mengklasifikasikan data keuangan menurut penggolongan yang sesuai dengan informasi untuk pertama kalinya, dalam jurnal ini juga dilakukan peringkasan data.
  5. Buku besar, merupakan suatu buku yang berisi kumpulan rekening atau perkiraan yang telah dicacat dalam jurnal. Buku besar dibuat oleh masing-masing pemegang kas-bendahara
  6. Buku besar pembantu, digunakan untuk mencatat rekening dengan rincian tertentu yang ada pada buku besar, seperti misalnya: rekening piutang, persediaan, investasi jk panjang, aktiva tetap, hutang dan beberapa rekening obyek pendapatan dan obyek belanja/ biaya.   
  7. Buku besar pembantu kas, buku ini diselenggerakan karena pergeseran pencatatan dari kas basis (cash base) ke akrual basis (accrual base), buku ini berisi rincian pendapatan-pendapatan (mis.: pajak reklame, retribusi parkir, dsb) yang telah diterima kasnya sehingga nantinya akan mempemudah dalam perhitungan dan penyusunan anggaran karena akan dapat membedakan pendapatan yang telah diterima pembayarannya dan pendapatan yang masih menjadi piutang. 
  8. Daftar saldo, merupakan daftar rekening-rekening beserta saldo yang menyertainya pada suatu periode tertentu, format daftar saldo antara dinas/ instansi dengan format daftar saldo bagian keuangan pemkot/ pemkab adalah berbeda.
  9. Kertas kerja, merupakan kolom-kolom yang digunakan dalam proses akuntansi sektor publik secara manual, kertas kerja ini dibedakan antara laporan triwulan dan laporan tahunan (sesuai dengan PP 105/ tahun 2000)
  10. Jurnal penyesuaian, adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode anggaran atau pada saat laporan keuangan akan disusun agar menghasilkan keterkaitan yang tepat antara pendapatan/ penerimaan dan belanja/ biaya. Penyesuaian dibutuhkan manakala transaksi-transaksi mempengaruhi pendapatan dan belanja/ biaya lebih dari satu periode anggaran, penyesauaian ini mengakui pendapatan/ penerimaan dalam periode dimana dihimpun/ didapat dan mengakui belanja/ biaya dalam periode dimana barang/ jasa yang berkaitan digunakan.
  11. Laporan keuangan, adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai piak yang berkepentingan.
  12. Jurnal penutup, merupakan langka terakir yang dibutuhkan dalam siklus akuntansi yaitu setelah laporan keuangan selesai disusun dan dilakukan hany pada akhir periode anggaran, jurnal penutup ini untuk meng nol kan rekening-rekening pendapatan/ penerimaan dan rekening biaya/ belanja sehingga untuk periode anggaran berikutnya telah siap kembali menerima data

Teknik pelaporan Keuangan Sektor Publik

Terdapat 3 teknik yakni,

1.) pencatatan

2) pengikhtisaran

3) pelaporan.

image source: govtech.com

Cost Allocation (Alokasi Biaya)

Hallo! Hai! Selamat malam Sob, bagaimana Jum’at malam kalian? Pastinya harus semangat ya sob, gaboleh sedih2 ah sob. Daripada sedih, mending kita belajar yukyuk. Di malam yang bahagia ini, Gogo kembali hadir dengan membawakan materi yang ringan nan bermanfaat, dan kali ini Gogo akan diskusi bareng sama anak Akmen nih sob. Kira – kira malam ini Gogo mau bahas apa ya? Apa? Akmen? Oh itu pasti. Materi nya apa yah? Hmm yaitu… Jadi, malam ini Gogo akan bahas tentang “Cost Allocation”. Yap Cost Allocation merupakan salah satu isu penting dalam akuntansi manajemen. Mengapa demikian? Yup karena dengan adanya Cost Allocation ini kita dapat melihat bagaimana biaya-biaya yang terjadi dialokasikan ke objek biaya, seperti: produk, kelompok pelanggan, aktivitas dan divisi. Gimana nih sob makin penasaran kan dengan materi akmen kali ini? Kira-kira sobat gogo udah punya bayangan nggak nih tentang materi kita kali ini? Yaps, dari judulnya aja pasti sobat Gogo sudah punya bayangan nih tentang pembahasan malam ini, Hihi. Jadi, malam ini kita akan membahas tentang apa sih Cost Allocation itu ? Apa saja tujuan dari Cost Allocation dan Metode apa saja sih yang digunakan dalam Cost Allocation itu serta mengapa perusahaan harus mengalokasikan biaya?.

Nah daripada penasaran, langsung aja yuk kita bahas tentang “Cost Allocation”

Yuk Simak!!

