Just in Time (JIT)

 

 

 

 

 

Halo selamat malam, kembali lagi bersama Gogo di Kultweet Prodi Akuntansi Manajemen. Yeeeeee…… malam ini gogo akan bahas yang perlu dibahas *loh. Malam ini yang perlu dibahas adalah tentang Just In Time (JIT). Gogo yakin kalian sudah banyak yang tahu tentang Just In Time. Dan untuk lebih lanjutnya, yuk simak pembahasan Gogo malam ini.

Perkembangan yang pesat dalam sektor industry dewasa ini mengakibatkan semakin banyaknya tingkat persaingan yang dihadapi tiap-tiap perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Untuk dapat bersaing dalam merebut pasar tiap perusahaan akan berusaha untuk saling mengungguli atau bahkan menjatuhkan, hal ini diupayakan untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk mencapai laba yang layak, salah satu upaya adalah dengan meningkatkan kualitas produk yang diproduksi dan menekan biaya yang akan dikeluarkan. Bagi para pelaku ekonomi dalam menghadapi persaingan tersebut dapat menggunakan seluruh potensi yang ada secara efisien dan efektif. Salah satu strategi yang ada saat ini dalam perkembangan teknologi manufaktur saat ini dengan system​​ Just In Time. Dengan menerapkan system Just In Time ini maka diharapkan perusahaan dalam proses produksinya akan memiliki biaya yang rendah, harga jual yang murah, kualitas yang baik, dan kemampuan ketepatan waktu pengiriman yang tepat ke pelanggan.

Just In Time adalah filosofi yang memusatkan pada aktivitas yang diperlukan oleh internal lainnya dalam suatu organisasi. Empat aspek pokok Just In Time meliputi; aktivitas yang tidak bernilai tambah harus dieliminasi, komitmen untuk selalu meningkatkan mutu, penyempurnaan yang berkesinambungan, dan penyederhanaan aktivitas. System Just In Time menitikberatkan pada pembelian persediaan dalam jumlah yang tepat, waktu yang tepat, dan pada tempat yang tepat. Pada system ini ciri yang utama adalah tidak adanya persediaan karena persediaan dianggap hanya merupakan pemborosan. Dalam system produksi Just In Time, persediaan dibeli sangat kecil dengan pengiriman berkala dan tepat waktu saat digunakan. Tujuan utama Just In Time adalah menghilangkan pemborosan dan konsisten dalam meningkatkan produktivitas.​​ 

Just in time pertama kali dikembangkan di negara Jepang dekade yang lalu, dan kemudian diadopsi oleh banyak Perusahaan Manufaktur di Jepang dan Amerika Serikat. Just in time adalah sebuah filosofi pemecahan masalah secara berkelanjutan dan memaksa yang mendukung produksi ramping (lean). Just in time di definisikan sebagai system manajemen​​ pabrikasi dan persediaan komprehensif di mana bahan baku dan berbagai suku cadang dibeli dan di produksi pada saat produksi dan pada saat (just in time) akan digunakan dalam setiap tahap proses produksi/ pabrikasi. (Simamora, 2002:105)

Menurut Krismaji (2011;8), ide-ide yang mendukung just in time adalah; sederhana adalah lebih baik, penekanan pada kualitas dan perbaikan yang berkesinambungan, mempertahankan persediaan yang menjadi sumber pemborosan dan pekerjaan jelek yang tersembunyi, setiap aktivitas atau fungsi yang tidak menambah nilai harus dihilangkan, barang diproduksi apabila dibutuhkan, pekerja harus berketerampilan banyak dan berpartisipasi dalam memperbaiki efisiensi dan kualitas produk. Sasaran just in time menitikberatkan pada continuos improvement untuk mencapai biaya produksi yang rendah, tingkat produktivitas yang lebih tinggi, kualitas dan realibitas produk yang lebih baik, memperbaiki waktu penyerahan produk akhir dan memperbaiki hubungan kerja antara pelangan dengan pemasok. Tjahjadi (2001:227).

