Oleh: M. Reza Ar Rizky M/Achlita Dewinta Fajrin
Soft and Benevolent Loan atau qardh adalah pmberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali tanpa mengharap imbalan. Dlm literatur klasik, qardh dikategorikan dalam akad saling bantu dan bukan transaksi komersial. Nah, qardh diperbolehkan oleh para ulama salah satunya karena berdasarkan QS Al Hadiid: 11.
Walaupun bukan termasuk akad komersial, qardh juga memiliki penerapannya di perbankan, yaitu: (lebih…)
Oleh: M. Reza Ar Rizky M/Hatma Wiganti/Siti Masfiroh/Rezha Trisna Yuli
Pasar modal dapat diartikan sebagai kegiatan mengenai penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Nah, pasar modal syariah memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan pasar modal konvensional. Bedanya adalah adanya pemenuhan prinsip syariah dalam menciptakan produk, membuat kontrak dalam penerbitan efek syariah, melakukan transaksi perdagangan, serta melakukan aktivitas pasar modal lainnya. (lebih…)
Oleh: M. Reza Ar Rizky M/Siti Masfiroh
Alasan utama yang mendasari adanya perbankan syariah karena praktik bunga dalam perbankan konvensional. Dalam sudut pandang fikih, bunga dikategorikan sebagai riba sehingga diharamkan. Sedangkan ummat Islam juga membutuhkan adanya sistem perbankan untuk mencapai tujuan ekonomi Islam.Tujuan tersebut adalah falah (kesejahteraan dunia dan akhirat) dengan cara-cara yg sesuai dgn prinsip Islam. Dengan begitu perlu adanya alternatif sistem perbankan yang sesuai, dan akhirnya muncullah perbankan syariah. (lebih…)
Syariah #compliance dapat diartikan sebagai kepatuhan dari entitas/produk syariah terhadap syariah/hukum Islam. Setiap lembaga keuangan syariah diwajibkan untuk memenuhi syariah #compliance. Peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh lembaga keuangan Islam antara lain, peraturan perundang-undangan pemerintah, BI, Bapepam-LK, fatwa MUI, dan standar internasional. Standar internasional dari syariah #compliance juga disusun dan ditetapkan secara internasional oleh IFSB. AAOIFI, dan Syariah Supervisory Board.
Syariah #compliance ini sangat diperhatikan karena menjadi salah satu bagian dari framework manajemen risiko lembaga keuangan syariah. Fungsinya adalah sebagai pengawasan dan elemen penting dalam pengelolaan dan operasional lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah di sini diantaranya adalah bank syariah, pasar modal, asuransi syariah, pegadaian syariah, serta koperasi syariah.
Fungsi pengawasan tersebut adalah wewenang dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). Menurut keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang susunan pengurus DSN-MUI, No: Kep-98/MUI/III/2001, DPS adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembga keuangan syariah tersebut.
DPS diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN. DPS terdiri dari pakar-pakar syariah yang memastikan dan mengawasi syariah #compliance dari suatu entitas syariah. Fungsi dari DPS dijelaskan dalam Keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang susunan pengurus DSN-MUI, No: Kep-98/MUI/III/2001. Antara lain:
Nah, pengawasan dari DPS ini sangat krusial dalam lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah yang mengabaikan kepatuhan akan prinsip syariah akan menghadapi risiko reputasi (reputation-risk) mengenai bisnis syariah yang mereka usung.
Bayangkan saja suatu lembaga syariah yang dipilih masyarakat sebagai alternatif yang bebas riba malah belum patuh terhadap hukum syariah. Mereka akan kehilangan kepercayaan masyarakat dan kegiatan operasionalnya tidak dapat berjalan dikarenakan tidak adanya nasabah. Kegagalan bank syariah dapat terjadi dikarenakan ketidak-konsistenan dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah. Jadi setiap lembaga keuangan syariah diharapkan dapat sepenuhnya konsisten dalam penerapan prinsip-prinsip syariahnya.