  1. Definisi Cost Allocation

Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang Cost Allocation, sobat Gogo harus tau dulu nih mengenai apa sih yang dimaksud dengan Cost Allocation? Terus apa saja sih yang ada di dalam Cost Allocation itu? Nah, jadi gini sob, Cost Allocation adalah merupakan salah satu isu penting dalam akuntansi manajemen. Bagaimana biaya-biaya yang terjadi di dialokasikan ke objek biaya, seperti produk, kelompok pelanggan, aktivitas, dan divisi. Selanjutnya, Perusahaan itu sendiri biasanya membedakan antara departemen operasi atau produksi (operating department) dan departemen jasa (supporting department). Oh ya sobat gogo udah pada tahu belum sih apa departemen operasi atau produksi (operating department) dan departemen jasa (supporting department)?. kalau belum tahu simak penjelasan gogo berikut ini yaa ..

  1. Departemen operasi atau produksi (operating department)

Departemen operasi merupakan departemen yang secara langsung memberikan nilai tambah kepada produk atau jasa.

  1. Departemen jasa (supporting department)

Sementara itu, departemen jasa merupakan departemen yang memberikan jasa yang membantu departemen internal lainnya, baik departemen operasi maupun departemen jasa yang lain.

Oh ya sob, dalam alokasi biaya akan mengalokasikan biaya-biaya yang terjadi di departemen jasa (supporting department) ke departemen produksi dan akhirnya dialokasikan ke produk atau jasa yang dihasilkan. Proses alokasi biaya ini memerlukan pemilihan dasar alokasi biaya (cost driver) yang tepat. Gimana sob sudah paham kan tentang definisi Cost Allocation? Udah dong yaa pastinya, selanjutnya gogo akan bahas tentang tujuan Cost Allocation nih, simak terus yaa !

  1. Tujuan Cost Allocation

Selanjutnya, berikut ini gogo menjelaskan tentang tujuan Cost Allocation nih sob. Dalam jangka panjang, penetapan harga jual suatu produk harus mampu menutup seluruh biaya yang terjadi di perusahaan, baik yang terjadi di departemen jasa maupun di departemen produksi. Oleh karena itu, akuntan sering kali menghitung biaya produk atau jasa didasarkan pada biaya penuh (full cost). Namun, sebelum penetapan harga jual terlebih dahulu ditetapkan Tujuan Cost Allocation nih sob, adapun tujuan Cost Allocation itu adalah sebagai berikut :

  1. Untuk menghitung biaya produk atau jasa.
  2. Untuk mengevaluasi dan mengingatkan divisi pusat laba (profit centre) bahwa biaya tidak langsung ada, profit centre harus mampu menutup biaya corporate cost tidak hanya biaya yang terjadi pada divisinya saja.
  3. Memotivasi manajer untuk berprestasi pada suatu tingkat usaha yang tinggi.
  4. Memberikan insentif yang benar bagi para manajer.
  5. Menggunakan jasa internal secara efisien.
  6. Cost Allocation Method (Metode Alokasi Biaya)

Untuk mengalokasikan biaya departemen jasa ke departemen produksi terdapat 3 (tiga) metode nih sob, apa saja sih metodenya? Simak penjelasan gogo berikut ini ya..

Yap, berikut metode alokasi biaya nih sob, yaitu :

  1. Metode Langsung (direct method)
    Metode ini paling banyak digunakan karena lebih sederhana dibanding dengan metode lainnya. Dalam metode ini, biaya-biaya yang terjadi di departemen jasa dialokasikan secara langsung ke departemen operasi tanpa memperhatikan jasa yang diberikan ke departemen jasa lainnya. Dengan kata lain, metode ini tidak mempertimbangkan hubungan timbal balik jasa yang diberikan diantara departemen jasa yang lain. Berikut gogo ilustrasikan dengan gambar dibawah ini ya sob.

Departemen Operasi

1

Departemen Jasa

1

Departemen Jasa

2

Departemen Operasi

2

Dari gambar diatas, biaya-biaya yang terjadi di departemen jasa 1 dan departemen jasa 2 langsung dialokasikan ke departemen operasi 1 dan departemen operasi 2. dan berikut ini gogo tampilkan contoh kasus dari metode langsung ya sob :

Anggaplah faktor penyebab biaya listrik adalah jam penggunaan listrik dan faktor penyebab biaya pemeliharaan adalah jam pemeliharaan.Dalam metode langsung,hanya jam penggunaan listrik dan jam pemeliharaan di Departernen Produksi yang digunakan untuk menghitung rasio alokasi. Berikut ini merupakan cara untuk menghitung rasio alokasi

  1. Metode bertahap 
    Dalam metode ini, salah satu departemen jasa akan dipilih untuk dialokasikan seluruh biayanya ke departemen jasa yang lain dan ke departemen operasi. Pemilihan departemen jasa yang pertama kali dipilih untuk dialokasikan didasarkan pada departemen jasa mana yang memberikan jasa lebih besar ke departemen jasa lainnya. Berikut ilustrasinya yaa.