Dalam konsepn just in time, Simamora, (2002:107) menyatakan terdapat empat aspek fundamental dalam konsep just in time, yaitu:

  • Menghilangkan segala aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah bagi seluruh produk atau jasa. Dalam hal ini mencakup seluruh aktivitas atau sumber daya yang menjadi sasaran untuk pengurangan atau penghilangan.

  • Komitmen tinggi terhadap mutu melakukan secara benar segala sesuatunya di awal adalah esensial manakala tidak ada waktu ntuk mengerjakan ulang. Perusahaan perlu memiliki komitmen untuk mencapai dan mempertahankan tingkat mutu yang tinggi dalam semua aspek aktivitas-aktivitas perusahaan.

  • Upaya perbaikan yang berkelanjutan dalam efisiensi aktivitas perusahaan. Perusahaan perlu mencanangkan komitmen terhadap perbaikan berkesinambungan (continuous improvement) pada semua aktivitas perusahaan dan kegunaan data yang dihasilkan bagi manejemennya. Perbaikan yang berkesinambungan adalah pengupayaan terus-menerus nilai yang kian besar yang diberikan kepada pelanggan.

  • Penekanan pada penyederhanaan dan peningkatan visibilitas aktivitas nilai tambah, hal ini membantu untuk mengidentifikasi aktivtias yang tidak menambah nilai.

Nah sob, sebenernya nih peranan just in time tuh apa ya? Jadi menurut Kuncoro (2005:293) berpendapat bahwa peranan just in time adalah 1. meningkatkan laba, 2. meningkatkan posisi persaingan perusahaan yang dicapai melalui: a. Pengendalian biaya, b. Peningkatan kualitas, c. Perbaikan kinerja kualitas.

Nah sekarang apasih tujuan dan manfaat just in time? Menurut Hansen dan Mowen (2001:412) tujuan Just In Time memiliki dua tujuan strategis yaitu: untuk meningkatkan keuntungan dan memperbaiki daya saing perusahaan. Tujuan just in time adalah menghasilkan sebuah produk hanya ketika dibutuhkan dan hanya dalam kuantitas yang diminta oleh pelanggan. (Simamora, 2002:108). Menurut Krismaji, (2011:125) tujuan utama just in time adalah untuk menghasilkan produk hanya jika diperlukan dan hanya menghasilkan kuantitas produk sebanyak yang diminta pelanggan.

Manfaat utama system just in time adalah akan mengubah daya telusur biaya, meningkatkan akurasi penentuan kos produk, menurunkan kebutuhan alokasi biaya tak langsung, mengubah perilaku dan kepentingan relative biaya tenaga kerja langsung, dan mempengaruhi system penentuan kos pesanan dan kos proses. Tunggal (1998:71) terdapat 2 manfaat yang dapat ditemukan dari Just In Time antara lain:

  • Manfaat tangibles, yaitu:

  • Turn over pembelian bahan baku/ suku cadang bertambah

  • Ketepatan pengiriman meningkat

  • Lead time pengiriman berkurang

  • Pekerjaan ekspedisi berkurang

  • Waktu implementasi perubahan-perubahan oleh pemasok berkurang.

  • Manfaat intangibles, yaitu:

  • Memperbaiki kualitas produk

  • Berhasil mendorong pemasok memenuhi kualitas yang diperlukan

  • Memperbaiki produktivitas

  • Jadwal produksi yang lebih baik

  • Mengurangi keperluan untuk menginspeksi barang-barang yang masuk

  • Meningkatkan efisiensi

  • Memperbaiki posisi kompetitif

  • Memperbaiki desain produk

  • Memperbaiki moralitas dalam produksi

  • Lebih banyak kontak personal dengan pemasok

  • Mengurangi pekerjaan klerikal

Keberhasilan JIT tidak terlepas dari peran pemasok, oleh karena itu hubungan antara pemasok dengan pelanggan harus dijaga dengan baik. Menurut Supriyono (2002:68), perbandingan antara pemanufakturan just in time dengan pemanufakturan tradisional adalah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