*Penyusun
Reza Ar Rizky M
*Penyunting Tulisan
Malinda Sari Sembiring
Baitul Mal Wat Tanwil (BMT) berarti rumah zakat dan rumah harta. BMT bergerak dalam dua bidang usaha utama yaitu sebagai Baitul Mal dan Baitul Tanwil. Fungsi Baitul Mal adalah menyalurkan amanah zakat, infaq, dan shodaqoh, sedangkan Baitul Tanwil melakukan usaha simpan pinjam dan usaha di sektor riil.
Pada prinsipnya, BMT memiliki sistem operasi yang tidak jauh berbeda dengan sistem operasi Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Perbedaannya hanya meliputi lingkup dan produk yang dihasilkan.
Badan hukum yang disandang BMT terdiri atas:
Sebagai lembaga keuangan informal BMT juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
Sesuai fungsi dan jenis dana yang dikelola oleh BMT, maka dapat menghasilkan beberapa jenis produk pengumpulan dan penyaluran dana seperti,
Ada dua jenis akad dalam produk penyaluran dana BMT
Dasar hukum BMT adalah koperasi syariah, UU No. 25 tahun `1992 tentang perkoperasian sebagai payung hukum berdirinya BMT.
Akad Murabahah
Akad murabahah adalah kontribusi penyaluran dana terbanyak pada BMT. Perlakuan akuntansi murabahah pada BMT harus sesuai dengan PSAK 102 yang merupakan revisi dari PSAK 59. Standar akuntansi ini harus menyajikan informasi yang cukup jelas, dapat dipercaya dan relevan bagi penggunanya, namun tetap pada konteks syariah Islam.
Penyajian informasi semacam ini penting karena untuk proses pembuatan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan lembaga keuangan mikro syariah baik internal seperti pengurus, pengelola, dan anggota BMT. Sementara itu, pihak eksternal adalah Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil sebagai pendamping masyarakat dan siapa pun yang berkepentingan dengan BMT.
Pembiayaan murabahah merupakan konsep yang cocok untuk digunakan dalam pembiayaan (1) konsumtif; (2) investasi; (3) modal kerja. Pembiayaan konsumtif sendiri merupakan jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan. Pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
DSN MUI mengeluarkan fatwa No. 84/DSN/MUI/XII/2012, yang menyatakan:
“Pengakuan keuntungan murabahah dalam bisnis yang dilakukan oleh para pedagang (al-tujjar) boleh dilakukan secara proporsional (thariqah mubasyirah).”
Sebenarnya terdapat beberapa jenis bentuk pelayanan pembiayaan lain yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah khususnya koperasi syariah, antara lain:
Namun dari semua pembiayaan itu yang paling poluler dan diminati masyarakat adalah murabahah, juga yang ditawarkan oleh koperasi syariah. Murabahah diaplikasikan dalam bentuk pesanan beli antara nasabah dengan bank (lembaga keuangan syariah). Dalam kegiatan ini, BMT (lembaga keuangan lain) diperbolehkan untuk meminta uang muka sebagai tanda keseriusan dan jaminan agar tidak ada pihak yang dirugikan di kemudian hari.
Berkaitan dengan dasar hukum syariah yang berhubungan dengan akad Murabahah, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah tidak melarang umatnya untuk bermuamalah dan melakukan hutang piutang. Ketika hutang piutang tersebut terjadi dalam waktu yang lama maka dianjurkan untuk mencatatnya agar yang memberi piutang merasa tenang dengan penulisan tersebut. Keberadaan PSAK akan mampu menghantarkan sistem akuntansi yang baik pula, yang mana hal tersebut juga akan mendorong pesatnya perekonomian Islam. Standar akuntansi di Indonesia berprinsip bahwa akuntansi Indonesia merupakan masalah penting dalam profesi dan semua pemakai laporan yang memiliki kepentingan terhadapnya. Standar Akuntansi ini akan terus berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan serta tuntutan masyarakat.
*Tim Penyusun:
M. Reza Ar Rizky M
Hatma Wiganti
Siti Masfiroh
*Penyunting Tulisan
Malinda Sari Sembiring.
Komentar Terbaru