Departemen Operasi

1

Departemen Jasa

1

Departemen Operasi

2

Departemen Jasa

2

Dari gambar diatas, departemen jasa 1 dialokasikan pertama kali biayanya ke departemen jasa 2 dan ke departemen operasi 1 dan departemen operasi 2, kemudian departemen jasa 2 mengalokasikan seluruh biayanya ke departemen operasi 1 dan 2. berikut ini merupakan contoh kasus metode bertahap :

Perhatikanlah bahwa biaya Departemen Sumber Tenaga sebesar $ 50.000 dialokasikan ke Departemen Pemeliharaan. Hal ini mencerminkan kenyataan bahwa Departemen Pemeliharaan menggunakan 20 persen output dari Departemen Sumber Tenaga. Akibatnya, biaya pengoperasian Departemen Pemeliharaan meningkat dari $ 160.000 menjadi $ 210.000. Perhatikan juga bahwa ketika biaya Departemen Pemeliharaan dialokasikan, tidak ada biaca yang dialokasikan kembali ke Departemen Sumber Tenaga meskipun Departemen Sumber Tenaga menggunakan 1.000 jam output Departemen Pemeliharaan.

Metode berurutan lebih akurat daripada metode langsung karena mengakui beberapa interaksi antar-Departemen Pendukung. Akan tetapi, merode ini tidak mengakui semua interaksi; tidak ada biaya pemeliharaan yang dibebankan pada Departemen Sumber Tenaga meskipun departemen tersebut menggunakan 10 persen outputDepartemen Pemeliharaan.

  1. Metode Timbal Balik 
    Dalam metode ini mempertimbangkan hubungan timbal balik jasa yang diberikan antara satu departemen jasa dengan departemen jasa lainnya. Berbeda dengan metode bertahap dimana departemen jasa 1 yang dialokasikan pertama kali tidak menerima kembali biaya dari departemen jasa 2. Sementara dalam metode timbal balik semua departemen jasa akan saling menerima biaya dari departemen jasa lainnya tergantung dari jasa yang diterimanya.

Departemen Operasi

1

Departemen Jasa

1

Departemen Operasi

2

Departemen Jasa

2

Dalam gambar diatas, departemen jasa 1 menerima biaya dari departemen jasa 2, begitu juga departemen jasa 2 menerima biaya dari departemen jasa 1.

  1. Pentingnya perusahaan melakukan alokasi biaya

Berdasarkan survey menurut Horngren, Datar, Foster terdapat beberapa alasan mengapa perusahaan melakukan alokasi biaya, diantaranya:

  1. Untuk menghitung biaya produk atau jasa.
  2. Untuk mengevaluasi dan mengingatkan divisi pusat laba (profit centre) bahwa biaya tidak langsung ada dan keuntungan pada divisi pusat laba (profit centre) harus mampu menutup biaya perusahaan (corporate cost) tidak hanya biaya yang terjadi pada divisinya saja.
  3. Merangsang divisi pusat laba untuk menggunakan jasa internal secara efisien.

Sumber :

https://andrianaakuntan.blogspot.com/search?updated-max=2010-08-28T05:48:00%2B07:00&max-results=5

https://daykris44.blogspot.com/2015/12/alokasi-biaya-departemen-pendukung_1.html

Kegiatan Chapter Sumatera Utara

Kegiatan Chapter Sumatera Utara

Komunitas @JagoAkuntansi Indonesia (KJAI) Chapter Sumatera Utara kembali menyelenggarakan kegiatan seminar dan sosialisasi. Kali ini, kegiatan tersebut diselenggarakan di SMK Multikarya Medan pada tanggal 16 Februari 2019.
Dengan mengangkat tema “Peran Komunitas Akuntansi terhadap Sinergitas Pelajar Akuntansi”, kegiatan ini turut mengundang alumni KJAI yaitu Malinda Sari Sembiring sebagai pembicara. Malinda Sari sendiri juga merupakan Founder dan CEO dari Sanger Learning. 
Kegiatan yang berlangsung dari pukul 9 sampai 11 pagi ini, selain diikuti oleh  anggota KJAI batch 4 hingga batch 7, juga diikuti oleh 70 siswa/siswi SMK Multikarya Medan