Nah sob, sekarang kalian penasaran atau enggak sih system pembelian dari Just In Time? Pembelian Just In Time adalah system pembelian penjadwalan pengadaan barang atau bahan yang tepat waktu sehingga dapat dilakukan pengiriman atau penyerahan secara cepat dan tepat untuk memenuhi permintaan.​​ 

Nah ini yang terpenting yaitu kunci sukses Just In Time, yaitu:

  • Suppliers, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

  • Kedatangan material dan produk akhir termasuk kesia-siaan.

  • Pembeli dan pemasok membentuk kemitraan

  • Kemitraan just in time

  • Layout, merupakan tata letak yang memungkinkan pengurangan kesia-siaan yang lain pergerakan. Misalnya pergerakan bahan baku manusia menjadi fleksibel, JIT Mensyaratkan:

  • Sel kerja untuk produk keluarga

  • Pergerakan atau perubahan mesin

  • Jarak yang pendek

  • Tempat yang kecil untuk persediaan

  • Pengiriman langsung ke area kierja

  • Inventory, persediaan dalam system produksi dan distribusi sering diadakan untuk berjaga-jaga.

  • Scheduling, jadwal yang efektif dikomunikasikan di dalam organisasi dan kepada pemasok, maka akan sangat mendukung penerapan just in time.

  • Preventive maintenance, pemeliharaan dilakukan dalam rangka untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan supaya tidak terjadi atau merupakan suatu tindakan pencegahan.

  • Kualitas, hubungan just in time dan mutu kuat sekali, karena berhubungan dengan tiga hal yaitu:

  • Just in time mengurangi biaya perolehan mutu yang baik karena biata prosuk sisa, pengerjaan ulang, investasi persdiaan menurun

  • Just in time meningkatkan mutu dengan mengurangi antrian dan waktu antara just in time juga membatasi jumlah sumber kesalahan potensial.

  • Mutu yang baik berarti lebih sedikit cadangan sehingga JIT lebih mudah diterapkan

  • Employee Empowerment, karyawan yang diberdayakan dapat ikut terlibat dalam isu-isu operasi harian yang merupakan falsafah just in time.

Nah itu dia sob materi Gogo malam mini. Jangan lupa terus update ilmu kalian dengan pantengin terus kultweet Gogo setiap malamnya. Sampai berjumpa minggu depan! Keep learning, sharing, and inspiring…

 

Sumber :​​ https://ejournal.stiesia.ac.id/jira/article/viewFile/300/292

 

 

 

 

Badan Usaha Milik Desa

Bumdes atau Badan Usaha milik Desa adalah badan usaha seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahtraan masyarakat desa.

Pendirian Bumdes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan atau kerja sama antara desa. Pendirian Bumdes bertujuan:

  • Meningkatkan perekonomian desa

  • Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahtraan desa

  • Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa

  • Mengembangan rencana kerjasama usaha antar desa dan atau dengan pihak ke tiga

  • Menciptakan peluan dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga

  • Membuka lapangan kerja 

  • Meningkatkan kesejahtraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemertaan ekonomi desa

  • Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Pertimbangan desa dalam mendirikan BUMDes:

  • inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;

  • potensi usaha ekonomi Desa;

  • sumberdaya alam di Desa;

  • sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan

  • penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan​​ kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari​​ usaha BUM Desa.

 

Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa. Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa meliputi :

  • pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya​​ masyarakat;

  • organisasi pengelola BUM Desa;

  • modal usaha BUM Desa; dan

  • Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Hasil kesepakatan Musyawarah Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

 

Bentuk Organisasi BUM Desa

  • Unit usaha yang berbadan hukum, dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.

    • Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan​​ perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian​​ besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundangundangan​​ tentang Perseroan Terbatas; dan

    • Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam​​ puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang​​ lembaga keuangan mikro.

  • Tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan​​ hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa​​ tentang Pendirian BUM Desa,​​ 

 

Organisasi pengelola BUM Desa

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.​​ Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:

  • Penasihat;

Penasihat dijabat secara​​ ex officio​​ oleh Kepala Desa yang bersangkutan.

Kewajiban:

    • memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam​​ melaksanakan pengelolaan BUM Desa;

  • memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap​​ penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan

  • mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.

Wewenang:

    • meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan​​ yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan

  • melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan​​ kinerja BUM Desa.

 

 

  • Pelaksana Operasional;

Pelaksana Operasional ​​ mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Kewajiban:

    • melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga​​ yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum​​ masyarakat Desa;

  • menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk​​ meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan

  • melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa​​ lainnya.

Wewenang:

    • membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap​​ bulan;

  • membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa​​ setiap bulan;

  • memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada​​ masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2​​ (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Dalam melaksanakan kewajiban Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha. Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

 

  • Pengawas

Pengawas mewakili kepentingan masyarakat. Susunan kepengurusan Pengawas terdiri​​ dari:

    • Ketua;

    • Wakil Ketua merangkap anggota;

    • Sekretaris merangkap anggota;

    • Anggota.

Kewajiban​​ menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.​​ Wewenang, menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:

    • pemilihan dan pengangkatan pengurus​​ 

  • penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa;

  • pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana​​ Operasional.

Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Des. ​​ Catatan:

Penamaan susunan kepengurusan organisasi dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan

 

Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.​​ Modal BUM Desa terdiri atas:

  • penyertaan modal Desa; dan

    • hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan​​ dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;

  • bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah​​ Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;

  • kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi​​ kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai​​ kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;

  • aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan​​ peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa

b. penyertaan modal masyarakat Desa,​​ berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan​​ masyarakat.

 

Klasifikasi Jenis Usaha​​ BUM Desa

  • Bisnis sosial (social business) sederhana​​ 

BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (social business) sederhana yang memberikan pelayanan umum(serving) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.

Unit usaha dalam BUM Desa dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:

    • air minum Desa;

    • usaha listrik Desa;

    • lumbung pangan; dan

    • sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.

Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya local diatur dengan Peraturan Desa dan teknologi tepat guna.

 

  • bisnis penyewaan (renting)

BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (renting) barang untuk​​ melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh​​ Pendapatan Asli Desa.​​ Unit usaha dalam BUM Desa dapat​​ menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:

    • alat transportasi;

    • perkakas pesta;

    • gedung pertemuan;

    • rumah toko;

    • tanah milik BUM Desa; dan

    • barang sewaan lainnya.

 

  • usaha perantara (brokering)

BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (brokering)​​ yang​​ memberikan jasa pelayanan kepada warga.​​ Unit usaha dalam BUM Desa dapat​​ menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:

    • jasa pembayaran listrik;

    • pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat;

  • jasa pelayanan lainnya.

 

  • bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang (trading)

BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau​​ berdagang (trading) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan​​ masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. Unit usaha dalam BUM Desa dapat​​ menjalankan kegiatan perdagangan (trading) meliputi:

    • pabrik es;

    • pabrik asap cair;

    • hasil pertanian;

    • sarana produksi pertanian;

    • sumur bekas tambang; dan

    • kegiatan bisnis produktif lainnya.

 

 

 

 

  • bisnis keuangan (financial business)​​ 

BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (financial business) yang​​ memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh​​ pelaku usaha ekonomi Desa.​​ Unit usaha dalam BUM Desa​​ dapat​​ memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh​​ masyarakat Desa.

 

  • usaha bersama (holding)​​ 

BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (holding) sebagai induk dari​​ unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala​​ lokal Desa maupun kawasan perdesaan.​​ Unit-unit usaha dapat berdiri sendiri​​ yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh​​ menjadi usaha bersama.​​ Unit usaha dalam BUM Desa​​ dapat​​ menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:

    • pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi​​ nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;

  • DesaWisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok​​ masyarakat;dan

  • kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal​​ lainnya.

 

Alokasi Hasil Usaha BUM Desa

Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil​​ transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak​​ lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun​​ buku.​​ Pembagian hasil usaha BUM Desa​​ 

ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran​​ Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Alokasi pembagian hasil usaha dapat​​ dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

 

Kepailitan BUM Desa

Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.​​ Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan​​ kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.​​ Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan​​ aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan​​ ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

 

 

 

Kerjasama BUM Desa Antar-Desa

BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau​​ lebih.​​ berikut ini beberapa persyaratan yang harus dipenuhi adalah:

  • dilakukan dalam satu​​ kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota.

  • mendapat​​ persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

  • dibuat dalam naskah​​ perjanjian kerjasama, yang​​ paling​​ sedikit memuat:

    • subyek kerjasama;

    • obyek kerjasama;

    • jangka waktu;

    • hak dan kewajiban;

    • pendanaan;

    • keadaan memaksa;

    • pengalihan aset ; dan

    • penyelesaian perselisihan

Naskah perjanjian kerjasama ditetapkan​​ oleh Pelaksana Operasional dari masing​​ masing BUM Desa yang​​ bekerjasama.

Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih​​ dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM​​ Desa.​​ Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan​​ hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang​​ Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUM Desa

Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM​​ Desa kepada Penasihat yang secara​​ ex-officio​​ dijabat oleh Kepala Desa.​​ BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam​​ membina pengelolaan BUM Desa.​​ Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap​​ BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

    • Menteri menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria BUM Desa.

    • Gubernur melakukan sosialisasi, bimbingan teknis tentang standar,​​ prosedur, dan kriteria pengelolaan serta memfasilitasi akselerasi​​ pengembangan modal dan pembinaan manajemen BUM Desa di Provinsi.

    • Bupati/Walikota melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi​​ terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola​​ BUM Desa.

 

Sumber : Peraturan Menteri Desa,​​ Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi​​ Republik Indonesia​​ Nomor 4 Tahun 2015​​ Tentang​​ Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran​​ Badan Usaha Milik Desa​​ 

 

Pembukuan Keuangan BUMDes

Sebagai lembaga keuangan desa yang menjalankan bisnis keuangan (financial business) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa, BUMDes​​ wajib​​ untuk membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan dengan jujur dan transparan. Selain itu, BUMDes juga wajib memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.

Secara umum, prinsip pembukuan keuangan BUMDes tidak berbeda dengan pembukuan keuangan lembaga lain pada umumnya. BUMDes harus melakukan pencatatan atau pembukuan yang ditulis secara sistematis dari transaksi yang terjadi setiap hari. Pencatatan transaksi itu umumnya menggunakan sistem akuntansi. Fungsi dari akuntansi adalah untuk menyajikan informasi keuangan kepada pihak internal dan eksternal dan sebagai dasar membuat keputusan. Pihak internal BUMDes adalah pengelola dan Dewan Komisaris, sedangkan pihak eksternal adalah pemerintah kabupaten, perbankan, dan masyarakat yang memberikan penyertaan modal, serta petugas pajak.

Tujuan pembukuan keuangan secara umum adalah :

  • Untuk mengetahui perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu, baik perkembangan omzet penjualan, laba/rugi maupun struktur permodalan.

  • Untuk mengetahui kemungkinan kerugian sejak dini, sehingga gulung tikar bisa dihindari.

  • Untuk mengetahui kondisi persediaan barang/jasa setiap saat. Sehingga dapat digunakan untuk menyusun strategi manajemen persediaan. Pada unit usaha dagang yang disebut persediaan adalah barang dagangan. Pada unit usaha industri adalah persediaan bahan mentah, barang dalam proses maupun barang jadi. Sedang pada unit simpan pinjam yang disebut persediaan adalah persediaan uang.

  • Untuk mengetahui sumber dan penggunaan dana BUMDes, sehingga bisa mengevaluasi kinerja keuangan BUMDes.

Seperti laporan keuangan pada umumnya, beberapa istilah akuntansi umum juga digunakan dalam pembukuan keuangan BUMDes. Secara garis besar, ada empat istilah umum akuntansi yang digunakan dalam pembukuan BUMDes, yakni : Harta, Hutang, Biaya, dan Pendapatan. Berikut penjelasan singkat istilah-istilah tersebut,

  • Harta dalam pengertian akuntansi adalah semua barang dan hak milik perusahaan (BUMDes) dan sumber ekonomi lainnya. Harta BUMDes dapat dibedakan menjadi tiga macam yakni harta tetap, harta lancar, dan harta tidak berwujud.

  • Hutang, merupakan kewajiban yang harus dibayar pada masa mendatang (sesuai dengan kesepakatan yang dibuat) akibat dari suatu transaksi. Berdasarkan waktu pembayaran, hutang dapat dibedakan menjadi dua yaitu hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang.

  • Pendapatan, adalah peningkatan harta/aktiva perusahaan sebagai akibat terjadinya transaksi yang menguntungkan. Misalnya, BUMDes membeli produk hasil pertanian per kg harganya Rp. 1.000,- dan dijual di pasar dengan harga per kg Rp. 1.250,-. Maka selisih antara harga beli dengan harga jual sebesar Rp. 250,- merupakan pendapatan BUMDes.

  • Biaya, adalah harta yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dalam satu periode tertentu yang habis terpakai. Terdapat tiga jenis biaya yang umumnya harus dibayar oleh BUMDes yaitu: Harga Pokok Penjualan, Biaya operasi dan Biaya lain-lain.

Dalam proses pengelolaan pembukuan keuangan BUMDes juga menggunakan standar yang sama dalam pembuatan bukti transaksi seperti yang digunakan oleh pengguna akuntansi pada umumnya. Dalam akuntansi dikenal sifat-sifat bukti yang harus ada di dalamnya. Tanpa adanya sifat-sifat bukti-bukti tersebut, maka pencatatan atau pembukuan menjadi tidak memiliki makna. Sifat-sifat bukti tersebut berkaitan dengan :​​ Sifat transaksi, Menyebutkan pihak-pihak yang terlibat, Menyebutkan jenis barang atau jasa dalam transaksi,​​ dan Menyebutkan tanggal transaksi.

Beberapa contoh bukti transaksi yang diperlukan dalam pencatatan/pembukuan menggunakan akuntansi adalah kuitansi, nota, chek, bon, dan faktur.

Proses pembukuan untuk BUMDes sendiri bisa dilakukan dengan sistem yang diterapkan dalam akuntansi sederhana, yakni:

  • dengan membuat dan mengumpulkan bukti transaksi, seperti kwitansi, nota atau​​ bon pembelian maupun penjualan

  • menyusun buku kas harian atau arus kas (Cash Flow) ke dalam bentuk buku kas harian..

  • membuat laporan neraca saldo dan laporan keuangan. Laporan keuangan diperlukan untuk mengetahui kinerja keuangan BUMDes secara keseluruhan selama satu periode (biasanya satu tahun). Laporan keuangan akuntansi umum terdiri dari neraca, laporan laba/rugi dan laporan perubahan modal.

Sumber :​​ www.keuangandesa.com

Pada 2018, pemerintah juga mendorong BUMDes dan​​ BUMDes Bersama​​ untuk fokus pada beberapa bidang yaitu:

Tiga Bidang Kegiatan BUMDes yang Dapat Didanai Dana Desa 2018

  • Pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

  • pengelolaan hutan Desa;

  • pengelolaan hutan Adat;

  • industri air minum;

  • industri pariwisata Desa;

  • industri pengolahan ikan; dan

  • produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam​​ musyawarah Desa.

  • Pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:

      • pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;

      • pengadaan dan penyewaan alat transportasi;

      • pengadaan dan​​ penyewaan peralatan pesta; dan

      • pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan​​ kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

  • Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan​​ usaha ekonomi lainnya​​ yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa​​ dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:​​ 

  • penyediaan informasi harga/pasar;

  • pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;

  • kerjasama perdagangan antar Desa;

  • kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan

  • pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Sumber :​​ www.berdesa.com

Sumber : kemendesa.go.id

“Jumlah BUMDes 6 Kali Lipat Melampaui Target RPJMN”

Jumlah​​ Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)​​ yang terbentuk hingga saat ini jumlahnya cukup spektakuler. BUMDes yang terbentuk telah melampaui enam kali lipat dari target RPJMN yaitu hampir 35.000 BUMDes, dari target 5.000 BUMDes. Setjen Kemendes PDTT mengatakan masih banyak desa belum mengerti arah dan tujuan BUMDes yang telah terbentuk tersebut, harapannya​​ BUMDes​​ tak​​ hanya semata-mata menjadi wadah agar dana desa disalurkan sesuai program prioritas.​​ Namun,​​ banyak juga BUMDes yang sudah mencapai miliaran rupiah keuntungannya. BUMDes​​ telah menjadi ikon di desa. Beliau​​ ingin BUMDes ini menjadi semacam penanda bahwa kebangkitan desa, kemandirian desa ditopang oleh BUMDes yang ada di desa itu.

Sumber :​​ ,​​ http://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/25/jumlah-bumdes-6-kali-lipat-melampaui-target-rpjmn.

Keuangan Inklusif di Indonesia

Keuangan Inklusif di Indonesia

 

 

Akses Keuangan di Indonesia

 

Keuangan inklusif didefinisikan sebagai kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat penggunaan layanan keuangan penduduk di suatu negara dapat dilihat dari bagaimana penduduk menabung, meminjam uang, melakukan pembayaran, dan mengatur risiko (World Bank, 2015).

 

Berdasarkan survei World Bank pada​​ The Global Findex Database​​ 2014, sekitar 36,1% penduduk dewasa1​​ di Indonesia sudah memiliki rekening, baik rekening pada lembaga keuangan sebanyak 35,9% maupun melalui rekening​​ uang elektronik yang diakses melalui telepon seluler​​ (mobile​​ money)​​ sebanyak 0,4%. Meskipun demikian, tingkat keuangan inklusif di Indonesia tahun 2014​​ meningkat dibandingkan tahun 2011, dimana hanya terdapat 20% penduduk Indonesia yang memiliki rekening.​​ Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk di dunia yang memiliki rekening, dari 51% pada tahun 2011 menjadi 62% pada tahun 2014.

 

Kepemilikan Rekening Penduduk Dewasa di Indonesia

 

 

 

36,1% memiliki rekening

 

 

 

 

​​ 63,9%

tidak memiliki rekening

 

 

 

 

 

 

Peningkatan jumlah penduduk yang memiliki rekening pada tahun 2014 memberikan suatu indikasi akses layanan keuangan formal yang semakin meluas di Indonesia. Meskipun demikian, kesenjangan dalam hal kepemilikan rekening masih tetap besar. Di antara penduduk dewasa yang termasuk kelompok 40% terbawah, hanya 22,2% yang memiliki rekening, sedangkan sisanya masih belum tersentuh oleh layanan keuangan. Selain kesenjangan dari sisi pendapatan, kesenjangan dari proporsi pria dan wanita yang memiliki rekening juga masih menjadi permasalahan. Dari total penduduk dewasa wanita di Indonesia, hanya 37,5% wanita yang memiliki rekening.

 

 

 

 

 

 

  • Penduduk dewasa adalah penduduk Indonesia dengan usia minimal 15 tahun.

Komitmen Indonesia terhadap Keuangan Inklusif

 

Studi empiris menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara keuangan inklusif dan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan individu. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara strategi keuangan inklusif dan strategi pembangunan ekonomi serta penanggulangan kemiskinan secara luas. Perluasan akses keuangan dapat meningkatkan efisiensi fungsi intermediasi keuangan, dimulai dari peningkatan tabungan, penguatan investasi domestik, dan menciptakan stabilitas sistem keuangan yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

 

Melihat peran keuangan inklusif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pada KTT G20 di Los Cabos, Meksiko tahun 2012, Presiden Indonesia menyampaikan komitmen Indonesia terhadap keuangan inklusif. Sejalan dengan komitmen tersebut, target keuangan inklusif Indonesia pada Nawa Cita Ketujuh yaitu persentase jumlah penduduk dewasa yang memiliki akses layanan keuangan pada lembaga keuangan formal sebesar 50% pada akhir tahun 2019. Lebih lanjut, menyadari bahwa ada hubungan sebab akibat yang​​ kuat antara pengembangan sistem keuangan dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan individu, target keuangan inklusif Indonesia ditingkatkan menjadi 75% pada akhir 2019. Keuangan inklusif membantu kelompok rentan dan berpenghasilan rendah untuk meningkatkan pendapatan mereka, mendapatkan modal, mengelola risiko, dan keluar dari kemiskinan. Dengan demikian, Indonesia harus berjuang untuk mencapai tingkat keuangan inklusif yang lebih tinggi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pengurangan kemiskinan. Untuk mewujudkan komitmen dan mencapai target keuangan inklusif tersebut, Kementerian Keuangan (Badan Kebijakan Fiskal) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan menyusun Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

 

 

 

Strategi Nasional Keuangan Inklusif

 

Dalam rangka meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat yang dapat membuka jalan untuk keluar dari kemiskinan serta mengurangi kesenjangan ekonomi, Pemerintah memiliki visi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas sistem keuangan, mendukung program penanggulangan kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan antarindividu dan antardaerah melalui peningkatan akses seluruh masyarakat terhadap layanan keuangan. Peningkatan akses terhadap layanan keuangan ini dilakukan melalui peningkatan dari sisi permintaan dan sisi penawaran. Dari sisi permintaan, Pemerintah berupaya meningkatkan kemampuan ekonomi dan keuangan serta kesadaran masyarakat akan pentingnya sistem keuangan. Dari sisi penawaran, Pemerintah meningkatkan ketersediaan layanan keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

 

Upaya Pemerintah dalam meningkatkan akses terhadap​​ layanan keuangan selanjutnya diterjemahkan ke dalam lima pilar dalam SNKI yang ditopang oleh tiga fondasi. Pilar pertama adalah edukasi keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai lembaga keuangan formal, produk, dan jasa keuangan. Pilar kedua adalah hak properti masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan akses kredit masyarakat kepada lembaga keuangan formal. Pilar ketiga adalah fasilitas intermediasi dan saluran distribusi yang

bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan berbagai kelompok masyarakat. Pilar keempat adalah layanan keuangan pada sektor Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan transparansi pelayanan publik dalam penyaluran dana Pemerintah secara nontunai. Pilar kelima adalah perlindungan konsumen yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam berinteraksi dengan lembaga keuangan. Selanjutnya, kelima pilar dalam SNKI ini ditopang oleh tiga fondasi. Fondasi pertama adalah kebijakan dan regulasi yang kondusif untuk mendukung pelaksanaan program keuangan inklusif. Fondasi kedua adalah infrastruktur dan teknologi informasi keuangan yang mendukung untuk meminimalkan informasi asimetris yang mejadi hambatan dalam mengakses layanan keuangan. Fondasi ketiga adalah organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif untuk mendorong pelaksanaan berbagai kegiatan secara bersama dan terpadu.

 

 

Pilar dan Fondasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selanjutnya,​​ untuk mewujudkan target utama keuangan inklusif pada SNKI, Pemerintah menyadari perlunya koordinasi dan komitmen dari seluruh pihak terkait keuangan inklusif dengan membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif.

Dewan Nasional Keuangan Inklusif